Ramainya Tempat Wisata saat Libur Lebaran Bikin Doni Monardo Was-was Sejumlah wisatawan mengunjungi objek wisata pantai di Kabupaten Garut, Sabtu (15/5/2021). (ANTARA/HO-Warga)

MerahPutih.com - Ramainya sejumlah tempat wisata saat libur Lebaran seolah menuai kekhawatiran bakal adanya gelombang baru COVID-19 di Tanah Air

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengakui tempat wisata di berbagai wilayah di Indonesia nyaris penuh dan membludak.

Baca Juga

Tempat Wisata Ditutup, Warga Sebut Pemprov DKI Plin-Plan

"Kami khawatir hal ini bisa menimbulkan masalah baru yakni adanya penularan COVID-19 di lokasi wisata," katanya saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional secara virtual pada Minggu (16/5).

Secara nasional, kenaikan signifikan masyarakat mulai mengunjungi tempat wisata dimulai sejak Jumat (14/5). Ada 143.130 orang yang dipantau di 21.557 titik wisata, di 163 kabupaten/kota dari 24 provinsi.

Mobilitas orang saat libur Lebaran ke tempat wisata naik sebesar 100,8 persen. Kenaikan mulai terjadi pada saat Jumat-Sabtu (14-15/5) bila dibandingkan dengan hari Jumat dan Sabtu minggu lalu.

Untuk tempat wisata di Jawa Barat saat libur Idul Fitri mengalami kenaikan 90,47 persen orang yang dipantau, bahkan pada Jumat-Sabtu kenaikannya mencapai 236 persen atau 2,3 kali lipat. Selain itu jumlah orang yang ditegur karena abaikan protokol kesehatan sebanyak 82,67 persen.

Tangkapan layar Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam bincang-bincang bertajuk "Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran", yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu (15/5/2021). (FOTO ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Tangkapan layar Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam bincang-bincang bertajuk "Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran", yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu (15/5/2021). (FOTO ANTARA/ Zubi Mahrofi)

Di Jawa Timur, libur panjang Idul Fitri meningkat 66,26 persen dan saat libur Jumat Sabtu kemarin naik hingga 116%. Di Jawa Tengah libur Lebaran naik 65,29 persen dan pada Jumat Sabtu meningkat 187 persen.

Yang paling parah adalah Sumatera utara. Libur Idul Fitri tempat wisatanya naik 13 kali lipat, sedangkan saat libur Jumat (14/5) dan Sabtu (15/5) naik hingga 50 kali lipat.

Maka masing-masing pemerintah daerah harus memfokuskan peningkatan kedisiplinan dan juga penegakkan peraturan, terutama di daerah-daerah tempat wisata karena dilihat kecenderungan sangat tinggi saat libur Lebaran.

Doni menegaskan pembukaan kawasan wisata pada libur Lebaran ini harus tetap mematuhi aturan PPKM mikro, salah satunya jumlah pengunjung hanya 50 persen kapasitas tempat wisata.

Karenanya, ia berharap seluruh pengelola tempat wisata bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mematuhi aturan tersebut. Ia mengharapkan pengelola pariwisata pun bisa kerja sama.

"Karena kalau kasus aktif meningkat otomatis semuanya akan mundur lagi," kata jenderal bintang tiga itu.

Kepala BNPB itu juga meminta pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk mengawasi aktivitas di ruang publik, serta meminta masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan.

"Kami betul-betul harapkan bisa terlaksana," ujar Doni.

Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah menyatakan, berdasarkan laporan pemantauan di lapangan yang dilaporkan secara real time, beberapa tempat wisata cukup penuh dan dipadati pengunjung.

Mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah dan Lampung.

"Begitu juga kondisi di mal, restoran dan kedai atau warung yang dipadati masyarakat Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur dan Sumatera Utara," jelasnya. (Knu)

Baca Juga

Wisata Kepulauan Seribu Ditutup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur
Indonesia
Ketahuan Pakai 2 NIK KTP Berbeda, Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Gugur

Bahkan, lanjut Kotmoko, calon PNS yang menggunakan 2 nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dipastikan gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jokowi Diminta Pakai Kewenangannya Batalkan Hasil TWK Calon ASN KPK
Indonesia
Jokowi Diminta Pakai Kewenangannya Batalkan Hasil TWK Calon ASN KPK

Jokowi juga diminta membentuk tim TWK dari tokoh-tokoh lintas agama, akademisi, hingga pakar

Syarat Naik KA Lokal Kaligung
Indonesia
Syarat Naik KA Lokal Kaligung

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Suprapto mengatakan penumpang KA Kaligung tidak perlu menunjukkan surat bebas COVID-19, baik dari hasil tes antigen maupun RT-PCR.

Pemkot Solo Kembali Dapat Bantuan 200 Tabung Oksigen dari Singapura
Indonesia
Pemkot Solo Kembali Dapat Bantuan 200 Tabung Oksigen dari Singapura

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali mendapatkan bantuan 200 tabung oksigen dari Shopee Singapura.

Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK
Indonesia
Besok, Puluhan Ribu Buruh Akan Aksi di Istana dan MK

Pada saat bersamaan akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi
Indonesia
DPRD Minta Dilibatkan Pemprov DKI dalam Program Jakwifi

Akses internet gratis saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJK) bagi siswa Jakarta.

Pemerintah Diminta Kerja Keras Lakukan Vaksinasi Pada Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Kerja Keras Lakukan Vaksinasi Pada Rakyat

BPOM bakal mengeluarkan izin penggunaan vaksin dengan Skema Emergency Use of Authorization (EUA) pada minggu ketiga Desember.

Kubu Moeldoko Diyakini 'Bedol Desa' Gabung Partai Lain
Indonesia
Kubu Moeldoko Diyakini 'Bedol Desa' Gabung Partai Lain

Kubu Moeldoko dimungkinkan bergabung dengan partai politik lain, setelah Kemenkumham menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh
Indonesia
10 Ribu Buruh Demo Tuntut Pembayaran THR Penuh

Kelompok buruh melakukan demonstrasi di di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat serta beberapa titik lainnya, pada Senin (12/4).

Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Komnas HAM Dinilai Berat Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

Komnas HAM diprediksi berat untuk memproses pengaduan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).