Rasa Aman Dari COVID-19 Bangkitkan Sektor Wisata Mandalika, NTB. (Foto: Kemenparekraf).

MerahPutih.com - Penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19 dan promosi aman oleh pemerintah daerah (Pemda), diyakini dapat memulihkan kembali sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

"Seluruh Pemda harus meyakinkan kepada calon pengunjung bahwa tempat (wisata) ini aman dengan menerapkan aturan protokoler dengan ketat,” ujar Wakil Ketua PHRI Semarang Benk Mintosih di Jakarta, Selasa (24/11).

Baca Juga:

Garuda Siapkan 150 Titik Layanan Tes COVID-19 Biar Masyarakat Mau Terbang

Dengan menerapkan protokol kesehatan, tempat pariwisata diyakinu bisa kembali bangkit. Alasannya, karena masyarakat saat ini ingin sekali pergi berlibur setelah berbulan-bulan terpaksa tidak bisa ke mana-mana karena wabah.

"Tetapi di sisi lain, mereka takut akan tertular virus corona," katanya.

Kepercayaan akan rasa aman dari COVID-19, menjadi faktor yang mutlak dimiliki setiap calon pengunjung tempat pariwisata. Kepercayaan itu, harus dibangun melalui promosi oleh setiap Pemda.

Dabau Toba
Danau Toba. (Foto: Kemenparekraf).

“Seluruh dinas pemerintah harus berlaku (berperan) dua sisi sekaligus. Satu, setiap dinas harus menjadi dinas pariwisata. Kedua, setiap dinas harus jadi satgas COVID-19,” kata Benk.

Selain penerapan protokol kesehatan dan kampanye aman, PHRI meminta bantuan stimulus subsidi listrik dan pajak dari pemerintah bagi pelaku usaha di sektor pariwisata.

“Minimal harus ada stimulan berkelanjutan untuk itu (listik dan pajak),” katanya. (Knu)

Baca Juga:

Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Keringanan Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali
Indonesia
Wagub DKI Yakin Kasus COVID-19 di Jakarta Masih Dalam Kendali

Bahkan data per Kamis (17/6), penambahan kasus mencapai 4.144 kasus

Akses ke Cipete Raya Ditutup, Kecuali Warga Tunjukkan KTP
Indonesia
Akses ke Cipete Raya Ditutup, Kecuali Warga Tunjukkan KTP

Warga yang hendak masuk ke Jalan Cipete Raya dari dua akses tersebut diminta untuk putar balik pagi ini

Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman
Indonesia
Polisi Dinilai Punya Dasar Hukum Tolak Laporan Munarman

Agar laporan kepada polisi ditindaklanjuti perlu memerhatikan tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan

Pemerintah Serap Rp11,3 Triliun Dari Penjualan Sukuk Untuk Penanganan Pandemi
Indonesia
Pemerintah Serap Rp11,3 Triliun Dari Penjualan Sukuk Untuk Penanganan Pandemi

Pemerintah juga akan melakukan lelang tambahan (Green Shoe Option) lima seri sukuk untuk pembiayaan penanganan pandemi.

Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah
Indonesia
Pinangki Divonis 10 Tahun, Hakim: Tuntutan Jaksa Terlalu Rendah

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol
Indonesia
Polisi Ringkus Sindikat Pencuri Laptop yang Libatkan Oknum Ojol

Akun ojol ini kemudian digunakan tersangka RF untuk menerima orderan

Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu  Pondok Pesantren di Berbagai Daerah
Indonesia
Dana Abadi Pesantren Bakal Bantu Pondok Pesantren di Berbagai Daerah

Yaqut juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi pesantren-pesantren di daerah.

DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca
Indonesia
DPR Bakal Tagih Penjelasan Kematian Warga Usai Divaksin AstraZeneca

Komnas KIPI sedang melakukan pengkajian atas kasus meninggalnya Trio.

Petugas Larang Wartawan Meliput Kantor BPOM yang Terbakar
Indonesia
Petugas Larang Wartawan Meliput Kantor BPOM yang Terbakar

Ketika hendak memasuki kantor BPOM, petugas keamanan langsung melarang. Kepada wartawan, para petugas meminta adanya surat tugas peliputan.

Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP
Indonesia
Pegawai KPK Gugat Informasi Hasil TWK ke KIP

Sebanyak 11 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif menggugat keterbukaan informasi kepada Komisi Informasi Pusat.