Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WAMENDAGRI Bima Arya Sugiarto buka suara terkait dengan rendahnya realisasi belanja daerah dan fenomena uang nganggur di bank hingga mencapai Rp 234 triliun. Ia tak menampik bahwa belanja daerah saat ini masih di bawah tahun lalu, berkurang 3 persen atau 4 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.
“Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkeu, ingin agar pemda menggerakkan roda ekonomi. Jadi jangan sampai kemudian uang yang dialokasikan untuk pemda ini tidak bergerak karena proses untuk kegiatannya lambat, bisa gagal lelang, gagal dalam perencanaan dan lainnya begitu,” ujar Bima di Balai Kota Solo, Rabu (22/10).
Dia menegaskan, baik Mendagri dan Menkeu mendorong agar belanja daerah maksimal. “Saya yakin kepala daerah tidak sengaja (membiarkan uang nganggur bank). Banyak faktor yang membuat uang itu tidak berputar karena angka menunjukkan belanja daerah saat ini masih di bawah tahun lalu, berkurang 3 persen atau 4 persen ketimbang tahun lalu,” tegas dia.
Dia bahkan ikut menelusuri ke daerah untuk menanyakan kendala yang dihadapi. Hasilnya, kendala di tiap daerah berbeda-beda. “Makanya tadi saya tanya, 'kalau di Solo kendalanya apa?'. Di setiap daerah pasti kami tanya kendalanya apa tidak maksimal belanjanya. Ada yang hanya menunggu realisasi pencairan misalnya, ada yang karena ketidaksesuaian antara perencanaan dan kegiatan fisik itu. Jadi satu per satu dilihat,” kata dia.
Baca juga:
Tensi Tinggi Dedi Mulyadi vs Purbaya Yudhi Sadewa Perkara Dugaan Deposito APBD Rp 4,1 Triliun
Bima menyebut target minimal yakni harus sama dengan tahun lalu dan tidak boleh berkurang belanjanya. “Ya, targetnya minimal harus sama dengan tahun lalu (realisasi belanja daerah), tidak boleh berkurang belanjanya. Jadi ini saatnya untuk menyehatkan APBD yang lebih bermanfaat,” kata dia.
Saat ditanya terkait dengan adanya warning bagi daerah dengan serapan belanja daerah rendah, ia menegaskan Kemendagri pasti ada catatan. “Pasti ada catatan-catan. Artinya kalau serapannya enggak maksimal, bagaimana mungkin akan diberikan anggaran insentif fiskal. Bagaimana mungkin akan ada bantuan-bantuan pemerintah? Hal yang penting maksimal dulu serapannya,” tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah sepanjang kuartal III-2025. Padahal, pemerintah pusat sudah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat. Purbaya bilang rendahnya serapan anggaran membuat dana daerah justru menumpuk di perbankan.
"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, melainkan soal kecepatan eksekusi," ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Senin (20/10).(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
