Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok, Bandung Ingin Raih Kota Layak Anak Utama Anak-anak di Taman Lalu Lintas Bandung. (Foto: Taman Lalu Lintas)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan sebagai kota penyandang predikat Kota Layak Anak Utama. Untuk menyandang predikat, praktik layak anak harus dimulai di level RT, RW, Kelurahan, Kecamatan.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, anak merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia Kota Bandung. Selama 2 tahun berturut-turut Kota Bandung memperoleh predikat Nindya dalam penilaian kota layak anak tahun.

Baca Juga:

Kasus Kekerasan Anak di Medan Capai 80 Kasus

"Kini Kota Bandung berharap bisa meningkatkannya menjadi Kota Ramah Anak Utama," ujarnya di Bandung, Senin (3/5).

Ema mengatakan, untuk mewujudkan kota layak anak, perlu kolaborasi pentahelix dengan mengintegrasikan segala potensinya dan sangat mungkin untuk menggerakan pentahelix terutama bidang pendidikan, sarana dan prasarananya yang sangat mendukung.

Selain itu, di dunia usaha, ada sejumlah BUMN dan BUMD yang beroperasi di Kota Bandung. Perusahaan itu sangat memungkinkan untuk mengelontorkan dana CSR-nya.

"Itu bisa langsung berhubungan bagi kemanfaatan dan mendukung Kota Bandung layak anak,” jelasnya.

Ema mengatakan, dukungan dalam mewujudkan Bandung sebagai kota layak anak adalah peran dan tanggung jawab bersama.

"Karena sifatnya multi dan lintas sektoral maka perlu kolaborasi dan koordiansi dari seluruh organisasi perangkat daerah," katanya.

Anak-anak bermain di Taman Lalu Lintas Bandung. (Foto: Antara)
Anak-anak bermain di Taman Lalu Lintas Bandung. (Foto: tamanlalulintas.com)

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung Rita Verita berharap tahun 2021 Kota Bandung bisa memperoleh predikat utama dalam penilaian kota layak anak.

Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi tahun lalu, Kota Bandung tidak bisa memperoleh predikat utama karena belum memiliki Perda kawasan tanpa rokok. Termasuk banyak iklan rokok di jalan.

"Namun hal itu kini bisa teratasi karena Kota Bandung telah memiliki Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adanya Perda, harapanya tahun 2021 Kota Bandung bisa mendapatkan predikat Utama," katanya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

BMI Prihatin Kekerasan Anak Terus Terjadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap
Indonesia
Kemenkeu Bebas Tugaskan Pegawai Pajak Terlibat Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Polisi Tetapkan Sopir Anggota Polisi Yang Lawan Arus Tersangka Tapi Tidak Ditahan
Indonesia
Polisi Tetapkan Sopir Anggota Polisi Yang Lawan Arus Tersangka Tapi Tidak Ditahan

AS mengemudikan mobil dengan melawan arah yang membahayakan para pengemudi lainnya. Setelah kejadian dia melarikan diri dan tidak menolong korban atau melaporkan kepada polisi terdekat.

Respons Pimpinan KPK Atas Laporan Novel Baswedan Cs ke Dewas
Indonesia
Respons Pimpinan KPK Atas Laporan Novel Baswedan Cs ke Dewas

Laporan dilayangkan karena para pegawai menganggap Firli Bahuri dan empat pimpinan lainnya melanggar sejumlah kode etik dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pimpinan DPRD DKI Dorong Anies Terapkan Ganjil-Genap
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Dorong Anies Terapkan Ganjil-Genap

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Dengan Cara Dilas, Besi Proyek Kereta Cepat Mau Dicuri
Indonesia
Dengan Cara Dilas, Besi Proyek Kereta Cepat Mau Dicuri

Saat ditangkap, ketiga orang tersebut sedang melakukan pengelasan, tetapi belum berhasil memotong tiang tersebut.

Polda Papua Barat Tegaskan Pembakaran PT BKI Bukan oleh Kelompok Separatis
Indonesia
Polda Papua Barat Tegaskan Pembakaran PT BKI Bukan oleh Kelompok Separatis

Polda Papua Barat mengimbau masyarakat tidak termakan isu provokatif dalam peristiwa pembakaran tempat penampungan atau basecamp PT Bangun Kayu Irian (BKI).

Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE
Indonesia
Waktu yang Dibutuhkan Pemerintah Kaji UU ITE

Mahfud secara resmi membentuk Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kapolri Disarankan TWK Ulang Eks Pegawai KPK, Tapi Siap-Siap Berpolemik
Indonesia
Kapolri Disarankan TWK Ulang Eks Pegawai KPK, Tapi Siap-Siap Berpolemik

Novel Baswedan dan kawan-kawan yang mau bergabung dengan Polri harus mengikuti ulang assesment atau tes kebangsaan sesuai amanat UU ASN.

Survei Voxpol: Kekuatan Prabowo dan Ganjar Jauh Melampaui Anies
Indonesia
Survei Voxpol: Kekuatan Prabowo dan Ganjar Jauh Melampaui Anies

Prabowo unggul dengan elektabilitas 19,3 persen terpaut tipis dari Ganjar sebesar 19,1 persen

BW Sebut Perpim Perjalanan Dinas KPK Delegitimasi Prinsip Independensi
Indonesia
BW Sebut Perpim Perjalanan Dinas KPK Delegitimasi Prinsip Independensi

"Bahkan mendelegitimasi prinsip independensi institusi serta secara sengaja potensial membangun sikap permisif atas perilaku koruptif," kata pria yang karib disapa BW