Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi Ilustrasi layanan digital. (Foto: comways.eu)

MerahPutih.com - Pemerintah bakal menerapkan pungutan pajak digital atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital luar negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia, pada Agustus mendatang.

Pungutan pajak atas pembelian oleh konsumen ini, harus dibarengi dengan tanggung jawab pemerintah dalam penguatan regulasi perlindungan konsumen. Caranya dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena UU yang belum memasukkan ekosistem ekonomi digital di dalamnya.

"Perlindungan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi dan merupakan instrumen penting untuk pemerintah siapkan sebelum mengimplementasi pajak digital," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.

Baca Juga:

Pengamat Nilai PSBB Transisi di DKI Enggak Jelas Juntrungannya

Ia mengatakan, kegiatan ekonomi digital yang melibatkan penyedia jasa dan layanan serta konsumen membutuhkan adanya payung hukum terkait perlindungan konsumen. Walaupun ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah dilegalisasi untuk memberikan perlindungan konsumen digital, contohnya aturan terkait iklan digital, peraturan tersebut belum bisa menjamah jasa digital yang berbeda karakteristiknya dengan penjualan barang secara daring.

"UUPK bahkan belum mencakup transaksi online sama sekali. Contohnya terkait kontrak digital, yang merupakan instrumen penting perlindungan konsumen," katanya.

Ilustrasu Keamanan Digital
Ilustrasi Keamanan Digital (Foto: Cyber Security).

Selain itu, regulasi saat ini belum mampu menjamin adanya lingkungan digital yang aman bagi konsumen, karena belum rampungnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber).

"Jangan sampai, konsumen membayar pajak tetapi masih khawatir datanya disalahgunakan, atau merasa tidak aman melakukan transaksi. Pada hal ini, yang dirugikan bukan hanya konsumen tetapi juga pemerintah karena tidak dapat mengembangkan ekonomi digital," ujarnya.

Baca Juga:

Mabes Polri Minta Polres Kepsul Tak Reaktif Tanggapi Guyonan Gus Dur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Prancis Boikot Mobil Esemka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prancis Boikot Mobil Esemka

Akibat Masyarakat Memboikot Produk Prancis. Prancis pun membalas memboikot produk Mobil Esemka…

 Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK
Indonesia
Bacakan Pledoi, Eks Dirkeu Angkasa Pura II Merasa Dizalimi KPK

Menurut Andra, lembaga antirasuah memberi stigma negatif kepadanya sejak awal bahwa dia koruptor yang benar-benar telah melakukan kejahatan, padahal belum tentu terbukti tuduhannya tersebut.

Kabareskrim Tegaskan Brigjen Prasetijo Utomo Bakal Dipidanakan
Indonesia
Kabareskrim Tegaskan Brigjen Prasetijo Utomo Bakal Dipidanakan

Maka dari itu, apabila ditemui dalam penelusuran nanti, pihak-pihak yang terlibat masalah tersebut juga akan diseret.

Kerumunan Massa Rizieq Shihab Dinilai Buyarkan Upaya Pemerintah Berantas COVID-19
Indonesia
Kerumunan Massa Rizieq Shihab Dinilai Buyarkan Upaya Pemerintah Berantas COVID-19

Ia menyebut tindakan Rizieq telah membuyarkan usaha pemerintah dan masyarakat dalam menekan kasus COVID-19 selama delapan bulan.

Ormas Muslim Indonesia Geruduk Kedubes Prancis
Indonesia
Ormas Muslim Indonesia Geruduk Kedubes Prancis

"Umat Islam sedunia marah dengan Macron. Penghinaan ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dan umat Islam selalu memaafkan. Kali ini tidak bisa memaafkan," jelas salah satu orator.

Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik
Indonesia
Jelang Pencoblosan, Sejumlah Daerah Kekurangan Logistik

Ombudsman telah melakukan investigasi tentang APD Protokol Kesehatan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum

Pembangunan pusat kuliner di lahan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) Muara Karang, Jakarta Utara.

Tekan Kecelakaan, Polisi Imbau Pesepeda Gowes di Jalur Khusus
Indonesia
Tekan Kecelakaan, Polisi Imbau Pesepeda Gowes di Jalur Khusus

Tak lupa ia berpesan kepada warga yang bersepeda agar selalu menggunakan masker, demi keselamatan dan juga terhindar dari penularan wabah corona.

Budi Karya Sumadi Puas dengan Protokol Kesehatan Bandara YIA
Indonesia
Budi Karya Sumadi Puas dengan Protokol Kesehatan Bandara YIA

Kemenhub juga sedang menyediakan infrastruktur antarmoda, seperti bus, dan kereta api

Ketika Pemerintah Beri Kelonggaran Transportasi Publik
Indonesia
Ketika Pemerintah Beri Kelonggaran Transportasi Publik

Semua itu dilakukan karena awalnya ada kebijakan pemerintah demi membatasi pergerakan manusia