Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari Terdakwa Korupsi Bantuan Sosial Juliari. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Vonis 12 tahun terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara yang telah dikorupsi dalam perkara bantuan sosial (bansos) COVID-19 sebesar Rp32 miliar.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, vonis belum termasuk kemungkinan akan dibawa dan dilanjutkan pihak Juliari ke tahap banding maupun kasasi yang selama ini kecenderungannya berpihak pada koruptor.

Baca Juga:

Juliari Divonis 12 Tahun Penjara, Kuasa Hukum: Sangat Memberatkan

Ia mempertanyakan, pemberatan bagi korupsi yang dilakukan di masa pandemi tidak menyebabkan dijatuhkannya sanksi keras jika memang Juliari terbukti bersalah.

"Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara, maka sanksi pidananya harus tegas 20 tahun atau seumur hidup," tegas Feri.

Juliari Batubara dijatuhi vonis 12 tahun penjara ditambah dengan Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp32,48 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Vonis tersebut dibacakan ketua majelis hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/8).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan," kata Damis.

Tidak hanya itu, Juliari juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.597.450.000.Keputusan tersebut lebih berat dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Juliari divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

Kuasa Hukum Juliari Maqdir Ismail menilai putusan ini adalah putusan yang penuh konflik kepentingan dan tidak menyangka hakim akan menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdakwa Korupsi Bansos Juliari P. Batubara. (Foto: Antara)
Terdakwa Korupsi Bansos Juliari P. Batubara. (Foto: Antara)

"Satu hal yang pasti putusan itu kan di luar sangkaan kami, karena bagaimana pun juga putusan itu kan lebih tinggi dari tuntutan. Berhubungan dengan adanya fakta mengenai uang yang Rp 29 miliar, di situ tidak pernah dipertimbangkan oleh hakim bahwa ada uang Rp8 miliar lebih yang berasal dari perusahaan milik istrinya Matheus Joko Santoso, uang itu seolah-olah berasal dari vendor-vendor yang lain," ungkap Maqdir.

Maqdir menyebut Juliari belum memutuskan apakah akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

"Ya nanti kita lihatlah, bahwa hukuman yang lebih berat yang sudah dialami, tidak boleh ditambahi seperti ini. Ini namanya putusan itu sudah berlebihan," kata Maqdir. (Pon).

Baca Juga:

Dilihat dari Dampak Korupsinya, Juliari Sangat Pantas dan Tepat Dibui Seumur Hidup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili
Indonesia
Kasus Pemeriksaan Perpajakan, Dua Pejabat Ditjen Pajak Bakal Segera Diadili

KPK telah melimpahkan berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pemeriksaan perpajakan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Legislator Ini Sebut Libur Panjang Jadi Pemicu Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Legislator Ini Sebut Libur Panjang Jadi Pemicu Klaster Baru COVID-19

Bahwa kita harus hati-hati, kita harus waspada

Antisipasi Arus Balik dan Pendatang di Jabodetabek, Pangdam Jaya Siapkan Wisma Atlet
Indonesia
Antisipasi Arus Balik dan Pendatang di Jabodetabek, Pangdam Jaya Siapkan Wisma Atlet

"Kita mengantisipasi baik di RSDC Wisma Atlet dan Wisma Kemayoran. Apabila ada lonjakan di Puskesmas kita antisipasi," ungkap Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurrachman

Tempat Tidur di RSUD Cengkareng Mulai Banyak Kosong
Indonesia
Tempat Tidur di RSUD Cengkareng Mulai Banyak Kosong

Secara demografi, mayoritas pasien positif berumur 19 sampai 59 tahun dengan jumlah 2.512 kasus

PDIP Singgung Nasib 191 Pohon di Monas yang Dibabat Demi Revitalisasi
Indonesia
PDIP Singgung Nasib 191 Pohon di Monas yang Dibabat Demi Revitalisasi

Sebanyak 191 Pohon di di sekitar Monumen Nasional (Monas) telah ditebang sejak akhir tahun 2019 dalam rangka rencana revitalisasi kawasan Monas.

RJ Lino Jalani Sidang Putusan Hari Ini
Indonesia
RJ Lino Jalani Sidang Putusan Hari Ini

RJ Lino dituntut enam tahun pidana penjara

Hasto Sentil Kader, Bertindak Sendiri Boleh Keluar
Indonesia
Hasto Sentil Kader, Bertindak Sendiri Boleh Keluar

DIP secara partai punya kepentingan lebih besar dan setiap kader yang bergabung juga masuk dengan sukarela guna menyatukan diri pada kepentingan yang lebih besar.

DPR Peringatkan Pemerintah Batalkan Vaksinasi Berbayar
Indonesia
DPR Peringatkan Pemerintah Batalkan Vaksinasi Berbayar

Rencana program vaksinasi berbayar berpotensi menjadi bumerang bagi upaya bersama untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).

Jenderal Andika Perkasa Hari Ini Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI
Indonesia
Jenderal Andika Perkasa Hari Ini Jalani Uji Kelayakan Panglima TNI

Jenderal Andika sendiri telah melaporkan LHKPN pada Juni 2021

Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK
Indonesia
Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK

Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyikapi pimpinan lembaga antirasuah dalam persoalan alih status pegawai.