Punya Niat Mulia, MUI Dukung Larangan Mudik 2021 Jalan Tol. (Foto: Jasa Marga).

MerahPutih.com - Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021. Larangan ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan, larangan mudik lebaran 2021 memiliki tujuan mulia.

"Karena masalah pandemi COVID- 19 di negeri ini tingkat penyebarannya masih tinggi," kata Anwar Abas dalam keteranganya kepada wartawan, Sabtu (27/3).

Baca Juga:

Dukung Pelarang Mudik 2021, PBNU Sebut Keselamatan Rakyat Amanat Konstitusi

Dia menjelaskan, upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi yang belum lama dimulai diharapkan mampu memutus mata rantai wabah.

Untuk itu, langkah tersebut harus didukung dengan menahan diri untuk tidak bepergian karena dapat menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru.

"Ini agar kita sebagai bangsa dapat menekan penularan virus ini serendah mungkin," tuturnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk dapat memahami kondisi saat ini yang masih berada dalam pandemi COVID-19. Jika larangan itu dilanggar, dampaknya akan sangat berpengaruh besar pada aspek sosial dan ekonomi.

"Jangan sampai merugikan dan menyulitkan kita semua," jelas pria yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

Penumpang Kereta Api. (Foto: Antara)
Penumpang Kereta Api. (Foto: Antara)

Kementerian Perhubungan segera mempersiapkan aturan pengendalian transportasi pada masa Mudik Lebaran 2021, setelah pemerintah resmi melarang mudik. Aturan tersebut berkaitan dengan pengaturan transportasi umum dan syarat perjalanan.

Kemenhub juga berkordinasi koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian/Lembaga terkait, TNI/Plori, dan Pemerintah Daerah.

“Dalam pengaturan dan pengawasan di lapangan, Kemenhub berkoordinasi intens dengan Polri,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Sejak pandemi, Kemenhub telah mengeluarkan aturan berupa Surat Edaran tentang protokol kesehatan secara ketat, mulai keberangkatan, dalam perjalanan, hingga kedatangan.

“Aturan ini berlaku baik untuk transportasi pribadi maupun umum (darat, laut, udara, dan perkeretaapian),” kata dia.

Dalam Rapat Persiapan Hari Raya Idul Fitri 2021, pemerintah memutuskan untuk meniadakan kegiatan mudik Lebaran tahun 2021. Larangan berlaku baik untuk aparatur sipil negara, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Larangan mudik akan berlaku pada 6-17 Mei 2021, sebelum dan sesudah tanggal itu, diimbau masyarakat tidak melakukan pergerakan atau kegiatan ke luar daerah, kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu. (Knu)

Baca Juga:

Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Terapkan Crowd Free Night, Catat Titik-Titiknya
Indonesia
Polisi Terapkan Crowd Free Night, Catat Titik-Titiknya

Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2-4 di Jawa-Bali mulai 7-13 September 2021

Surat Panggilan Dikirim, Ferdinand Hutahaean Diharap Datang Pekan Depan
Indonesia
Menparekraf Dorong Pelaku Kreatif Otomotif Lokal Bersaing di Industri Global
Indonesia
Menparekraf Dorong Pelaku Kreatif Otomotif Lokal Bersaing di Industri Global

Pemerintah minta penggemar otomotif untuk bersaing dalam dunia industri otomotif global Hal tersebut diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Menurutnya pelaku ekonomi kreatif di bidang otomotif dari Indonesia dapat bersaing dalam industri otomotif tingkat global.

Kalah Taruhan Liga Champions, Pemotor Ini Nekat Bugil di Tengah Jalan
Indonesia
Kalah Taruhan Liga Champions, Pemotor Ini Nekat Bugil di Tengah Jalan

Ia mengatakan hasil pengakuan pelaku nekat melakukan hal tersebut setelah tim kesayangannya, Manchester City kalah 0-1 dari Chelsea di Final Liga Champions pada tanggal 30 Mei.

Pejabat Kemendag Jadi Tersangka, Pintu Masuk Bongkar Tabir Masalah Minyak Goreng
Indonesia
Pejabat Kemendag Jadi Tersangka, Pintu Masuk Bongkar Tabir Masalah Minyak Goreng

Komisi VI DPR yang menjadi mitra Kementerian Perdagangan, kata Martin, berharap dalam proses penegakan hukum kasus pemberian persetujuan ekspor minyak sawit mentah akan mengungkap tabir kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Pekan Depan DKI dan Bekasi Sepakati Perpanjangan Pengelolaan Sampah Bantargebang
Indonesia
Pekan Depan DKI dan Bekasi Sepakati Perpanjangan Pengelolaan Sampah Bantargebang

Perpanjangan kontrak pengelolaan sampah Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi menuju kata sepakat.

AHY: Demokrat Tidak Miliki Beban Jalin Koalisi Pilpres
Indonesia
AHY: Demokrat Tidak Miliki Beban Jalin Koalisi Pilpres

Partai Demokrat akan proaktif menjalani silahturahmi dan komunikasi dengan semua pimpinan partai, tanpa kecuali.

Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia
Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Langkah Polisi Tahan 8 Orang Kasus Kerangkeng Manusia

Komnas HAM menyambut baik langkah Polda Sumatera Utara yang menahan delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat karena itu menunjukkan adanya kepastian hukum dan memberi rasa aman kepada para saksi.

Safari Ramadan di Aceh, AHY Nyatakan Akan Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus
Indonesia
Safari Ramadan di Aceh, AHY Nyatakan Akan Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus

Demokrat menyatakan akan terus memperjuangkan agar pemerintah pusat memperpanjang masa dana otonomi khusus (otsus) Aceh.

Anies Apresiasi Bank DKI Sulap Dua Kantor Jadi Sentra Vaksin
Indonesia
Anies Apresiasi Bank DKI Sulap Dua Kantor Jadi Sentra Vaksin

Bank DKI telah merombak dua kantor layanan menjadi sentra vaksinasi yang langsungkan pada tanggal 17-18 Juli 2021.