Pemulihan Ekonomi
Punya Utang ke Instansi Pemerintah? Kemenkeu Berikan Keringanan Bayar Ilustrasi Uang (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan memberikan program keringanan utang bagi masyarakat dan pelaku UMKM sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional, meringankan beban debitur kecil, serta mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah.

“Kita ingin selesaikan utang lama yang ada, meningkatkan kualitas tata kelola piutang negara, dan menyambut itikad baik debitur,” kata Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Kemenkeu Lukman Efendi dikutip Antara, Jumat (27/2).

Ia menegaskan, program ini dilakukan melalui penetapan PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga:

Dana Kredit Rumah Program FLPP Dialihkan ke BP Tapera

Program keringanan utang ditujukan untuk pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah.

Kemudian utang-utang tersebut pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai 31 Desember 2020.

Ia merinci, pihak yang berhak mengikuti program ini adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar.

Selanjutnya, perorangan yang menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta serta perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar.

Lukman menjelaskan, dengan adanya program keringanan utang melalui mekanisme crash program maka para debitur tersebut diberikan keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara.

Keringanan itu antara lain adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang yang meliputi keringanan utang pokok, seluruh sisa utang bunga, denda, biaya lain, serta tambahan keringanan utang pokok.

Besaran tarif keringanan yang diterapkan mulai dari 35 persen hingga 60 persen untuk sisa utang pokok dengan tambahan keringanan 50 persen jika lunas sampai Juni, 30 persen pada Juli sampai September, dan 20 persen pada Oktober sampai 20 Desember 2021.

Lukman menegaskan moratorium hanya diberikan kepada debitur yang memiliki kondisi khusus yaitu terbukti terdampak COVID-19 dan pengurusan piutang negaranya baru diserahkan setelah ditetapkan status bencana nasional pandemi.

Ilustrasi uang. (Foto: Antara)
Ilustrasi uang. (Foto: Antara)

Moratorium yang diberlakukan adalah penundaan penyitaan barang jaminan atau harta kekayaan lain, penundaan pelaksanaan lelang, dan/atau penundaan paksa badan sampai pandemi dinyatakan berakhir oleh pemerintah.

Lukman menambahkan, program ini tidak berlaku untuk piutang negara yang berasal dari tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan (TGR/TP), ikatan dinas, dan aset kredit eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Tak hanya itu, program keringanan utang tidak berlaku untuk piutang negara yang terdapat jaminan penyelesaian utang berupa asuransi, surety bond, bank garansi dan/atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya.

"Para debitur atau penanggung utang agar berpartisipasi pada program keringanan utang dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) paling lambat 1 Desember 2021.

Baca Juga:

Bank BUMN Paling Kaku Turunkan Bunga Kredit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Abu Janda Bakal Diperiksa Polisi Atas Kasus Dugaan Ujaran Kebencian
Indonesia
Abu Janda Bakal Diperiksa Polisi Atas Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

"Permadi Arya alias Abu Janda akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian di media sosial," kata Ahmad

Usai Hentikan Pendanaan ke WHO, Amerika Desak Tiongkok Transparan Soal COVID-19
Indonesia
Usai Hentikan Pendanaan ke WHO, Amerika Desak Tiongkok Transparan Soal COVID-19

Washington dan Beijing telah berselisih tentang pandemi virus corona

PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian
Indonesia
PSI Nilai Target Pajak APBD DKI Rp43,37 Triliun Ketinggian

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menilai target pajak APBD DKI tahun 2021 senilai Rp43,37 triliun terlampau tinggi.

IKAPPI Minta Anies Siapkan Lapak Darurat Bagi Pedagang Pasar Tanah Abang
Indonesia
IKAPPI Minta Anies Siapkan Lapak Darurat Bagi Pedagang Pasar Tanah Abang

IKAPPI berharap pasca kebakaran ini pemerintah melalui PD. Pasar Jaya menyiapkan pasar darurat agar pedagang pasar yang terdampak secara langsung dapat kembali berjualan.

3 Mall di Jogja Tutup, Jam Buka Minimarket dan Pasar Tradisional juga Dipangkas
Indonesia
3 Mall di Jogja Tutup, Jam Buka Minimarket dan Pasar Tradisional juga Dipangkas

Penutupan ini mulai terjadi pada awal April hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI
Indonesia
Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI

Pemerintah telah memantau kasus tersebut sejak Mahkamah Agung memutuskan kasus BLBI pada Juli 2019. Dalam keputusan dijelaskan bahwa kasus tersebut tidak ada pidananya.

Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan
Indonesia
Vaksin Merah Putih Belum Terdaftar di WHO, Pemerintah Berdalih Masih Pengembangan

Saat memasuki uji coba klinis pertama, vaksin akan diregistrasi dan terdaftar di WHO

Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Indonesia
Kronologi Suap Yang Jerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nurdin Abdullah ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1, sedangkan Agung Sucipto ditahan di Rutan Gedung Merah Putih.

Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta
Indonesia
Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta

Suharjito didakwa jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Catatan Muhammadiyah Setahun Jokowi-Ma'ruf dari Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Muhammadiyah memiliki catatan kritis dari sisi perekonomian menyikapi setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.