Raker Dengan Wamenhan, DPD Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Foto: ANTARA/HO-DPR

MerahPutih.com - Komite I DPD RI meminta agar Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dapat memperhatikan wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek penting dalam penegakkan pertahanan-keamanan terkait kedaulatan negara.

Karena selama ini wilayah perbatasan sering mengalami kompleksitas masalah yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.

Baca Juga

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

“Wilayah perbatasan sering masih terisolir, tertinggal, infrastruktur yang minim, pengawasan yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan,” kata Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dalam Rapat Kerja bersama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad, Senin (7/2).

Fachrul juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD dengan Kementerian Pertahanan dalam upaya penyelesaian berbagai isu terkait pertahanan dan keamanan di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya terkait pelaksanaan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menjadi salah satu program Kementerian Pertahanan.

“Bagaimana pertahanan ini bukan tugas dari pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah. Kita akan mendorong agar pemerintah daerah juga dapat memberikan konsentrasi atas persoalan-persoalan ini,” imbuhnya.

Terkait wilayah perbatasan, Senator dari Nusa Tenggara Timur Abraham Liyanto menilai bahwa saat ini belum ada aturan terkait pengaturan garis batas yang jelas. Dirinya menggambarkan kondisi NTT yang belum memiliki garis batas wilayah yang jelas baik untuk wilayah darat atau laut yang berbatasan dengan Timor Leste ataupun negara-negara lainnya.

“Kita belum punya UU tersendiri tentang provinsi, karena kita masih mengacu UU No. 64/1958. Bali sudah membentuk RUU sendiri, mohon perhatian supaya soal perbatasan atau RUU Provinsi NTT segera ada,” ucapnya.

Sementara itu, Senator dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani, menyoroti adanya permasalahan ketimpangan dan ketertinggalan di berbagai wilayah perbatasan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Padahal wilayah perbatasan tersebut merupakan wajah Indonesia di mata negara tetangga.

“Di wilayah perbatasan butuh sistem manajemen yang terorganisasi di pusat dan di daerah. Seharusnya ada elaborasi dari pendekatan keamanan dan kesejahteraannya,” jelasnya.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan, Mahfud: Arahkan Kasus Ini Diproses Hukum

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie mengkritisi UU No. 43/2008 yang belum secara tegas mengatur wilayah udara sebagai komponen pertahanan. Menurutnya wilayah udara sangat penting ke depannya. Oleh karena itu, perhatian mengenai wilayah udara penting untuk ditingkatkan.

“Bila perlu kita mengevaluasi udara sebagai wilayah negara. Kita lihat ini semacam tempelan saja, belum menjadi perhatian yang sama seperti darat dan laut. Padahal masa depan itu berada di udara,” tegasnya.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra sendiri menjelaskan bahwa anggaran Kemenhan sangat kecil dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga. Dirinya menilai, keberadaan komponen cadangan melalui Sishankamrata merupakan senjata ampuh dalam menghadapi kekuatan atau ancaman militer negara asing yang memiliki teknologi yang tinggi.

Sedangkan untuk wilayah perbatasan, Herindra menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun pos-pos batas dengan baik. Bahkan pemerintah juga telah membangun Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

“Kementerian Pertahanan juga berupaya melihat dari sisi kesejahteraan. Kita sudah membangun jalan JIPP di Kalimantan, hampir 1.000 km. Dengan dibangun jalan tersebut, mudah-mudahan akan menyejahterakan wilayah-wilayah di perbatasan,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPD Nono Sampono menekankan pada upaya penegakkan hukum dan penjagaan wilayah keamanan di perairan Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk lembaga coast guard yang memimpin dalam penjagaan keamanan perairan Indonesia.

“Semua negara sudah punya coast guard, cuma tiga negara yang belum, Timor Leste, Brunei, dan Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara dengan perairan yang luas. Ke depan, kami akan melakukan revisi terbatas UU Kelautan terkait hal itu,” papar Nono. (Pon)

Baca Juga

DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi E Minta Pemprov Atur Operasional Kendaraan Berat di Kawasan JIS
Indonesia
Komisi E Minta Pemprov Atur Operasional Kendaraan Berat di Kawasan JIS

Jam operasional kendaraan berat yang melintasi kawasan sekitar Jakarta International Stadium (JIS) harus dibenahi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dewas KPK Surati Dirut Pertamina Terkait Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli
Indonesia
Dewas KPK Surati Dirut Pertamina Terkait Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli

Dewan Pengawas (Dewas) KPK kembali mengirimkan surat kepada Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati.

20 Juta Keluarga Bakal Diberi BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu
Indonesia
20 Juta Keluarga Bakal Diberi BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu

Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga pada pertengahan April 2022 ini.

Hakim Perhatikan Detail Titik Brigadir Yosua Dibunuh di Rumah Dinas Ferdy Sambo
Indonesia
Hakim Perhatikan Detail Titik Brigadir Yosua Dibunuh di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Majelis Hakim mengecek lokasi eksekusi Brigadir Yosua Hutabarat di dalam rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (4/1) sore.

KAI Perkenalkan Kereta Api Baru Blambangan Ekspres
Indonesia
KAI Perkenalkan Kereta Api Baru Blambangan Ekspres

Kereta api baru KA Blambangan Ekspres yang melayani rute Semarang Tawang - Ketapang pp sudah beroperasi sekaligus memberikan tarif promo mulai dari Rp 150 ribu.

Gerindra Klaim Bangga dengan Kinerja Eks Wagub DKI Riza Patria
Indonesia
Gerindra Klaim Bangga dengan Kinerja Eks Wagub DKI Riza Patria

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi kinerja Ahmad Riza Patria selama menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Buya Syafi'i Ma'arif Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Buya Syafi'i Ma'arif Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

"Dengan keteladanan Buya Syafi'i Ma'arif dalam bernegara dan keislaman yang merupakan putra bangsa terbaik dengan banyaknya 'legacy' yang ditinggalkannya, maka Garda Pemuda NasDem akan mengusung dan mengawal Buya Syafi’i Ma’arif menjadi Pahlawan Nasional," ucap Sekretaris Jenderal DPP Garda Pemuda NasDem Moh. Haerul Amri

Grand Launching JIS, 3 Ruas Jalan Ditutup Terbatas
Indonesia
Grand Launching JIS, 3 Ruas Jalan Ditutup Terbatas

Pembatasan ini dilakukan Minggu (24/7), dari pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Pembatasan dilakukan di Jl. Sunter Permai Raya dan Jl. Danau Sunter Barat.

RSPI Sulianti Saroso Jadi Tempat Rujukan Tangani Hepatitis Akut Misterius
Indonesia
RSPI Sulianti Saroso Jadi Tempat Rujukan Tangani Hepatitis Akut Misterius

Keluhan yang kerap dialami pasien Hepatitis akut berat di antaranya mual, muntah, diare, ikterus (kuning di kulit dan mata), tinja berwarna pucat (58 persen kasus), demam (29 persen kasus), peningkatan enzim hati hingga 500 u/L.

Kelas Menengah Indonesia Diklaim Terus Meningkat
Indonesia
Kelas Menengah Indonesia Diklaim Terus Meningkat

Saat ini, kelas menengah Indonesia terus meningkat dari hanya 7 persen dari total populasi atau setara 14,1 juta orang di 2002 menjadi 57,3 juta orang pada 2019.