Pilpres 2019
 Putusan MK Akhiri Ambigiutas Sikap Politik Prabowo Atas Dugaan Kecurangan Pilpres Pengamat politik Karyono Wibowo dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (26/5) (MP/Kanu)

MerahPutih.Com - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 27 Juni 2019 pukul 12.30 WIB akan membacakan putusan PHPU pilpres 2019. Terhadap hal tersebut, baik pihak termohon, pemohon dan pihak terkait diminta legowo menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi.

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk menyelesaikan segala persoalan, termasuk sengketa perselisihan proses dan hasil pemilu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

"Oleh sebab itu semua pihak harus menghormati dan taat pada peraturan hukum perundang-undangan. Sebab inilah wujud nyata dari demokrasi. Demokrasi harus ada aturan. Kalau tidak ada aturan maka akan terjadi tirani. Begitu juga dengan pilpres , sudah ada aturan nya. Dalam hal sengketa hasil pemilu, maka muaranya adalah Mahkamah Konstitusi," jelas Karyono saat acara diskusi di GMNI Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

Pengamat politik Karyono Wibowo kritik sikap ambigu Prabowo terkait pilpres
Pengamat Politik Karyono Wibowo menjelaskan sebutan people power untuk protes hasil pemilu tidak tepat (Foto: antaranews.com)

Karyono Wibowo juga memberikan apresiasi kepada BPN Prabowo-Sandi yang mengajukan gugatan ke MK.

Kendati demikian, Karyono menilai ada ambiguitas, ambivalensi dan hipokrisi politik yang dijalankan kubu Prabowo-Sandi. Fenomena ambiguitas, ambivalensi dan hipokrisi politik itu misalnya, kata dia, di satu sisi menempuh jalur konstitusional tetapi di sisi lain hendak melakukan people power.

"Di satu sisi menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi tapi di sisi lain mengeksploitasi dan mempolitisasi SARA untuk kepentingan politik. Katanya akan menghormati putusan hukum tapi menggerakkan aksi massa untuk menekan mahkamah dan menuduh mahkamah berpihak," jelas dia.

Untuk menghindari ketegangan dan kegaduhah, Karyono mendorong Prabowo dan Jokowi segera melakukan pertemuan.

BACA JUGA: Undang Ustaz Pendukung HTI, Begini Pembelaan Anies Baswedan

Begini Cerita Kelam Jerry Aurum Kenal Narkoba

Menurutnya, jika Prabowo dan Jokowi bertemu maka hal itu akan meminimalisir ketegangan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Prabowo dan Jokowi harus menunjukkan kenegarawanan dalam menyikapi apapun keputusan hakim MK.

"Sikap kenegarawanan kedua tokoh ini harus bertemu. Saya yakin jika ini terjadi bisa meredam gejolak. Kalau ada pihak-pihak yang mendorong untuk melakukan gejolak itu mungkin saja dilakukan yang menunggangi yang bersengketa," tutupnya.(Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima ASN Pemkot Solo Terpapar COVID-19 Diduga Saat Praktek Latihan Test Swab
Indonesia
Lima ASN Pemkot Solo Terpapar COVID-19 Diduga Saat Praktek Latihan Test Swab

"Ada lima ASN Pemkot Solo positif. Perinciannya dua orang tinggal di Sukoharjo, dua di Karanganyar, dan satu di Klaten," ujar Rudy

Menko Polhukam Izinkan Alumi 212 Adakan Reuni
Indonesia
Menko Polhukam Izinkan Alumi 212 Adakan Reuni

Menurut Mahfud MD semua akan ada pengamanan dari petugas.

 Hindari Citra Negatif Saat Bubarkan Kerumunan Warga, Polisi Harus Hati-Hati
Indonesia
Hindari Citra Negatif Saat Bubarkan Kerumunan Warga, Polisi Harus Hati-Hati

Menurut Karyono, tindakan pembubaran kerumunan dan mengamankan warga yang masih bandel acapkali dinilai rentan terhadap pelanggaran HAM.

Dua Jenderal Polisi Ini Diprediksi bakal 'Kuasai' Komando Penindakan KPK
Indonesia
Dua Jenderal Polisi Ini Diprediksi bakal 'Kuasai' Komando Penindakan KPK

"Begitu juga laporan negatif tentang mereka belum pernah diterima," kata Neta

 Marak Dwifungsi Polri, Pengamat Anggap Presiden Jokowi Jadikan Indonesia 'Negara Polisi'
Indonesia
Marak Dwifungsi Polri, Pengamat Anggap Presiden Jokowi Jadikan Indonesia 'Negara Polisi'

"Dengan makin banyaknya jenderal polisi menduduki posisi posisi strategis di pemerintahan tentu akan muncul tudingan bahwa Indonesia akan menuju "negara polisi" ," kata Neta

Setara Institute Berpaham Sekularisme Hingga Liberalisme, PA212: Sudah Difatwa Haram
Indonesia
Setara Institute Berpaham Sekularisme Hingga Liberalisme, PA212: Sudah Difatwa Haram

MUI merupakan lembaga resmi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas yang diakui oleh pemerintah

Pasien Positif Corona Kabur dari RSUP Persahabatan Sejak Minggu Lalu
Indonesia
Pasien Positif Corona Kabur dari RSUP Persahabatan Sejak Minggu Lalu

RS Persahabatan merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah untuk tangani pasien virus Corona.

LIPI Buka Dua dari Empat Kebun Raya di Indonesia Saat COVID-19
Indonesia
LIPI Buka Dua dari Empat Kebun Raya di Indonesia Saat COVID-19

Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Cibodas dibuka kembali, setelah disiapkan konsep-konsep penerapan protokol kesehatan

 Keluar dari Tahanan, Penghina Risma, Dzikria Dzatil Tersenyum Lega
Indonesia
Keluar dari Tahanan, Penghina Risma, Dzikria Dzatil Tersenyum Lega

Zikria juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu Wali kota Risma dan meminta maaf secara langsung.

Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup
Indonesia
Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup

Keputusan itu sangat berat namun harus diambil karena selain jumlah tenaga kesehatan yang bertugas berkurang.