Pusat Berlakukan PPKM Level 3 saat Libur Nataru, Gibran: Ya Mau Gimana Lagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah (Jateng) mulai berancang-ancang kembali melakukan penutupan tempat wisata.

Langkah itu diambil menyusul adanya aturan dari Pemerintah Pusat memberlakukan PPKM Level 3 pada seluruh daerah saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan akan berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Baca Juga:

PPKM Level 3 Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Daerah Dilarang Gelar Pesta Kembang Api

Terkait aturan dari pusat itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan daerahnya akan mendukung dengan penuh. "Ya sesuai instruksi Pak Menko PMK (Muhadjir Effendy) kita patuhi. Berarti Solo yang sekarang Level 2 akan kembali ke Level 3," ujarnya, di Balai Kota, Kamis (18/11).

Dikatakannya, aturan pusat itu nanti akan diperkuat dengan aturan Surat Edaran Wali (SE) Wali Kota Solo. Meskipun demikian, ia berharap Solo bisa turun Level 1. "Ya mau gimana lagi. Kalau instruksi pusat kita jalankan, sudah itu saja. Masih lama juga kan aturan itu diterapkan," kata dia.

Pengunjung memadati Keraton Kasunanan Surakarta saat event budaya tarian prajurit. (MP/Ismail)
Pengunjung memadati Keraton Kasunanan Surakarta saat event budaya tarian prajurit. (MP/Ismail)

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku dampak diberlakukannya Solo ke Level 3, tempat wisata di Solo akan kembali ditutup. Namun, Gibran masih menunggu terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) PPKM Level 3 saat Nataru.

"Tempat wisata kalau Level 3 tutup. Kita tunggu aturan resmi pusat seperti apa. Kalau disuruh tutup, ya ditutup. Kau dibuka dengan pembatasan, ya kita buka," tutup orang nomor satu di Pemkab Solo itu

Baca Juga:

Aturan-Aturan yang Berlaku saat PPKM Level 3 Libur Natal dan Tahun Baru

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan seluruh daerah bakal menerapkan PPKM Level 3 saat momen Nataru. Kebijakan itu dikeluarkan guna mengantisipasi gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19 akhir tahun.

Keputusan diambil lewat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus COVID-19 Pada Libur Nataru. Aturan teknisnya diatur dalam Inmendagri) PPKM Level 3 saat Nataru yang paling lambat terbit 22 November mendatang. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Indonesia Terapkan PPKM Level 3

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan
Indonesia
Emir Moeis Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN, Politisi PDIP: Tidak Langgar Aturan

"Yang jelas tidak ada aturan yang melarang kalau orang yang sudah menjalani pidana itu nggak boleh ikut seleksi," ucap Aria, Jumat (6/8).

PGI Instruksikan Selutuh Fasilitas Gereja Disulap Jadi Ruang Isolasi Mandiri
Indonesia
PGI Instruksikan Selutuh Fasilitas Gereja Disulap Jadi Ruang Isolasi Mandiri

Saatnya kita bertindak bersama dengan tindakan nyata

Ancol Tetap Buka saat Libur Lebaran, Pengunjung Dibatasi
Indonesia
Ancol Tetap Buka saat Libur Lebaran, Pengunjung Dibatasi

Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, tetap beroperasi melayani warga ibu kota selama libur Lebaran. Namun, pengelola membatasi jumlah pengunjung maksimal 30 persen.

Jakarta Kini Berstatus PPKM Level 2, Aturan Sejumlah Sektor Diperlonggar
Indonesia
Jakarta Kini Berstatus PPKM Level 2, Aturan Sejumlah Sektor Diperlonggar

Pemerintah pusat menurunkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dari level tiga menjadi level dua.

Menag Yaqut Sayangkan Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' Digoreng Publik
Indonesia
Menag Yaqut Sayangkan Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' Digoreng Publik

"Saya menyayangkan statement itu dalam konteks acara internal dan bocor digoreng publik," kata Gus Yaqut

Paripurna DPR Bahas Perpanjangan RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
Paripurna DPR Bahas Perpanjangan RUU Perlindungan Data Pribadi

Pimpinan Komisi VIII DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Pimpinan Komisi I DPR RI meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU PDP.

Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi
Indonesia
Transparansi Jadi Kunci Agar Bansos Tidak Kembali Dikorupsi

Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin akibat pandemi yang menghantam di tahun 2020, mengalami peningkatan menjadi 2,76 juta orang.

Wagub Riza Minta Konser BTS di Stadion JIS tak Dikaitkan ke Ranah Politik
Indonesia
Wagub Riza Minta Konser BTS di Stadion JIS tak Dikaitkan ke Ranah Politik

"Enggak ada hubungannya. Masak semuanya mau dihubungkan sama politik?," ucap Riza di Jakarta, Rabu (27/10)

Permintaan Khusus Menko PMK untuk Umat Kristiani saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Permintaan Khusus Menko PMK untuk Umat Kristiani saat Natal dan Tahun Baru

Perayaan Natal dan Tahun Baru yang berlangsung sebulan lagi jangan sampai mengikis kewaspadaan akan bahaya COVID-19.

MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin
Indonesia
MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin

Penyidik KPK tiba di Gedung Nusantara III DPR, Rabu (28/4) malam, sekitar pukul 18.00 WIB