Rabu Besok, KPK Garap Setnov sebagai Tersangka Korupsi e-KTP Setya Novanto saat sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (6/4). (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu rencananya bakal diperiksa pada Rabu (15/11).

"Tadi saya dapat informasi bahwa Rabu minggu ini SN (Setya Novanto) akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/11).

Febri menuturkan, penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Setnov dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dia berharap Setnov kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK.

"Surat panggilan sudah kita sampaikan minggu lalu tentu pemanggilan secara patut sudah dikakukan. Kita harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemerikssan di institusi penegak hukuk termasuk KPK," tandas Febri.

Sebelumnya, Setnov kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) oleh KPK.

Pengumuman penetapan tersangka Setnov disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/11).

"Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," ujar Saut.

Setnov diduga menguntungkan diri sendiri atau korporasi sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan e-KTP tahun 2011-2012.

Mantan Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita terkait Setya Novanto dalam artikel: Setnov Ikuti Langkah KPK Dulu Tak Hadiri Panggilan Pansus

Kredit : ponco


Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH