Putusan PKPU Kresna Life Dinilai Inkonstitusional Korban gagal bayar Kresna Life somasi OJK (ist)

Merahputih.com - Kuasa hukum para korban Asuransi Kresna Life, Alvin Lim menilai surat Ketua PN Jakarta Selatan tertanggal 11 Januari 2021 tidak menyebut putusan PKPU Asuransi Jiwa Kresna adalah inkonstitusional atau cacat hukum.

"Karena Pemohon PKPU tidak melakukan apa yang diamanahkan dalam pasal 54 ayat 4 UU Administrasi Pemerintahan," ujar Alvin, Jumat (29/1).

Baca Juga

Buntut Kasus Dugaan Korupsi Jiwasraya, OJK Diminta Terlibat Seleksi Bos Asuransi

Ia menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah bagus dan benar dengan mengirimkan surat ke Ketua PN Jakarta Pusat tembusan ke Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.

Para kuasa hukum para korban PT Kresna Life di PN Jakarta Pusat (Ist)

Sementara, Ketua KY diminta memeriksa Jajaran Majelis Hakim yang memutus PKPU Asuransi Jiwa Kresna Life. Majelis hakim dinilai mengabaikan pasal 54 ayat 4 dengan mengabulkan PKPU tanpa adanya putusan PTUN.

"Para majelis hakim tersebut dapat dikenakan pasal 421 KUH Pidana mengenai Penyalahgunaan wewenang dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan," tandas dia.

Baca Juga

Kasus Jiwasraya Bukti Kemenkeu dan OJK Abai Lindungi Nasabah Asuransi

Ia juga meminta OJK menjalankan fungsinya. "Buktikan kepada Presiden Jokowi bahwa OJK adalah 'macan tangguh dan bergigi' demi kemajuan bangsa Indonesia," tandas dia. (*)

Kanal
Tag