Putri Candrawathi Tahu Rencana Pembunuhan Brigadir J tapi tak Mencegahnya Putri Candrawathi menjalani sidang perdana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10) sore. Foto: MP/Kanu

MerahPutih.com - Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Putri Candrawathi menjalani sidang dakwaan perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10) sore.

Sebelum masuk ke dalam ruang sidang, Putri memakai rompi merah muda dengan nomor 69 dan borgol di tangannya. Kemudian, rompi dan borgol dilepas sebelum sidan dimulai.

Baca Juga

Dalam Eksepsi, Brigadir J Disebut Lakukan Kekerasan Seksual ke Istri Sambo

Istri Ferdy Sambo itu mengenakan kemeja putih berlengan panjang dan celana panjang hitam. Ia dampingi kuasa hukumnya, Febri Diansyah bersama Arman Hanis.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut Putri mengetahui rencana pembunuhan berencana itu tetapi tidak mencegah terjadinya perbuatan itu.

Putri menelepon langsung sang suami setelah dirinya mengklaim telah dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah.

Baca Juga

Ferdy Sambo Sempat Hubungi Ambulans agar Brigadir J Dapat Pertolongan

Hal itu pun diceritakan oleh Putri dan meminta agar kejadian tersebut tidak diceritakan ke siapa-siapa.

Putri bahkan disebut menyampaikan terima kasih pada Richard Eliezer (Bharada E), Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hal itu disampaikan usai Brigadir J tewas ditembak.

Putri juga diminta Ferdy Sambo untuk membuat laporan polisi terkait pelecehan seksual Brigadir J ke Polres Jakarta Selatan.

Putri Candrawathi didakwa dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Knu)

Baca Juga

Sidang Ferdy Sambo, Usaha Makanan-Minuman di Kawasan PN Jaksel Ramai Pengunjung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus ISPA Capai 200 Ribu Per Bulan, Komite Penanggulangan Dibentuk Kemenkes
Indonesia
Kasus ISPA Capai 200 Ribu Per Bulan, Komite Penanggulangan Dibentuk Kemenkes

Kemenkes bersama komite juga melakukan surveilans secara berkala setiap pekan untuk memonitor laju kasus ISPA dan pneumonia di puskesmas dan rumah sakit.

DPR Minta Pengawasan WNA di Bali Diperketat
Indonesia
DPR Minta Pengawasan WNA di Bali Diperketat

Komisi X DPR RI meminta agar para warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan di wilayah Indonesia, satu di antaranya di Bali untuk ditindak tegas.

TransJakarta Rute Bandara Soetta Bakal Angkut Penumpang Umum
Indonesia
TransJakarta Rute Bandara Soetta Bakal Angkut Penumpang Umum

TransJakarta putuskan juga mengangkut warga umum dan pegawai Bandara Soetta.

Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc Mundur
Dunia
Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc Mundur

Phuc yang merupakan mantan Perdana Menteri Vietnam periode 2016-2021 sudah menjabat sebagai presiden selama dua tahun.

Drainase DKI Dicap Buruk, Anies Berdalih Curah Hujan di Atas 100 mm Pasti Luber
Indonesia
Drainase DKI Dicap Buruk, Anies Berdalih Curah Hujan di Atas 100 mm Pasti Luber

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkritik buruknya kerja sumur resapan atau drainase vertikal yang dimiliki Pemprov DKI.

KPK Amankan Data Penyusunan Dana Hibah di Kantor Khofifah dan Emil Dardak
Indonesia
KPK Amankan Data Penyusunan Dana Hibah di Kantor Khofifah dan Emil Dardak

Dalam kasus ini, Politikus diduga menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah dengan meminta uang muka (ijon).

KPK Kampanyekan ‘Hajar Serangan Fajar’
Indonesia
KPK Kampanyekan ‘Hajar Serangan Fajar’

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

MotoGP Mandalika Kembali Digelar, 65 Persen Hotel di Mataram Sudah Dipesan
Indonesia
MotoGP Mandalika Kembali Digelar, 65 Persen Hotel di Mataram Sudah Dipesan

Sebanyak 65 persen lebih hotel yang sudah dipesan itu rata-rata sudah membayar uang muka sebagai tanda jadi.

Lebih dari 1.800 Kasus COVID-19 Per Hari Ini, Jakarta Paling Tinggi
Indonesia
Lebih dari 1.800 Kasus COVID-19 Per Hari Ini, Jakarta Paling Tinggi

Kementerian Kesehatan menyebut, Kamis (13/10) menunjukkan adanya penambahan kasus COVID-19 sebanyak 1.830 jiwa.

Wapres Sebut Putusan PN Jakpus Minta Tunda Pemilu Belum Tentu Peroleh Legitimasi
Indonesia
Wapres Sebut Putusan PN Jakpus Minta Tunda Pemilu Belum Tentu Peroleh Legitimasi

Menurut Ma'ruf Amin, putusan tersebut tidak memengaruhi persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.