Rapid Test Bekas Dipakai di Bandara Kualanamu, DPR Sebut Insiden Memalukan Ilustrasi - Seorang petugas kebersihan melintas di terminal domestik Bandara Internasional Kualanamu. Dok ANTARA

MerahPutih.com - Terbongkarnya kasus dugaan penggunaan alat rapid test bekas di konter uji antigen Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara dinilai memalukan industri farmasi di tanah air.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyebut, perlu dilakukan pengusutan secara tuntas. Kasus ini diduga melibatkan oknum di Kimia Farma baik dari sisi penyedia jasa uji rapid test maupun pengelolaannya di bandara.

“Kasus ini meresahkan karena terjadi di konter resmi bandara dan melibatkan BUMN,” sebut Mufida dalam keterangannya, Kamis (29/4).

Baca Juga:

Reaksi Kimia Farma soal Penangkapan Petugas Pakai Tes Antigen Bekas di Kualanamu

Mufida menekankan, kasus ini harus diungkap cepat demi memulihkan kepercayaan publik terhadap proses uji rapid test.

Sebab, alat ini sebagai salah satu langkah melakukan 3T yang harus terus digencarkan sebagai upaya mengendalikan kasus positif COVID-19.

Dalam aturan pengetatan mudik, ada syarat seluruh moda transportasi harus melalui uji rapid test antigen yang hanya berlaku 1×24 jam.

"Bisa jadi akan ada peningkatan tes dan publik harus kembali mendapatkan kepercayaan usai kasus ini,” tegas Mufida.

Jika hasil testing tidak akurat, maka untuk tracing dan treatment bisa terjadi salah langkah.

Mufida mengingatkan semua pihak agar tidak sekali-kali mengambil keuntungan ekonomi atas pandemi yang terjadi.

Layanan rapid test di Bandara Internasional Kualanamu digerebek polisi pada Selasa, terkait adanya dugaan pemalsuan. (ANTARA/HO)
Layanan rapid test di Bandara Internasional Kualanamu digerebek polisi pada Selasa, terkait adanya dugaan pemalsuan. (ANTARA/HO)

Ia mendukung aparat menindak tegas semua bentuk penyalahgunaan dalam bidang kesehatan yang terkait penanganan pandemi.

Jangan ada komersialisasi dan jangan berbisnis dengan rakyat dalam mitigasi pandemi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan rakyat adalah lebih utama.

"Dugaan kejahatan yang terkait penanganan pandemi adalah kejahatan besar, sebab kita tengah berjuang melindungi ratusan juta nyawa penduduk Indonesia," terang Mufida.

Seperti diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Sumut menggerebek tempat pelayanan rapid test antigen di Lantai Mezzanine Bandara Kualanamu (KNIA) Deliserdang, Selasa (27/4).

Penggerebekan dilakukan lantaran pelayanan antigen di bandara tersebut menyalahi aturan diduga memakai alat kesehatan bekas.

Rapid test antigen merupakan salah satu metode mendeteksi virus corona.

Baca Juga:

Polisi Gerebek Layanan Rapid Test Bandara Kualanamu, Lima Petugas Ditangkap

Dari penggerebekan itu, petugas mengamankan lima orang pegawai di antaranya petugas kasir hingga analis. Mereka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Sumut.

Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Garis polisi pun telah dipasang di lokasi.

Diketahui, Bandara Kualanamu menerima pelayanan rapid test antigen mulai 18 Desember 2020 seiring virus corona mewabah di tanah air.

Layanan tersebut merupakan kerja sama antara Angkasa Pura II dengan Kimia Farma.

Pembukaan layanan rapid test antigen dilakukan setiap hari mulai pukul 04.00 WIB sampai 19.30 WIB. (Knu)

Baca Juga:

Layanan Rapid Test di Bandara Kualamu Diduga Pakai Alat Bekas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB
Indonesia
Ini Kunci Sukses Vaksinasi Versi Epidemolog Matematika ITB

Saat ini, jumlah vaksin yang tersedia sangat terbatas. Sebagai contoh Jawa Barat yang jatahnya baru 97 ribuan vaksin COVID-19. Sedangkan kebutuhan vaksin Jawa Barat sekitar 33,5 juta.

Polisi Periksa Bos RS Ummi dalam Kasus Dugaan Pidana Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Bos RS Ummi dalam Kasus Dugaan Pidana Rizieq Shihab

Bareskrim Polri memeriksa Direktur Utama (Dirut) RS Ummi Bogor Andi Tatat.

KPK Mulai Sidik Dugaan Korupsi LNG di Pertamina
Indonesia
KPK Mulai Sidik Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pembelian liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero). Sudah ada tersangka dalam kasus ini.

Gibran Bakal Berlakukan Sertifikat Vaksin di Kampus dan Balai Kota
Indonesia
Gibran Bakal Berlakukan Sertifikat Vaksin di Kampus dan Balai Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah akan memberlakukan sertifikat vaksin dengan aplikasi Peduli Lindungi di kampus dan Balai Kota.

KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Suap Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Gandeng PPATK Lacak Aliran Suap Bansos COVID-19

"Iya, kami memastikan penanganan perkara oleh KPK ini akan kerjasama dengan pihak perbankan maupun PPATK dalam hal penelusuran aliran maupun transaksi keuangan," kata Ali Fikri

PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam
Indonesia
PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 067/2236 tentang PPKM Level 4 COVID-19.

Polisi Harus Cari Otak Pembunuh Jurnalis di Sumatera Utara
Indonesia
Polisi Harus Cari Otak Pembunuh Jurnalis di Sumatera Utara

Mara Harahap ditemukan warga dengan kondisi kritis di dalam mobil BK 1921 WR, tak jauh dari kediamannya, di Huta VII, Nagori Karang Anyer, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Stok Pangan Mencukupi, Pemerintah Tak Pantas Impor Beras
Indonesia
Stok Pangan Mencukupi, Pemerintah Tak Pantas Impor Beras

Bila diakumulasikan, jumlah stok beras yang ada saat ini masih 6 juta ton

Harkitnas Jadi Momentum Gotong Royong Pulihkan Ekonomi Nasional
Indonesia
Harkitnas Jadi Momentum Gotong Royong Pulihkan Ekonomi Nasional

"Konsep gotong royong dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi ini perlu terus di tingkatkan, pertama mendukung pemerintah dalam proses vaksinasi nasional, membranding produk lokal, dan supporting UMKM," ujarnya.

Jakpus Gencarkan Gerebek Lumpur di Puncak Musim Hujan
Indonesia
Jakpus Gencarkan Gerebek Lumpur di Puncak Musim Hujan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan terus menggencarkan kegiatan Gerebek Lumpur di enam titik prioritas penanganan banjir.