Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan sikap politik terkait dengan penyelamatan lingkungan lewat rekomendasi eksternal yang dibacakan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium, Jakarta, Senin (12/1). Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham yang membacakan rekomendasi menyatakan PDIP menjadikan upaya mencegah bencana ekologis sebagai prioritas utama demi keselamatan rakyat dan masa depan bangsa.
?
Ia memaparkan 'Merawat Pertiwi' bukan sekadar slogan, melainkan sikap ideologis dan garis politik perjuangan partai untuk mengatasi krisis ekologis yang kini mengancam keselamatan rakyat.
?
“Dengan berpijak pada Pancasila dan ajaran Trisakti Bung Karno, partai memandang manusia dan alam merupakan satu kesatuan kehidupan sehingga pembangunan yang merusak lingkungan, merampas ruang hidup rakyat, dan mengorbankan generasi mendatang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi,” kata Jamaluddin mengutip naskah rekomendasi, Senin (12/1).
?
Dalam poin rekomendasinya, PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, koordinasi dan sinergi kelembagaan, kesiapsiagaan, tanggap darurat. Dengan begitu, penanganan pascabencana sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara dalam melindungi keselamatan rakyat Indonesia.
Baca juga:
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
?
Rakernas I PDIP mencermati peningkatan suhu bumi telah menyebabkan krisis iklim global yang berdampak pada cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, banjir dan tanah longsor, intrusi air laut dan subsidensi, tenggelamnya pulau-pulau kecil, kebakaran hutan dan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, krisis pangan, serta berbagai persoalan sosial yang merugikan masyarakat.
?
PDIP menyadari salah satu penyebab utama krisis iklim yakni penggunaan energi fosil. Oleh karena itu, rakernas merekomendasikan pemerintah untuk mengimplementasikan secara konsisten komitmen penurunan emisi sebagaimana tekah disepakati dalam Protokol Kyoto yang diratifikasi pada 1968, Persetujuan Paris yang diratifikasi di 2016, Fakta Iklim Glasgow pada 2021, dan Fakta Iklim Dubai di 2023.
?
“Ketidakseriusan di dalam melaksanakan kesepakatan tersebut akan semakin memperparah pemanasan global dan krisis iklim yang mengancam kelangsungan bumi dan kehidupan manusia,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
?
