Puluhan Kontak Erat Mutasi COVID-19 Kini Dalam Pelacakan Ilustrasi. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Tercatat ada 25 kasus kontak erat COVID-19 mutasi varian B1617 dari India di Indonesia.

Beberapa kontak erat adalah warga negara asing (WNI) yang masuk ke Indonesia.

“Beberapa kasus kontak ini adalah WNA, tetapi kita belum dapat hasilnya jadi ditunggu saja prosesnya,” ujar Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan pers Update Whole Genome Sequencing, Selasa (4/5).

Baca Juga:

PSI Pertanyakan Kesiapan Anies atas Lonjakan Kasus Varian COVID-19 India

Sementara, kata Nadia, warga negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi COVID-19 dari varian B1617 adalah klaster keluarga.

“Ini adalah klaster keluarga di mana kita ketahui suami dan anak beliau positif tapi kondisinya sudah dinyatakan baik,” katanya.

Pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Pasien COVID-19 dinyatakan sembuh. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Nadia menjelaskan bahwa dua kasus B1617 ditemukan di Jakarta.

Saat ini, dua WNI yang terpapar COVID-19 varian B1617 ini sudah dinyatakan sembuh.

“Yang satu itu adalah B1617 yang pertama itu WNI ya, tanggal pengambilan spesimen pada 3 April dan saat ini WNI tersebut sudah sehat,” ungkap Nadia.

Baca Juga:

Varian Baru COVID-19 Kini Mencapai 13 Kasus

Kemudian, satu lagi kasus B1617 dari WNA India yang saat ini masih dirawat di RSPI.

“Saat ini, WNA tersebut kondisinya stabil, sehat ya dan dirawat di RSPI untuk isolasinya,” kata Nadia. (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Minta Ketegasan Anies dan TNI-Polri Soal Pencegahan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin
Indonesia
KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin

Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin COVID-19.

Besok, Dewas KPK Putuskan Nasib Firli Bahuri
Indonesia
Besok, Dewas KPK Putuskan Nasib Firli Bahuri

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bakal menggelar sidang pembacaan putusan dua terperiksa dugaan pelanggaran etik.

Mayoritas Yang Ingin Jokowi 3 Periode Hanya Pemilih PDIP
Indonesia
Mayoritas Yang Ingin Jokowi 3 Periode Hanya Pemilih PDIP

Sebanyak 74 persen responden menyatakan UUD 1945 tidak perlu diubah lagi, alias masa jabatan presiden 2 periode dipertahankan. Sebanyak 13 persen menjawab perlu diubah.

Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
Polres Bogor Masih Kejar Tersangka Korupsi Bansos COVID-19

"Masih dalam tahap pengejaran," kata Kapolres Bogor AKBP Harun, di Cibinong, Bogor, Kamis (25/2).

Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat
Indonesia
Larangan Mobil di Atas 10 Tahun di DKI Terganjal Aturan Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan memasukkan batas usia kendaraan yang diizinkan beroperasi.

Menteri Risma Temui Pemulung Jakarta, Ini Kata Wali Kota Jakpus
Indonesia
Menteri Risma Temui Pemulung Jakarta, Ini Kata Wali Kota Jakpus

Pemprov DKI sudah beberapa kali meminta para pemulung itu pindah ke rumah susun (rusun). Namun, mereka menolak dengan alasan jauh dari tempat mereka biasa bekerja.

Buntut Penyerangan Polsek Ciracas, 12 Anggota TNI AD Ditahan di Guntur
Indonesia
Terpengaruh Miras, Dua Anggota Geng Motor Nekat Bacok Anggota Polsek Menteng
Indonesia
Terpengaruh Miras, Dua Anggota Geng Motor Nekat Bacok Anggota Polsek Menteng

"Di sana mereka minum miras, mereka konsumsi sehingga sebelum melakukan aksi mereka menjadi bertambah berani," jelas Iver di Polres Metro Jakarta Pusat

Ketua DPD Berharap Rumah Sakit tak Tolak Pasien COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Berharap Rumah Sakit tak Tolak Pasien COVID-19

“Kami harapkan dalam keadaan apapun, rumah sakit tidak sampai menolak pasien COVID-19. Karena, sudah menjadi kewajiban rumah sakit untuk menerima masyarakat yang membutuhkan perawatan medis,” kata La Nyalla

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi

Wapres juga menyoroti persoalan data yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Sampai saat ini, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.