PUPR Ajukan Tambahan Rp1,5 Triliun Buat Ganti Rugi Lumpur Lapindo Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. (Foto: PUPR).

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban bencana lumpur Lapindo atau lumpur Sidoarjo.

Pada tahun anggaran 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp239,7 miliar untuk penanganan lumpur Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pengaliran lumpur ke Kali Porong sekaligus menjaga keandalan tanggul dan infrastruktur lainnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah berkirim pesan kepada Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Koordinator yang membawahi Kementerian PUPR, dan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk memohon tambahan anggaran untuk ganti rugi lumpur Sidoarjo tersebut.

Baca Juga:

Ma'ruf Amin Tegaskan Keselaman Jiwa Harus Didahulukan di Masa Pandemi

Pengajuan anggaran sebesar Rp1,5 triliun itu sesuai dalam kesimpulan rapat kerja Kementerian PUPR dan Komisi V DPR pada 15 September 2020 lalu. DPR meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan ganti rugi kepada pelaku usaha yang menjadi korban bencana lumpur Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 silam.

"Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk mengupayakan alokasi anggaran pada RAPBN TA 2021 terhadap ganti rugi tanah dan bangunan bagi pelaku usaha korban bencana lumpur Sidoarjo di peta area terdampak yang belum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Penanganan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. (PUPR).
Caption

Sampai saat ini, Kementerian PUPR melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) terus melakukan penanganan infrastruktur dan sosial di daerah terdampak semburan lumpur Sidoarjo.

"Perhatian Pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Kementerian PUPR akan terus melanjutkan tugas dan fungsi yang prinsipnya tidak ada perbedaan dan memastikan penanganan kepada masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hampir tiap tahun, pemerintah pusat menggelontorkan dana ratusan miliar untuk menanggulangi luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sampai saat ini masih menyemburkan lumpur dari bekas galian gas perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie.

Baca Juga:

Wagub DKI: Perubahan Iklim Berpotensi Percepat Banjir di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19
Indonesia
Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada tren kenaikan kasus aktif COVID-19 imbas dari libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

Istri Paku Buwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Tutup Usia
Indonesia
Istri Paku Buwono XII Keraton Kasunanan Surakarta Tutup Usia

Istri Paku Buwono XII, KRAy Retnodiningrum tutup usia di umur 93 tahun, Kamis (13/5).

Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret
Indonesia
Arab Saudi Cabut Larangan Penerbangan Internasional 31 Maret

Otoritas di Arab Saudi pada 21 Desember 2020 menutup perbatasan

Dukung Eri-Armuji, Sekjen PSI: Untuk Surabaya yang Lebih Baik
Indonesia
Dukung Eri-Armuji, Sekjen PSI: Untuk Surabaya yang Lebih Baik

Menurut Raja, dukungan kepada Er-Armuji sudah bulat dan sepenuh hati.

DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara
Indonesia
DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara

Sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.

Bantu Belajar Siswa, PPSU Kelurahan Duri Pulo Urunan Berikan Wifi Gratis
Indonesia
Bantu Belajar Siswa, PPSU Kelurahan Duri Pulo Urunan Berikan Wifi Gratis

Para pahlawan orange ini berencana menularkan ide tersebut kepada PPSU di Keluarahan lain, agar banyak anak tak mampu tetap bisa ikut belajar daring.

Bahas ABK Indonesia, Indonesia Minta Tiongkok Bikin MLA
Indonesia
Bahas ABK Indonesia, Indonesia Minta Tiongkok Bikin MLA

Retno Marsudi meminta pemerintah China untuk bekerja sama dalam pendampingan hukum timbal balik (mutual legal assistance).

Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka
Indonesia
Kecelakaan Karambol di Tol Cipali, 2 Meninggal Dunia dan 17 Luka

Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas Tol Cikopo Palimanan, pada Jumat (10/9). Akibatnya,

Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar
Indonesia
Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas, MPR: Jangan Hanya Pertimbangkan Korporasi Besar

Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun

RUU BPIP Diserahkan, DPR Pastikan Beda Dengan RUU HIP
Indonesia
RUU BPIP Diserahkan, DPR Pastikan Beda Dengan RUU HIP

Mahfud mengatakan DPR dan Pemerintah sepakat akan membuka seluasnya akses masyarakat terhadap RUU BPIP agar masyarakat dapat berpartisipasi membahas dan mengkritik RUU BPIP itu.