Video
Visual

Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2025 dan Empat RUU

Rezita Kesuma - Rabu, 29 Mei 2024

Rapat Paripurna DPR Bahas RAPBN 2025 dan Empat RUU

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

Dengan demikian, kuota telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan untuk membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-18 masa sidang V tahun sidang 2023-2024 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,
.

Teks Asli: Ponco Sulaksono

#DPR #DPR RI #Rapat Paripurna

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Rezita Kesuma

Berita Terkait

Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026

Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas

DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026

DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN

DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi

Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.

Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026

DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi

DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab

Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.

Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026

DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026

RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban

Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR

Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!

Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026

Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026

DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November

DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan

Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.

Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026

DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan

DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026

DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026

RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset

Bagikan