Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 22 September 2025
Purbaya Bantah BPS Manipulasi Pertumbuhan Ekonomi, Alasanya Uang Beredar Banyak

Pecahan seratus ribu rupiah di atas uang dolar AS, pada pusat uang tunai sebuah bank di Jakarta. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy). Namun, data ini diragukan beberapa kelompok pemerhati ekonomi, seperti Celios.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan ekonomi saat itu dipengaruhi oleh perputaran uang yang beredar di masyarakat.

"Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9).

Baca juga:

BI Pangkas Suku Bunga, Perbankan Diminta Lebih Giat Salurkan Kredit untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, jumlah uang beredar meningkat tajam hingga April 2025, di mana dampaknya baru terasa pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada kuartal II.

Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.

Maka dari itu, Purbaya menggarisbawahi melihat angka pertumbuhan ekonomi juga perlu mempertimbangkan suplai uang pada periode waktu terkait.

“Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS,” tuturnya.

#Pertumbuhan Ekonomi #Ekonomi Indonesia #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Pemerintah menyebut TPT Indonesia mencapai 4,65 persen pada 2026. Jumlah angkatan kerja mencapai 155,41 juta orang, disertai dorongan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Pengangguran Indonesia Turun ke 4,65 Persen, Angkanya Mendekati Level 1994
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan besarnya penduduk usia produktif sebelum populasi menua dan rasio ketergantungan meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Alasan Kenapa Indonesia Harus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Indonesia
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Bauran kebijakan pemerintah dinilai turut menopang pertumbuhan ekonomi jangka pendek, namun pada saat yang sama berkontribusi terhadap pelebaran ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Bank Dunia Naikkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tapi Aktivitas Ekonomi Domestik Tunjukan Pelemahan
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Bagikan