Rapat Perdana, Dewas Samakan Persepsi Amanat UU KPK yang Baru Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris di Gedung KPK, Senin (23/12) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menggelar rapat perdana pada Jumat (3/1) hari ini. Pasalnya, sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (20/12) lalu, Dewas KPK belum menggelar rapat internal lantaran cuti Natal dan Tahun Baru 2019.

Anggota Dewas KPK Syansuddin Haris mengatakan, rapat perdana tersebut membahas mengenai tugas dan kewenangan Dewas dan Pimpinan KPK sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca Juga:

Presiden Jokowi Dinilai Intervensi KPK, Firli Bahuri Angkat Bicara

"Dewas masih rapat menyamakan persepsi mengenai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019, baik mengenai tugas dan kewenangan dewas maupun tugas dan kewenangan pimpinan KPK," kata Syamsuddin saat dikonfirmasi, Jumat (3/1).

Para anggota Dewas KPK mulai gelar rapat perdana
Para anggota Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara (Foto: ANTARA)

Menurut Syamsuddin salah satu yang disiapkan yakni standar operasional prosedur (SOP) Dewas KPK dalam mengawasi kinerja lembaga antirasuah. Hal itu mulai disusun sambil menunggu peraturan presiden (Perpres) diterbitkan.

"Walaupun perpres belum turun, kita tetap mulai bekerja menyiapkan SOP apa saja yang diperlukan dalam rangka tugas Dewas mengawasi KPK," ujarnya.

Perpres dari Presiden Jokowi ini diperlukan lantaran belum ada aturan turunan dari UU nomor 19/2019 tentang KPK yang mendasari terbentuknya Dewas sebagai organ baru di KPK.

Pasal 37C UU nomor 19/2019 menyatakan, dalam menjalankan tugas Dewas akan dibentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ tersebut diatur dengan Peraturan Presiden.

Baca Juga:

Berada Dalam Kendali Presiden Jokowi, KPK Tak Bisa Lagi Independen

Adapun, lima Dewas KPK yang telah dilantik Presiden Jokowi yakni, Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Tumpak Hatorangan Panggabean.

Tugas Dewas antara lain mengawasi tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, dan menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan serta pegawai.(Pon)

Baca Juga:

Firli Tunjuk Dua Plt Jubir KPK Gantikan Febri Diansyah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Melihat Sinyal-Sinyal Jokowi Depak Pembantunya
Indonesia
Melihat Sinyal-Sinyal Jokowi Depak Pembantunya

Presiden Jokowi melontarkan ancaman reshuffle di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Epidemiolog UGM Buka-bukaan Risiko Bom Waktu Pelonggaran PSBB
Indonesia
Epidemiolog UGM Buka-bukaan Risiko Bom Waktu Pelonggaran PSBB

Riris Andono Ahmad mengatakan kurva jumlah pasien positif bisa bertambah karena sulitnya dilakukan pengendalian.

TNI Diminta Jadi Relawan Penyuntikan Vaksin COVID-19
Indonesia
TNI Diminta Jadi Relawan Penyuntikan Vaksin COVID-19

Ridwan Kamil yakin anggota TNI dan perwira ini, sangat diharapkan sebagai inspirasi sebagai benteng kedisiplinan penanganan COVID-19 sambil menunggu vaksin.

Oknum Bea Cukai Diduga Terlibat Narkoba, 5 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka
Indonesia
Oknum Bea Cukai Diduga Terlibat Narkoba, 5 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

Dalam penangkapan ini disita 20 butir ekstasi, tujuh butir ekstasi dan dua serbuk ketamin

Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi
Indonesia
Pemerintah Sindir Public Figure yang Sebut COVID-19 Konspirasi

"Termasuk informasi yang benar dari sumber yang dapat dipercaya,” ujar Wiku

Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil
Indonesia
Sidang Eksepsi, Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Andi Irfan Jaya merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Kejaksaan Agung lantaran menahan dirinya di Rumah Tahanan KPK.

Kasus Melonjak, Pemkab Sleman Tambah Shelter OTG
Indonesia
Kasus Melonjak, Pemkab Sleman Tambah Shelter OTG

Asrama Haji yang kini menjadi shelter penampungan OTG sudah hampir penuh.

KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPR Asal PDIP Terkait Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FR (Fathor Rahman) dan FU (Fakih Usman)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Fraksi PDIP Nilai Jalur Sepeda di Jakarta Program Gagal
Indonesia
Fraksi PDIP Nilai Jalur Sepeda di Jakarta Program Gagal

Gilbert mengatakan hampir tidak ada orang yang menggunakan jalur sepeda sehingga anggaran sebesar Rp 62 miliar menjadi sia-sia

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Piala Juara 1 Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Dapat Piala Juara 1 Corona

Foto yang diunggah menampilkan Anies memegang sebuah piala, kemudia terdapat tulisan “JAKARTA JUARA 1 CORONA”.