Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi Rapat kerja DPR. (Foto: DPR)

MerahPutih.com - RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai polemik di masyarakat mendakan jika kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari berbagai pernyataan publik, poin-poin penting dalam RUU ini menyiratkan kurangnya sosialisasi dimaksud.

"Sejatinya, poin-poin yang mendapat reaksi keras masyarakat akan di-drop sebelum masuk ke rapat Bamus (Badan Musyawarah). Sehingga tidak perlu menimbulkan kontroversi seperti saat ini," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

Menurut Ray, momentum pembahasannya kurang tepat. Saat ini masyarakat sedang fokus menghadapi wabah COVID-19. Disaat situasi seperti ini, publik malah dikejutkan dengan rencana pembahasan RUU HIP yang kurang bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi masyarakat.

Di sisi lain, usulan RUU HIP tidak memiliki urgensi dengan situasi COVID-19, tapi justru memiliki implikasi cukup besar bagi masyarakat. Terlebih sebelumnya muncul dua RUU yakni RUU Cipta Kerja dan Minerba.

Baca Juga:

Penangkapan John Kei Bukti Negara Tak Boleh Kalah sama Preman

Dua RUU yang mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat, tapi dibahas di tengah situasi di mana masyarakat tak dapat berpartisipasi penuh.

"Belajar dari kecolongan dua inilah, maka reaksi publik jadi sangat kuat dan keras," ujarnya.

Ketiga, lanjut dia, kurang jelas siapa yang sebenarnya menyusun draf RUU ini. Apakah semata DPR atau hal ini hasil dari berbagai pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat lalu dihimpun olehDPR.

Lagi-lagi, jika dilihat berbagai reaksi ormas, tampaknya mereka belum sepenuhnya memberi masukan terhadap draf ini. Sementara, untuk tema seperti ini, memang sebaiknya harus melibatkan pandangan dari masyarakat secara luas. Jika dominasi pembuatan draf ini lebih kuat pada partai, maka reaksi negatif publik tak dapat dihindari.

Lebih-lebih dalam situasi sekarang masyarakat apatis terhadap partai. Jadi, rencana pembahasan RUU ini seperti dipaksakan dalam situasi saat konsentrasi masyarakat terpecah. Jika tetap ada keinginan membuat UU HIP, baiknya imulai dari awal, yakni melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Jika perlu negara membentuk tim penyusun RUU HIP secara independen.

Paripurna DPR
Sidang Paripurna DPR

"Biarkan mereka yang mengerjakannya hingga dapat dikumpulkan naskah yang solid untuk ditetapkan sebagai UU HIP. Dengan begitu, tak perlu ada partai yang merasa ditinggalkan atau sebaliknya ingkar dari komitmen awal," katanya.

Sementara, Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis bakal menggelar demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI pada Rabu (24/6) mendatang.

Dalam hal ini, sejumlah ormas tersebut bakal mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mencabut pembahasan soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dinilai sarat dan berbau komunisme.

"Pada hari Rabu siang, dalam rangka menyampaikan aspirasi kami untuk menolak, memberhentikan, membatalkan RUU HIP, Dan mencabut, dikeluarkan dari prolegnas itu tujuan utama kami," kata Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis. (Knu).

Baca Juga:

Polisi Segera Susun Operasi Mantap Praja Amankan Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting
Indonesia
Hindari Preseden Buruk di Kasus Syekh Ali Jaber, MPR: Keterbukaan Ini Penting

Syarief Hasan menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian yang menimpa Syekh Ali Jaber

Masyarakat Diminta Tak Menolak dan Khawatir dengan Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
Masyarakat Diminta Tak Menolak dan Khawatir dengan Jenazah Pasien COVID-19

Tidak ada alasan bagi masyarakat menolak penguburan jenazah dengan alasan medis atau pun agama.

 Solo KLB Corona, Kemenag Masih Perbolehkan Umat Islam Salat Jumat di Masjid
Indonesia
Solo KLB Corona, Kemenag Masih Perbolehkan Umat Islam Salat Jumat di Masjid

"Kami masih memperbolehkan umat Islam menggelar Salat Jumat pada Jumat besok," ujar Musta'in

Begini Cara Nadiem Agar Nasib Mahasiswa Tak Terkatung-katung Selama Pandemi
Indonesia
Begini Cara Nadiem Agar Nasib Mahasiswa Tak Terkatung-katung Selama Pandemi

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya gotong-royong dan dukungan pemerintah terhadap seluruh insan dan satuan pendidikan

Eks Ketua Komjak: Opini Publik Ganggu Penyidikan Jaksa Pinangki
Indonesia
Eks Ketua Komjak: Opini Publik Ganggu Penyidikan Jaksa Pinangki

Halius menyebut pernyataan Ketua Komjak Barita Simanjuntak belakangan ini telah membuat penyidikan kasus jaksa Pinangki terganggu.

Istana Bicara Status Kesehatan WNI yang Dijemput dari Wuhan
Indonesia
Istana Bicara Status Kesehatan WNI yang Dijemput dari Wuhan

Pemerintah sendiri telah menjalankan semua proses evakuasi kemanusiaan dan transit observasi

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,6 Triliun Buat Subsidi Gaji
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,6 Triliun Buat Subsidi Gaji

Sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU.

Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja
Indonesia
Video Kemarahan Jokowi Dinilai Hanya Strategi agar Menterinya Giat Bekerja

Apa yang dilakukan Istana sebagai strategi komunikasi ke dunia internasional.

Serangkaian Perintah Anies Hadapi Banjir Jakarta
Indonesia
Serangkaian Perintah Anies Hadapi Banjir Jakarta

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menyusun peringatan dini kejadian banjir yang dapat dimonitor secara daring dan diumumkan selambat-lambatnya sehari sebelum kejadian.

Pelajaran Pahit dari Singkatnya Pengabdian 2 Stafsus Milenial Jokowi
Indonesia
Pelajaran Pahit dari Singkatnya Pengabdian 2 Stafsus Milenial Jokowi

Pelajaran konflik kepentingan, kejelasan posisi dan tugas, serta gimmick politik.