Rasio Perpajakan Indonesia Turun Ilustrasi NPWP. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Jumlah wajib pajak terus meningkat signifikan sejak pertama kali dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 hingga saat ini. Pada 1983 tercatat hanya sekitar 163 ribu wajib pajak, saat ini di kisaran 42,51 juta.

Namun, secara umum tren rasio perpajakan alias tax ratio Indonesia menurun signifikan sejak tahun 2011, sehingga dapat diartikan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih belum optimal.

Baca Juga:

Integrasi NIK dan NPWP Perbaiki Pengelolaan dan Distribusi Pajak

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menuturkan, tren penurunan itu dinilai masih cukup dinamis bila memperhitungkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sumber daya alam yang sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas.

Yon menegaskan, optimalisasi pajak masih menjadi tujuan utama kebijakan fiskal. Dengan demikian, perbaikan pajak yang dilakukan pemerintah ke depannya meliputi sisi kebijakan dan administrasi.

"Jadi dari dua sisi ini, kami melihat bahwa tax ratio kita masih cukup tertantang. Kemudian di satu sisi kami tentu melihat ada pilihan kebijakan yang kami ambil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Kemenkeu juga akan tetap memperhatikan penerimaan pajak yang berkelanjutan di tengah kenaikan pemasukan pajak di tahun 2021, yang kemungkinan berlanjut ke tahun 2022 dengan kenaikan signifikan.

Sistem perpajakan Indonesia diubah dari sistem asesmen menjadi Undang-Undang (UU) Perpajakan, yang terjadi dalam rentang waktu 1991 hingga 2000. Kemudian setelah dilaksanakan reformasi birokrasi, Kemenkeu melakukan reformasi perpajakan jilid I selama 2002 hingga 2008.

Berikutnya reformasi perpajakan jilid II pada 2009-20014 dan transformasi kelembagaan pada 2014-2016. Selanjutnya pada 2016-2019 dilakukan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Pada 2017 terdapat program reformasi perpajakan, serta Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) dan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax pada 2018-2024. (Asp)

Baca Juga:

Wacana Mobil dan Motor Jadi Bodong bila Tak Bayar Pajak 2 Tahun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nama-Nama Potensial Jadi Gubernur DKI Setelah Anies Versi Taufik Gerindra
Indonesia
Masyarakat Masih Tunda Vaksinasi Karena Pilih Merek
Indonesia
Masyarakat Masih Tunda Vaksinasi Karena Pilih Merek

hingga saat ini 100 juta orang lebih yang mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Ketercukupan stok vaksin ini akan lebih optimal, jika ditunjang dengan percepatan program vaksinasi.

Pola Kenaikan Kasus Konfirmasi COVID-19 Terlihat Dalam 20 Sampai 25 Hari Usai Lebaran
Indonesia
Pola Kenaikan Kasus Konfirmasi COVID-19 Terlihat Dalam 20 Sampai 25 Hari Usai Lebaran

Upaya monitoring dilakukan terhadap varian baru yang ada di dunia sebab lonjakan kasus terjadi kalau ada varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Imbas Kecelakaan di Tol Pejagan-Pemalang, KNKT Cek Standar Jalan dan Efektivitas CCTV
Indonesia
Imbas Kecelakaan di Tol Pejagan-Pemalang, KNKT Cek Standar Jalan dan Efektivitas CCTV

KNKT akan meninjau standar pelayanan di jalan tol, menyusul terjadinya kecelakaan Minggu (18/9) yang diduga disebabkan oleh asap pembakaran lahan.

Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker
Indonesia
Pansus Cipta Kerja DPD Bahas Dampak Putusan MK Terkait JR UU Ciptaker

Putusan MK justru memberikan ketidakpastian di daerah

4 Orang Kaya Baru Forbes 50 Indonesia, 3 di Antaranya Meroket Bersama Salim
Indonesia
4 Orang Kaya Baru Forbes 50 Indonesia, 3 di Antaranya Meroket Bersama Salim

Perusahaan Otto, mendongkrak kekayaan bersih Anthoni Salim yang meningkat 44 persen menjadi USD 8,5 miliar atau tercatat kembali menjadi orang terkaya ke-3 di Indonesia.

Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang
Indonesia
Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang

Pemerintah mengajukan penghapusan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515.

Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis
Indonesia
Minim Regenerasi, Indonesia Bakal Kekurangan Dokter Gigi Spesialis

Saat ini, sebagian besar dokter gigi terutama spesialis masih menumpuk di kota-kota besar.

Isu yang akan Dibahas dalam Pertemuan Puan dengan Prabowo dan Airlangga
Indonesia
Isu yang akan Dibahas dalam Pertemuan Puan dengan Prabowo dan Airlangga

"Terkait Pak Prabowo juga tak terlepas dari ruang lingkup beliau sebagai menteri pertahanan karena kita juga menghadapi pertarungan geopolitik," ujarnya.

Peringati Harkitnas, Jokowi: Pahit dan Manisnya Zaman Sudah Kita Arungi
Indonesia
Peringati Harkitnas, Jokowi: Pahit dan Manisnya Zaman Sudah Kita Arungi

Masyarakat dan semua pihak lainnya dapat bangkit bersama untuk melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.