Rapor Akuntabilitas Kemenkeu Terbaik, Kejagung Terburuk

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 04 Januari 2016
Rapor Akuntabilitas Kemenkeu Terbaik, Kejagung Terburuk
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi meninjau ruang Traffic Management Centre di Mapolresta Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3). (Foto: Antara/Indrianto Eko)

MerahPutih Peristiwa - Direktur riset SETARA Institute Ismail Hasani menyatakan hasil survei akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) merupakan tindakan tak etis. Pasalnya survei tersebut dilakukan menjelang reshuffle kabinet dan dirilis secara terbuka.

Menurut Ismail, meskipun secara normatif Kementerian ini memiliki mandat memajukan akuntabilitas kinerja birokrasi, namun survei itu dikhawatirkan bias kepentingan karena dilakukan oleh institusi yang memiliki derajat sama, terlebih lagi survei tersebut dilakukan menjelang reshuffle kabinet dan dirilis secara terbuka.

"Lain soal kalau survei itu dilakukan oleh unit khusus di bawah presiden atau dilakukan oleh lembaga riset independen," katanya di Jakarta, Senin (4/1). Namun begitu, Ismail menambahkan, langkah KemenPAN-RB merilis survei itu harus tetap diapresiasi karena menjunjung keterbukaan dan menjadi referensi publik untuk mengetahui kinerja kementerian dan lembaga. 

Sebelumnya, KemenPAN-RB merilis hasil survei rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga. Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui hasil survei diumumkan kepada publik.

Menurut Yuddy, seperti dilansir AntaraNews, Presiden berulang kali menyatakan agar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara yang tidak biasa sehingga dia memutuskan mengumumkan rapor akuntabilotas kinerja kementerian/lembaga kepada publik.

Dalam rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB pertengahan Desember 2015 silam diketahui terdapat kementerian/lembaga yang masuk dalam peringkat 10 teratas antara lain;

 1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.
 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)
 3. Kementerian Kelautan Perikanan (80,76/A)
 4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
 5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)
 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)
 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
 8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
 9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)

Sedangkan kementerian/lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni;

 1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)
 2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)
 3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)
 4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC)
 5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)
 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)
 7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC)
 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)
 9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)
10. Kejaksaan Agung (50,02/CC). 

BACA JUGA

  1. Inflasi Desember 2015 Tertinggi dalam 5 Tahun
  2. Pertamina Rugi Rp2,69 Triliun dari Jualan Premium Selama 2015
  3. BPS: Jumlah Orang Miskin di Kota dan Desa Berkurang
  4. Takut Jadi Gila, Lulung Ogah Disandingkan dengan Ahok
  5. Usai Disahkan Kemenkumham, PPP akan Lakukan Rekonsiliasi

 

#Survei Menpan-RB #Menpan RB Yuddy Chrisnandi
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Bagikan