Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis Majelis hakim membacakan vonis untuk empat orang terdakwa korupsi Jiwasraya di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/10). (Antara/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018 Dion Pongkor menilai putusan majelis hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sangat bombastis bahkan terkesan sekedar menyenangkan publik.

Indikasinya, kata Dion, putusan yang dibuat majelis hakim mengabaikan fakta yang terjadi selama persidangan, termasuk mengangkangi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 25/PUU-XIV/2016 soal perhitungan kerugian negara.

"Kita sayangkan karena hakim tidak melihat secara objektif bukti-bukti yang kita sampaikan, termasuk sejumlah fakta yang terjadi di persidangan," ujar Dion di Jakarta, Selasa (13/10).

Baca Juga:

Kasus Jiwasraya, Bos PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto Divonis Seumur Hidup

Menurutnya, dari awal kasus Jiwasraya ini banyak kajanggalan dan terkesan dipaksakan. Salah satu kejanggalan putusan majelis dalam Perkara Pidana Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst yakni terkait perhitungan kerugian negara.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss).

Hal ini artinya, kerugian negara tidak dapat diartikan sebagai perkiraan kerugian, tapi harus benar-benar sudah nyata atau terjadi akibat tindak pidana yang dilakukan sehingga kata "dapat" dicabut oleh MK.

“Unsur kerugian negara harus benar-benar terjadi atau nyata dan bukan hanya potensi apalagi hanya sekedar halusinasi,” sindirnya.

Majelis hakim membacakan vonis untuk empat orang terdakwa korupsi Jiwasraya di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/10). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Majelis hakim membacakan vonis untuk empat orang terdakwa korupsi Jiwasraya di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/10). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Namun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kata Dion perhitungan nilai kerugian yang dimasukan itu masih bersifat potential loss dan belum actual loss. Perhitungan tersebut, menurut dia, tidak bisa dikatakan kerugian.

Apalagi, berbagai portofolio saham dan reksadana PT Asuransi Jiwasraya berpotensi terkerek naik jika sentimen pasar positif.Sebab, naik turunya saham itu sangat tergantung isu-isu yang berkembang di pasar keuangan Indonesia.

"Dan saham-sahamnya masih ada sehingga belum bisa dikatakan kerugian rill,” terangnya.

Dion kembali menegaskan, perhitungan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ini tidak jelas. Pasalnya, tidak menunjukkan secara nyata tindakan terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara.

"Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, tindakan terdakwa mana yang secara nyata menunjukkan kerugian negara? Ini kan nggak jelas. Jadi, unsur kerugian negara yang dinyatakan terbukti oleh Hakim, jelas tidak sesuai dengan Putusan MK 25/PUU-XIV/2016 yang telah menghapuskan kata "dapat" dalam pasal 2 (1) & 3 UU Tipikor," ulasnya.

Baca Juga:

Putusan Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Bantah Joko Hartono Tirto Kendalikan MI

Konsekuensi dari putusan MK yang mencabut kata "dapat" dalam Pasal 2 (1) & 3 UU Tipikoradalah mengubah pasal tersebut dari delik formil menjadi delik materiil, yang mensyaratkan adanya unsur kerugian negara harus dihitung secara nyata atau riil.

"Dalam kasus Jiwasraya ini, sudah jelas JPU tidak dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara secara riil (actual loss). Dan majelis hakim pun setali tiga uang Jaksa. Putusannya copy paste dari tuntutan Jaksa," kata Dion. (Pon)

Baca Juga:

Tiga Eks Direksi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan di Tanah Abang
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan di Tanah Abang

Kejadian penganiyaaan ini berlangsung saat aksi tawuran dua kelompok di kawasan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Minggu (19/1) pagi hari.

Orang Sakit Dilarang Masuk Sumatera Barat
Indonesia
Orang Sakit Dilarang Masuk Sumatera Barat

Satpol PP bersama TNI Polri akan melakukan pengecekan pada delapan pintu perbatasan Sumbar

Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Khawatir Ada 'Klaster CFD' Jika HBKB Dilanjutkan

Prasetyo juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih mengutamakan protokol kesehatan

 Penghapusan Dana THR Gaji ke-13, Pemkot Solo Tunggu Keputusan Pusat
Indonesia
Penghapusan Dana THR Gaji ke-13, Pemkot Solo Tunggu Keputusan Pusat

"Setiap tahun pemerintah pusat menganggarkan dana THR dan Gaji ke-13 dari APBN yang ditransfer ke daerah masing-masing. Dana tersebut saat ini sudah tesedia," ujar Wali Kot Solo, FX Hadi Rudyamo

Lion Air Setop Semua Layanan Penerbangan Umrah di 13 Kota
Indonesia
Lion Air Setop Semua Layanan Penerbangan Umrah di 13 Kota

Penghentian juga berdasar Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Penghentian Sementara Rute Penerbangan ke Saudi Arabia.

Disiplin Pengendara DKI Parah Selama COVID-19, e-Tilang Diberlakukan Lagi
Indonesia
Disiplin Pengendara DKI Parah Selama COVID-19, e-Tilang Diberlakukan Lagi

Jakarta mulai kembali memberlakukan e-tilang pekan depan

Lee Kun-hee, Pembawa Perubahan Samsung Meninggal Dunia
Dunia
Lee Kun-hee, Pembawa Perubahan Samsung Meninggal Dunia

Salah seorang pemimpin besar di Samsung Group, Lee Kun-hee, meninggal dunia di usia 78 tahun.

Soal Mantu Jokowi di Pilwakot Medan, Hasto: Tunggu Tanggal Mainnya
Indonesia
Soal Mantu Jokowi di Pilwakot Medan, Hasto: Tunggu Tanggal Mainnya

Hasto meminta seluruh kader Partai di Medan untuk sabar menunggu pengumuman rekomendasi.

Viral Sprindik Kasus yang Menyeret Erick Thohir, Begini Respons KPK
Indonesia
Viral Sprindik Kasus yang Menyeret Erick Thohir, Begini Respons KPK

Sprindik dikeluarkan untuk mengusut kasus pengadaan alat rapid test COVID-19

PT KCI Minta Razia Surat Tugas Dilakukan di Akses Menuju Stasiun
Indonesia
PT KCI Minta Razia Surat Tugas Dilakukan di Akses Menuju Stasiun

PT KCI sudah menerapkan protokol pencegahan virus corona