Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang

Didik Setiawan - Kamis, 02 Oktober 2025

Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi Undang-Undang. (MP/Didik Setiawan).

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay (kanan) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) menerima laporan hasil pembahasan dari Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay (kanan) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Suasana Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Suasana Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyerahkan berkas kepada Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menyerahkan berkas kepada Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

#DPR #Menteri Pariwisata #Widiyanti Putri

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Didik Setiawan

"Fotografi adalah kisah yang gagal diceritakan melalui kata-kata". – DS

Berita Terkait

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Konser Kanye West di GBK Hasilkan Rp 600 Miliar, Ini Sektor yang Ikut Terdampak

Konser Kanye West di GBK Jakarta menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp 600 miliar, dengan 70.000 penonton dan okupansi hotel mendekati 100 persen.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026

Konser Kanye West di GBK Hasilkan Rp 600 Miliar, Ini Sektor yang Ikut Terdampak

Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026

Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR

Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah

lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026

Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah

Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat

Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.

Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026

Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat

DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla

Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026

DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla

AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka

Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026

AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka

DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal

Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026

DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal

Bagikan