Putusan PN Jakpus Dinilai Bisa jadi Pelajaran bagi KPU untuk Bertindak Adil Pengamat politik Ray Rangkuti. ANTARA/Ernes Broning Kakisina

MerahPutih.com - Pengadlan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut putusan tersebut menjadi teguran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia ini menyampaikan, kasus ini merupakan pelajaran bagi KPU untuk berlaku adil kepada semua peserta pemilu tanpa melihat status partai baru atau kecil.

Baca Juga

Hakim PN Jakpus Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan Tunda Pemilu

Menurutnya wajar apabila Partai Prima mencari keadilan karena perkaranya tidak digubris oleh Bawaslu dan PTUN. Sehingga menggugat KPU di PN Jakpus.

Ray menduga, ketidaklolosan Partai Prima sebagai peserta pemilu menunjukkan kinerja buruk dari KPU sebagai penyelenggara pemilu di tanah air.

"Menunjukan bahwa ada masalah pada kinerja KPU soal tidak meloloskan, tapi ada yang diloloskan oleh KPU dibantah lagi oleh para penyelenggara pemilu di bawahnya," kata Ray di Jakarta, Rabu (8/3).

Baca Juga

KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakpus Terkait Tunda Pemilu

Melihat situasi yang terjadi saat ini Ray mengaku pesimistis dengan penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung jujur dan adil. Pasalnya, kinerja KPU sudah terlihat didikte oleh partai politik khususnya yang punya pengaruh besar.

"Jangan sampai KPU-nya bermain politik dan kita berharap KPU-nya tidak mengikuti ritme politik," jelas Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ia juga mengomentari pandangan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut ada permainan belakang di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ray yakin sebagai pejabat negara Mahfud mengetahui siapa pemain atau orang yang merancang putusan penundaan pemilu ini.

Ia mengatakan, selain mengetahui, Mahfud juga berwenang untuk mengungkap siapa pemain yang membuat gaduh di masyarakat.

Diketahui, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, majelis hakim mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. (Knu)

Baca Juga

DPR Bakal Panggil KPU Bahas Putusan PN Jakpus Soal Tunda Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawaban Bambang Pacul soal Isu Kontrak Politik Megawati dan Ganjar
Indonesia
Jawaban Bambang Pacul soal Isu Kontrak Politik Megawati dan Ganjar

"Soal pilpres dan capres-cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami, di tangan Ibu Ketua Umum," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto

Jelang Diadili di Meja Hijau, Kesehatan Istri Ferdy Sambo Diperiksa
Indonesia
Jelang Diadili di Meja Hijau, Kesehatan Istri Ferdy Sambo Diperiksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih memeriksa istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC).

Kader PDIP Diminta Sibuk Urusi Partai dan Berhenti Pikirkan Kelemahan Pihak Lain
Indonesia
Kader PDIP Diminta Sibuk Urusi Partai dan Berhenti Pikirkan Kelemahan Pihak Lain

“Kader PDI Perjuangan, kita harus menjadi sosok kader yang rajin membaca buku, rajin berdiskusi, bukan rajin membicarakan kelemahan orang lain, sirik, tetapi rajin memperbicangkan hal-hal yang positif untuk partai,” kata Hasto dalam sambutannya.

Manajemen Akui Ada Keterlambatan Pembayaran Gaji Karyawan Masjid Sheikh Zayed
Indonesia
Manajemen Akui Ada Keterlambatan Pembayaran Gaji Karyawan Masjid Sheikh Zayed

Manajemen Masjid Raya Sheikh Zayed angkat suara terkait adanya keterlambatan pembayaran gaji pada karyawan Masjid Sheikh Zayed Solo. Namun, hal itu sudah diselesaikan.

Dishub DKI Tegaskan Belum Ada Kenaikkan Tarif TransJakarta
Indonesia
Dishub DKI Tegaskan Belum Ada Kenaikkan Tarif TransJakarta

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta selaku legulator atau pengawas TransJakarta memastikan belum adanya keputusan kebijakan untuk menaikkan tarif transportasi umum Jakarta tersebut.

Cadangan Beras Pemerintah Ditingkatkan Sampai 1,2 Juta Ton Buat Hadapi Krisis
Indonesia
Cadangan Beras Pemerintah Ditingkatkan Sampai 1,2 Juta Ton Buat Hadapi Krisis

Stok CBP Bulog per September 2022 ini sekitar 791 ribu ton, dan diperlukan peningkatan menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.

Bawaslu Waspadai Manuver Politik di Bulan Ramadan
Indonesia
Bawaslu Waspadai Manuver Politik di Bulan Ramadan

Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta para pengawas pemilu memanfaatkan momen Ramadan ini dengan melakukan pencegahan semaksimal mungkin.

PPP Ungkap Bakal Ada Parpol Ikut Dukung Ganjar
Indonesia
PPP Ungkap Bakal Ada Parpol Ikut Dukung Ganjar

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan bakal ada partai politik yang akan bergabung untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Cuaca Ekstrem Bayangi Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan
Indonesia
Cuaca Ekstrem Bayangi Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatakan terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah daerah Indonesia.

Roy Suryo Didakwa 3 Pasal dan Terancam 5 Tahun Penjara
Indonesia
Roy Suryo Didakwa 3 Pasal dan Terancam 5 Tahun Penjara

Atas tiga pasal yang didakwa tersebut, Roy terancam hukuman lima tahun kurungan penjara.