Puluhan Pegawai Mundur, Internal KPK Dinilai Bermasalah Komisi Pemberantasan Korupsi. (KPK).

MerahPutih.com - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM buka suara terkait mundurnya beberapa pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PUKAT mendorong pemimpin KPK lebih serius tangani kasus besar.

Peneliti Yuris Rezha Kurniawan mengatakan, mundurnya beberapa pegawai KPK menandakan ada persoalan internal yang membelit di lingkungan dalam KPK sekarang ini. Hal itu tidak lepas dari imbas revisi UU KPK yang menyebabkan independensi KPK dalam menuntaskan kasus korupsi dipertanyakan karena adanya perubahan sisi kelembagaan KPK, alih status pegawai dan keberadaan Dewan Pengawas.

“Kami menduga mundurnya Febri dan kawan-kawan karena banyak problem. Namun tentu yang bersangkutan yangg bisa mengkonfirmasi,” kata Yuris saat dihubungi di Yogyakarta Selasa (29/9).

Baca Juga:

MA Korting Hukuman Dua Terpidana Korupsi Proyek e-KTP

Menurutnya revisi UU KPK berdampak pada beberapa poin terhadap independensi KPK. Pertama, dari sisi kelembagaan, dimasukkannya KPK ke dalam rumpun eksekutif sudah mengingkari amanat awal pembentukan KPK, sebagai lembaga negara independen.

Kedua, dibentuknya Dewan Pengawa yg punya kewenangan dalam hal memberi izin atau tidak memberi izin perihal penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Kondisi ini, mengurangi independensi KPK dalam proses penegakan hukum.

Lalu Ketiga, alih status kepegawaian KPK menjadi ASN juga mempengaruhi independensi karena berpotensi konflik kepentingan dengan lembaga pemerintah yg berwenang mengatur ASN.

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Antara).

Adanya UU KPK yang baru ini katanya menurunkan kredibilitas KPK di mata publik. Hal itu bisa dilihat dari beberapa hasil survei mengatakan kepercayaan publik terhadap KPK menurun.

“Kinerja KPK juga tidak terlalu nampak dengan tidak adanya kasus strategis yang ditangani. Ditambah persoalan etik yang menimpa ketua KPK,” imbuhnya.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah masalah internal yang mereka hadapi sekarang ini, Yuris menegaskan bahwa KPK setidaknya harus mampu menjawab tantangan publik untuk serius menangani kasus-kasus yang sifatnya strategis.

“Kalau jumlah kasus di periode ini sebenarnya cukup banyak. Tapi sebagian besar kasus dari periode pimpinan sebelumnya dan kasus baru sifatnya masih belum strategis,” katanya. (Teresa Ika/Yogyakarta).

Baca Juga:

Eks Sekretaris MA Nurhadi Segera Duduk di Kursi Pesakitan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Siswa SMK dan SMA di Yogyakarta Ditargetkan Rampung Akhir Agustus
Indonesia
Vaksinasi Siswa SMK dan SMA di Yogyakarta Ditargetkan Rampung Akhir Agustus

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis pertama untuk siswa SMA/SMK rampung akhir Agustus 2021.

Penumpang KRL Diminta Berdiri Tegak saat Detik-Detik Proklamasi
Indonesia
Penumpang KRL Diminta Berdiri Tegak saat Detik-Detik Proklamasi

Tepat menjelang pukul 10.17 WIB di stasiun dan KRL juga akan ada pengumuman mengenai peringatan detik-detik proklamasi tersebut.

KAI Daop 4 Semarang Tutup Loket Pembelian Tiket di 14 Stasiun
Indonesia
KAI Daop 4 Semarang Tutup Loket Pembelian Tiket di 14 Stasiun

PT KAI Daop 4 Semarang memutuskan menutup loket pembelian tiket di 14 stasiun di wilayah tersebut karena adanya pemberlakuan kebijakan pemesanan tiket secara daring mulai 1 Januari 2021.

Kabur dari RS, Pasien COVID-19 Dipenjara Empat Bulan
Dunia
Kabur dari RS, Pasien COVID-19 Dipenjara Empat Bulan

Seorang pasien COVID-19 di Hong Kong divonis hukuman penjara selama empat bulan gara-gara melarikan diri saat dalam perawatan di rumah sakit (RS) setempat.

TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel
Indonesia
TNI AL Kerahkan Pasukan Khusus Buat Evakuasi Korban Banjir Kalsel

Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 7 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan.

PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Kader Akui tidak Bisa Lagi Kritik Jokowi
Indonesia
PAN Gabung Koalisi Pemerintah, Kader Akui tidak Bisa Lagi Kritik Jokowi

"Kalau sudah bergabung dengan koalisi pemerintah kan tidak mungkin mengkritisi Jokowi-Amin lewat parlemen. Nanti kita dikira berdiri di dua kaki," tutur dia.

Silang Pendapat dengan Anies, Wagub DKI: Fungsi Trotoar untuk Pejalan Kaki Kan?
Indonesia
Silang Pendapat dengan Anies, Wagub DKI: Fungsi Trotoar untuk Pejalan Kaki Kan?

Ahmad Riza Patria menanggapi perbedaan pernyataan dengan Gubernur Anies Baswedan soal aturan olahraga skateboard di atas trotoar.

KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Proyek Toilet Sekolah Rp96,8 Miliar di Bekasi
Indonesia
KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Proyek Toilet Sekolah Rp96,8 Miliar di Bekasi

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ujar Ali.

Cuma 4,1 Persen Rumah Sakit di Indonesia Miliki Insinerator Berizin
Indonesia
Cuma 4,1 Persen Rumah Sakit di Indonesia Miliki Insinerator Berizin

Kepala BRIN mengusulkan teknologi daur ulang limbah medis yang berpotensi memunculkan nilai tambah secara ekonomi.

DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
DPR Imbau Masyarakat Tak Posting Foto Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

DPR kepada masyarakat agar tidak menggunggah informasi maupun foto para korban jatuhnya pesawat tersebut sebelum ada verifikasi.