Punya SDM dan SDA Melimpah, Indonesia Masih Tertinggal dari Singapura dan Korsel Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, diminta membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari negara maju.

"Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan kita adalah kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi yang belum mencapai angka ideal," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Wisuda Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Nusa Tenggara Barat (NTB). Rabu (3/3).

Baca Juga:

SDM Indonesia Didominasi Lulusan SMP, Ini Langkah HIPMI

Sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) melimpah, tegas Wapres, Indonesia harus dapat memanfaatkan kekayaan tersebut menjadi produk yang berdaya jual tinggi. Hal itu dapat dilakukan jika masyarakat memiliki keahlian dalam mengolah SDA tersebut.

Wapres mencontohkan, dua negara di Asia, Korea Selatan dan Singapura, yang dapat menguasai pasar global dengan produk-produk elektronik dan bisnis internasional meskipun memiliki keterbatasan SDM dan SDA.

"Korea Selatan telah membanjiri dunia dengan berbagai produk-produk elektronik dan kendaraan yang berkualitas. Sementara Singapura, yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, dapat menguasai bisnis internasional dengan sangat baik," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Wapres, Indonesia yang memiliki potensi SDM dan SDA tinggi justru masih berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju di Asia.

"Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura," tukasnya.

Tambang Freeport. (Foto: Antara)
Tambang Freeport. (Foto: Freeport Indonesia)

Kualitas pendidikan dan banyaknya masyarakat menempuh pendidikan tinggi, menurut Wapres, berpengaruh besar terhadap kemajuan di Korsel dan Singapura.

"Bangsa-bangsa yang mengalami kemajuan pesat di dunia umumnya memiliki SDM yang telah dibina melalui pendidikan tinggi, misalnya Korea Selatan memiliki angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK-PT) sebesar 91 persen dan Singapura 62,2 persen," katanya.

Wapres berharap, seluruh perguruan tinggi di Indonesia, meningkatkan peran dan fungsinya dalam mencetak SDM yang menguasai teknologi dan menciptakan inovasi sesuai kebutuhan pasar global.

"UNU NTB harus mengambil peran mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, yang mampu mengelola potensi daerah dan menjadi bagian penting dalam program pembangunan," katanya dikutip Antar. (*)

Baca Juga:

Wapres Tegaskan Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Wilayah Adat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelaku Tembak Anggota TNI dan Dua Karyawan Kafe di Cengkareng Dalam Keadaan Mabuk
Indonesia
Pelaku Tembak Anggota TNI dan Dua Karyawan Kafe di Cengkareng Dalam Keadaan Mabuk

Bripka CS sempat ditagih untuk membayar minuman sebesar Rp. 3.335.000

Polres Jakarta Pusat Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi
Indonesia
Polres Jakarta Pusat Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Hal ini merupakan bentuk Komitmen dari Hengki bahwa seluruh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat harus terbebas dari aksi-aksi korupsi yang bisa mencoreng nama institusi Polri.

Harta Anak Presiden Jokowi Vs Penjahit Bagyo
Indonesia
Harta Anak Presiden Jokowi Vs Penjahit Bagyo

Kedua paslon yang bertarung di Pilwakot Solo semuanya sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Untuk lebih lengkapnya perincian harta kekayaan kedua paslon bisa dilihat melalui situs ehkpn.kpk.go.id.

RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako
Indonesia
RUU KUP, Fraksi Demokrat Tolak Pengenaan PPN Pendidikan hingga Sembako

"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan definisi terkait dengan yang dimaksud dengan barang pokok yang akan dikenakan PPN, padahal itu kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dan hajat hidup banyak orang," kata Vera

Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode
Indonesia
Bamsoet Yakinkan Jokowi Amandemen UUD 1945 Tak Melebar ke Urusan Tiga Periode

Pasal 37 UUD NRI 1945 telah mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi

Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal
Indonesia
Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal

Pandemi telah meruntuhkan banyak pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memerlukan dukungan dibandingkan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi
Indonesia
Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Polisi bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana

Pengetatan Pra Larangan Mudik Tak Berpengaruh pada Penumpang Kereta Api
Indonesia
Pengetatan Pra Larangan Mudik Tak Berpengaruh pada Penumpang Kereta Api

Kereta Api Indonesia (KAI) meluruskan Surat Edatan Kepala Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024
Indonesia
DPW PKB Jateng Dukung Cak Imin Maju Pilpres 2024

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Patai Persatuan Bangsa (PKB) Jawa Tengah memastikan mengusung Muhaimin Iskandar Cak Imin maju di Pilpres 2024. Keputusan tersebut dianggap sudah bulat dan berdasarkan usulan dari kader akar rumput.