Putusan DKPP Tidak Dapat Ditafsir Berbeda oleh Presiden, KPU dan Bawaslu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah mengeluarkan Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 pada hari ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghargai putusan MK terkait sifat putusan final dan mengikat tersebut.

DKPP mencermati kesimpulan dari putusan tersebut yang intinya bahwa: Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali putusan terdahulu Nomor 31/PUU-XI/2013 bahwa frasa "bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dimaksudkan mengikat bagi presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu sebagai atasan langsung yang berwenang mengangkat dan memberhentikan penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya.

Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan putusan DKPP. Demikian kutipan pertimbangan hukum putusan MK tersebut.

Baca Juga:

Yudia Ramli Resmi Dilantik Menjadi Sekretaris DKPP

“Intinya bahwa putusan ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan sebelumnya. Pada konklusi putusan yang keempat menegaskan putusan MK yang sebelumnya pernah diajukan oleh Saudara Ramdansyah, bahwa sifat putusan DKPP itu final mengikat bagi presiden, KPU dan Bawaslu di seluruh tingkatan,” kata Ketua DKPP Muhammad dalam keterangannya, Selasa (29/3).

“Artinya, keputusan presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu sebagai keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, dapat diajukan sebagai objek perkara di peradilan TUN oleh pihak-pihak yang tidak menerima putusan DKPP,” tambahnya.

Baca Juga:

DKPP Pecat Ketua KPU Sabu Raijua Terkait Calon Bupati Warga Negara AS

Muhammad melanjutkan bahwa putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial dan harus dipatuhi baik yang mengoreksi ataupun menguatkan putusan DKPP.

“Jadi, ketika ada putusan DKPP, presiden wajib melaksanakan, Bawaslu dan KPU pun wajib melaksanakan sesuai tingkatannya, namun misalnya ada penyelenggara pemilu yang merasa dirugikan atas pelaksanaan putusan DKPP melalui keputusan administratif presiden, KPU, dan Bawaslu, maka hal inilah yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, terbuka ruang untuk menggugat,” tegas Muhammad.

“Sekali lagi DKPP menghargai keputusan lembaga yang mempunyai kewenangan sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 45 yaitu Mahkamah Konstitusi. DKPP menghargai itu, dan ini tentu tidak berlaku surut sebagaimana keputusan setelah amar itu dibacakan, bahwa keputusan ini berlaku pada tanggal hari ini, Selasa 29 Maret 2022 dan seterusnya. Apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan menjadi rujukan kita bersama,” pungkas Muhammad. (Pon)

Baca Juga:

Ketua DKPP Bercita-cita Seluruh Penyelenggara Pemilu Jaga Integritasnya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabar Gembira Bagi ASN, Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Humas Pemerintah
Indonesia
Kabar Gembira Bagi ASN, Jokowi Naikkan Tunjangan PNS Humas Pemerintah

Jokowi melihat nominal tunjangan dalam Perpres lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan terkini PNS

[HOAKS atau FAKTA]: Eksekusi Ferdy Samdo Diambil Alih TNI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Eksekusi Ferdy Samdo Diambil Alih TNI

Beredar informasi berupa sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan eksekusi Ferdy Sambo diambil alih TNI. Informasi ini viral dan sudah direspons oleh ribuan pengguna Facebook.

Heru Enggan Tanggapi Persoalan Banjir Jakarta
Indonesia
Heru Enggan Tanggapi Persoalan Banjir Jakarta

"Gubernurnya masih pak Anies Baswedan, jadi nanti saja Senin. Kita harus menghargai beliau yang masih menjadi gubernur sampai tanggal 16 Oktober," ucap Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Tenda Jemaah Haji Indonesia di Arafah Bakal Dilengkapi Kasur Busa
Indonesia
Tenda Jemaah Haji Indonesia di Arafah Bakal Dilengkapi Kasur Busa

Sebelumnya tenda-tenda di Arafah hanya beralaskan karpet.

PM Jepang Percepat Perombakan Kabinet
Dunia
PM Jepang Percepat Perombakan Kabinet

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengganti Menteri Pertahanan Nobuo Kishi dengan pertimbangan kondisi kesehatannya.

Demokrat Tetap Buka Komunikasi dengan PDIP
Indonesia
Demokrat Tetap Buka Komunikasi dengan PDIP

Partai Demokrat tetap terbuka menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan partai politik lainnya, termasuk dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Rusia Menyerang, Presiden Ukraina Berlakukan Dekrit Status Darurat
Dunia
Rusia Menyerang, Presiden Ukraina Berlakukan Dekrit Status Darurat

Dekrit keadaan darurat ini memungkinkan pihak berwenang Ukraina menetapkan jam malam dan pembatasan pergerakan, memblokir aksi demonstrasi, dan melarang partai dan organisasi politik.

Kejaksaan Masih Periksa Berkas Kasus Dugaan Penistaan Agama Roy Suryo
Indonesia
Kejaksaan Masih Periksa Berkas Kasus Dugaan Penistaan Agama Roy Suryo

Kasus dugaan penistaan agama yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Roy Suryo kembali bergulir.

Harga Telur Capai Rp 30.700 Per Kilogram
Indonesia
Harga Telur Capai Rp 30.700 Per Kilogram

Inflasi pada November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen, turun dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,71 persen.

ASN WFH Usai Libur Lebaran, Pelayanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Indonesia
ASN WFH Usai Libur Lebaran, Pelayanan Publik Dijamin Tak Terganggu

Aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan kelonggaran untuk melakukan work from home (WFH) pasca-libur Lebaran 2022.