Pungutan Pajak Bikin yang Kaya Makin Kaya, Rizal Ramli: Ini Dampak Kebijakan Sri Mulyani Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Rizal Ramli di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11). (MP/Ismail)

Merahputih.com - Ekonom Senior yang juga mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli menyoroti kebijakan pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Di mana pajak justru terus-terusan menyasar komoditas rakyat kecil. Sementara komoditas besar tidak disentuh.

Sejak tiga tahun lalu, Rizal Ramli mengkritik tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Rizal menilai komoditas itu hanya ecek-ecek.

Baca Juga:

DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19

Karena pungutan pajak ini hanya menyasar para pengusaha menengah. Sementara pungutan pajak untuk impor 10 besar komoditas inti malah relatif lebih rendah. Seperti komputer, mesin, elektrikal, dan equipment (perlengkapan), besi, dan baja.

Alhasil, sebut Rizal Ramli, dampak dari kebijakan Menteri Sri Mulyani itu membuat mereka yang kaya menjadi semakin kaya.

“Inilah dampak dari kebijakan Menkeu Terbalik. Pajakin rakyat kecil sing printil, kurangi pajak, dan tax holiday untuk yang besar-besar dan asing,” kata Rizal Ramli, Jumat (26/2).

Bahkan, faktanya sebuah lembaga konsultan berbasis di London, Knight Frankmerilis mengungkapkan, bahwa Indonesia akan mengalami kenaikan jumlah orang dengan kekayaan sangat tinggi atau crazy rich selama lima tahun ke depan.

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli
Rizal Ramli (MP/Kanu)

Mereka yang memiliki uang di atas 30 juta dolar AS diprediksi akan melonjak hingga 67 persen di tahun 2025. Lonjakan ini menjadi yang paling tajam di dunia.

Dia pun menyinggung Presiden Joko Widodo apakah selama ini tidak merasa aneh dengan kebijakan Sri Mulyani yang kurang peka pada ekonomi dan rakyat.

“Pak Jokowi apa tidak sadar, makin lama makin bikin rakyat susah?,” tukas mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Baca Juga:

Ketua DPRD Incar Anggaran Formula E Anies untuk Biaya Tangani Wabah Corona

Senada dengan Rizal Ramli, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi berpendapat, upaya Menteri Keuangan, Sri Mulyani memajaki rakyat kecil bukanlah jawaban untuk menutup defisit APBN yang nyaris Rp 1.000 triliun.

“Seperti nyari salep untuk ngobati tumor. Kebijakan penuh humor,” tandasnya. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan NasDem Setuju Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan
Indonesia
Alasan NasDem Setuju Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan

KPU sudah mengajukan desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu

Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19

Program vaksinasi COVID-19 berpotensi besar meningkatkan produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak
Indonesia
Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak

Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk usia 12-17 tahun.

TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja
Indonesia
TNI Rampungkan 2 Jembatan di NTT Yang Rusak Akibat Siklon Seroja

TNI Angkatan Darat terus memaksimalkan penanggulangan bencana agar aktivitas ekonomi wilayah Adonara agar bisa kembali seperti sediakala.

Polda Metro Klaim Vaksinasi Merdeka Lampaui Target WHO
Indonesia
Polda Metro Klaim Vaksinasi Merdeka Lampaui Target WHO

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menerangkan, dengan presentase itu, maka Ibu Kota sudah melewati standar herd immunity yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO).

Titah Jokowi: Harga Tes PCR Rp 450-500 Ribu, Hasil 1x24 Jam Keluar
Indonesia
Titah Jokowi: Harga Tes PCR Rp 450-500 Ribu, Hasil 1x24 Jam Keluar

"Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450 ribu sampai Rp 550 ribu," kata Jokowi

Teken Pakta Integritas, Paslon Dilarang Rayakan Kemenangan dengan Konvoi
Indonesia
Teken Pakta Integritas, Paslon Dilarang Rayakan Kemenangan dengan Konvoi

Dalam isi pakta integritas tersebut kedua paslon dilarang merayakan kemenangan dengan melakukan konvoi.

Jakarta Pusat Buka 100 Lokasi Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jakarta Pusat Buka 100 Lokasi Vaksinasi COVID-19

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat telah mendistribusikan 32 ribu vaksin COVID-19 di berbagai rumah sakit negeri dan swasta.

Dukcapil DKI Tindaklanjuti Rekomendasi Kemendagri soal Pengurusan Dokumen
Indonesia
Dukcapil DKI Tindaklanjuti Rekomendasi Kemendagri soal Pengurusan Dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta langsung menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri atas temuan adanya persyaratan tambahan yang tidak sesuai prosedur di 9 kelurahan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pendaftaran CPNS 2021 Diperpanjang, Jadwal Pelaksanaan Seleksi tidak Berubah
Indonesia
Pendaftaran CPNS 2021 Diperpanjang, Jadwal Pelaksanaan Seleksi tidak Berubah

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021