Punya Rumah Sakit Jiwa Tapi Jabar Kekurangan SDM Penanganan ODGJ Kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Daerah RI terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/9/2022). (Humas Jabar)

MerahPutih.com - Jawa Barat sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Namun yang masih terkendala minimnya sumber daya manusia, yang bisa melakukan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

"Belum banyak orang yang mampu menangani ODGJ secara keilmuan karena mungkin pelatihannya jarang ataupun belum ada, yang akhirnya terkadang mungkin karena tidak berpengalaman," papar Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat terima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Daerah RI terkait implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/9).

Baca Juga:

Pemprov Jabar Usaha ODHA Dapatkan Bantuan Sosial

Uu mengatakan ada kendala lain dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, khususnya terkait ODGJ, yakni belum lengkapnya RSJ di seluruh 27 Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat yang di daerahnya tidak ada RSJ terpaksa harus jauh-jauh membawanya ke RSJ milik Provinsi di Kota Cimahi.

Selain itu, komitmen para kepala daerah juga dinilai masih kurang dalam memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, jarang ada rumah sakit yang secara spesifik di tingkat Kabupaten/Kota yang menangani masalah kesehatan jiwa.

"Kalau ada ODGJ selalu dikirim kepada kami (RS milik Provinsi), dan pengirimannya itu oleh masyarakat dianggap ribet dan susah. Oleh karena itu kemudian (ODGJ) dibiarkan di kampungnya, bahkan kadang dipasung,” terang Uu.

Ia mengakui, kepala daerah terkadang kurang fokus pada bidang kesehatan jiwa.

"Kadang-kadang anggaran pun terabaikan karena memang para kepala daerahnya belum fokus menangani hal-hal semacam ini," ujarnya.

Ketua Komisi III DPD RI Hasan Basri mengakui, layanan psikiatri belum dapat diberikan di sejumlah rumah sakit umum, termasuk di tingkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Provinsi.

Ia mengharapkan ada komitmen dari Pemda Provinsi dalam meningkatan pelayanan di bidang kesehatan jiwa untuk masyarakat yang lebih mudah diakses, minimal di RSUD tingkat Provinsi. Tercatat, dari 720 RSUD, baru 318 yang bisa memberikan layanan psikiatri.

"Masalah SDM untuk tenaga kesehatan jiwa juga masih sangat kurang. Sampai hari ini, satu orang psikiater harus melayani kurang lebih 220.000 penduduk. Perbandingan ini jauh dari yang direkomendasikan WHO, yaitu satu banding 30.000 penduduk," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Wagub Jabar Usulkan Suami Poligami Untuk Cegah HIV/AIDS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
956 Rumah di Kabupaten Sukabumi Rusak Imbas Gempa Cianjur
Indonesia
956 Rumah di Kabupaten Sukabumi Rusak Imbas Gempa Cianjur

BPBD Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mencatat jumlah rumah di Kabupaten Sukabumi, Jabar, yang rusak akibat gempa berpusat di Cianjur, mencapai 956 unit hingga Rabu pukul 19.00 WIB.

Pemkot Bandung Musnahkan Ratusan Kilo Jeroan Hewan Kurban
Indonesia
Pemkot Bandung Musnahkan Ratusan Kilo Jeroan Hewan Kurban

Pemkot Bandung menerjunkan tim Antemortem (pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih) untuk memeriksa hewan kurban sejak 23 Mei 2022 lalu.

Tiba di DPP Partai Demokrat, Anies Disambut AHY
Indonesia
Tiba di DPP Partai Demokrat, Anies Disambut AHY

Setibanya di markas Partai Demokrat, Anies langsung disambut Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

3 Orang Tewas akibat Kecelakaan di Tol Solo-Kertosono
Indonesia
3 Orang Tewas akibat Kecelakaan di Tol Solo-Kertosono

Akibat kejadian itu, tiga orang tewas.

Minyak Goreng Langka, Politikus PKS Tuding Bagian Hulu Tidak Dibenahi
Indonesia
Minyak Goreng Langka, Politikus PKS Tuding Bagian Hulu Tidak Dibenahi

Pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir.

Pasien Positif COVID-19 Kamis (30/12) Bertambah 189 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Kamis (30/12) Bertambah 189 Orang

Indonesia sendiri dalam waktu dekat akan segera mendapatkan obat COVID-19

Kepala Daerah Diminta Tekan Inflasi di Bawah 5 Persen
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Tekan Inflasi di Bawah 5 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepada Kepala Daerah untuk menekan angka inflasi di bawah lima persen.

Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk dari Negara Lain Sikapi Tingginya Kasus Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk dari Negara Lain Sikapi Tingginya Kasus Omicron

Pemerintah dinilai sudah semestinya untuk memperketat pintu masuk negara dari luar negeri, guna menekan lonjakan kasus varian baru COVID-19 Omicron.

Anies Dinobatkan jadi Bapak Integrasi Transportasi Jakarta
Indonesia
Anies Dinobatkan jadi Bapak Integrasi Transportasi Jakarta

Penghargaan itu diumumkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat Peresmian Tarif Integrasi Stasiun MRT ASEAN, Jumat (7/10).

Menkes: Stay di Rumah, Insya Allah Akhir Februari Kita Bisa Atasi Pandemi
Indonesia
Menkes: Stay di Rumah, Insya Allah Akhir Februari Kita Bisa Atasi Pandemi

"Sekali lagi, jangan panik, jangan jumawa tetap waspada. Kalau sedang naik kotanya, kita kurangi mobilitas, stay di rumah insya Allah di akhir Februari kita bisa mengatasi pandemi ini," ujar Budi dalam keterangan pers secara daring, Senin (7/2).