Pusako Sebut Dua Petitum Permohonan Prabowo-Sandi Aneh dan Tak Logis Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari (ANTARA / Maria Rosari)

Merahputih.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai dua poin dalam petitum permohonan Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat tidak logis.

"Petitum tersebut berisi 15 poin, namun menurut pandangan saya ada dua poin yang sangat aneh dan tidak logis," ujar Feri di Jakarta, Minggu (16/6).

BACA JUGA: SMRC: 69 Persen Warga Percaya Pemilu 2019 Jurdil

Petitum tersebut terkait dengan permintaan pemohon untuk diadakannya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa daerah, dan permintaan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan menggantinya dengan yang baru.

"Pertanyaan saya, kalau PSU dilaksanakan besok pagi, tapi (komisioner) KPU diberhentikan, lantas siapa yang akan melaksanakan Pemilu? Ini benar-benar tidak diterima logika, hukum itu harus menggunakan logika," jelas Feri.

Terkait dengan permintaan PSU, Feri mengatakan permohonan tersebut tidak menjabarkan alasan yang jelas mengapa PSU perlu dilaksanakan, dan tidak ada paparan bukti sejauh mana kecurangan dilakuan tersebut secara masif, sehingga PSU harus dilakukan.

Ilustrasi sidang di MK (Antaranews)

"Kalau dilihat dari indikator Bawaslu, kecurangan dikatakan masif bila terjadi di setengah wilayah atau di 50 persen daerah pemilihan, masalahnya itu tidak terlihat dalam permohonan kemarin," ungkap Feri.

Selain itu Feri juga mengatakan posita permohonan Prabowo-Sandi juga bermasalah karena adanya inkonsistensi pernyataan. Dalam satu bagian, dinyatakan bahwa adanya penggelembungan suara hingga 22 juta suara, sementara di bagian lain menyebutkan 16 juta suara.

Mengingat lemahnya permohonan tersebut, ditambah dengan posita dan petitum yang bermasalah, maka kubu Prabowo-Sandi dikatakan Feri seharusnya dapat memperkuat bukti dan saksi.

"Permasalahannya bukti yang mereka miliki bisa jadi tidak sahih, tautan berita media itu merupakan opini atau dugaan, tidak cukup kuat sebagai bukti," kata Feri.

BACA JUGA: Pengamat: Permohonan Prabowo-Sandi Hanya Bahas Administratif

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, peraturan MK yang membatasi jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan membuat tim kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak mungkin menghadirkan saksi dari seluruh pelosok Indonesia, untuk membuktikan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Pemohon itu seharusnya sudah merinci segala permasalahan yang terjadi selama pemilu, yang diduga mempengaruhi perolehan suara, dan kalau saya lihat permohonan ini tidak cukup matang untuk diajukan," ujar Feri. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Menkominfo Luncurkan Aplikasi Pantau Orang Tanpa Gejala COVID-19
Indonesia
Menkominfo Luncurkan Aplikasi Pantau Orang Tanpa Gejala COVID-19

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan aplikasi tersebut mampu memantau pergerakan pasien Covid-19 yang telah dinyatakan positif, ODP maupun PDP.

Update COVID-19 Indonesia: Pasien Bertambah di 28 Provinsi
Indonesia
Update COVID-19 Indonesia: Pasien Bertambah di 28 Provinsi

Pemerintah mendapatkan pertambahan pasien positif COVID-19 pada hari ini setelah memeriksa 22.992 spesimen dengan metode Polymerase Chain Reaction dan molekuler dari total yang 894.428 spesimen.

Jokowi tak Larang Mudik, Profesor UGM: Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa Rakyat?
Indonesia
Jokowi tak Larang Mudik, Profesor UGM: Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa Rakyat?

"Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga penyebaran akan terjadi di rest area," ucap Munawar

3 Izin Konser di Jakarta Ditunda Akibat Virus Corona
Indonesia
3 Izin Konser di Jakarta Ditunda Akibat Virus Corona

Benny menerangkan, hingga kini yang dilakukan pelarangan masih sebatas pertunjukan hiburan seni dan budaya, musik, festival, konser dan sejenisnya.

 Gibran Dianugerahi Anggota Kehormatan Banser, GP Ansor Bantah Ada Unsur Politis
Indonesia
Gibran Dianugerahi Anggota Kehormatan Banser, GP Ansor Bantah Ada Unsur Politis

Ketua Cabang GP Ansor Solo, Arif Sarifudin, mengatakan penghargaan itu diberikan karena Gibran dianggap memiliki semangat untuk mengembangkan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.

 Gibran Resmi Maju di Pilwalkot Solo, Purnomo Tegaskan Dirinya Tak Ambisius Jadi Wali Kota
Indonesia
Gibran Resmi Maju di Pilwalkot Solo, Purnomo Tegaskan Dirinya Tak Ambisius Jadi Wali Kota

Purnomo tidak khawatir jika akhirnya nanti DPP PDIP menjatuhkan rekomendasi pada orang lain. Sebagai kader, Purnomo tetap bersikap tegak lurus mengikuti perintah partai.

Polisi Tangkap Pria Penyebar Hoaks Laundry di Kelapa Gading Cuci Seragam Tentara Tiongkok
Indonesia
Polisi Tangkap Pria Penyebar Hoaks Laundry di Kelapa Gading Cuci Seragam Tentara Tiongkok

AC dicokok di kediamannya di kawasan Jakarta Timur setelah polisi melakukan pelacakan

Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang
Indonesia
Berkaca dari Kasus Harun Masiku, Proses PAW di PDIP Diduga Kental Aroma Politik Uang

Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengkritik proses pengkaderan di PDIP yang dinilai rentan bermasalah dari segi hukum.

  Istana Tegaskan Tidak Ada Kaitan Antara Presiden Jokowi dan Kasus Jiwasraya
Indonesia
Istana Tegaskan Tidak Ada Kaitan Antara Presiden Jokowi dan Kasus Jiwasraya

“Presiden tidak ada kaitannya lah,” tegas Luhut kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/1).

BNN Razia Diskotik Venue dan Golden Crown, 108 Orang Positif Konsumsi Narkoba
Indonesia
BNN Razia Diskotik Venue dan Golden Crown, 108 Orang Positif Konsumsi Narkoba

Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan razia di beberapa tempat hiburan malam di Ibu Kota, Kamis (6/2) dini hari tadi.