Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (4/5).

Puluhan guru besar yang menamakan Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengharapkan MK bisa mengembalikan marwah KPK melalui jalur konstitusi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, mewakili 51 guru besar, menyatakan nasib pemberantasan korupsi sedang berada di ujung tanduk. Sebab, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020 turun dari peringkat 40 ke 37.

Baca Juga:

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

"Alih-alih memperkuat, eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Situasi ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (30/4).

Menurut Kurnia, UU Nomor 19 Tahun 2019 secara terang benderang telah melumpuhkan KPK baik dari sisi profesionalitas dan integritas. Dia menilai independensi KPK mulai hilang, karena hadirnya Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada alih status kepegawaian KPK ke ASN.

Sehingga, akibat perubahan politik hukum pemerintah dan DPR itu, terdapat persoalan serius yang berimplikasi langung pada penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dua di antaranya, kegagalan KPK memperoleh barang bukti saat melakukan penggeledahan di Kalimantan Selatan dan penerbitan SP3 untuk perkara mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tak hanya itu, KPK juga mengalami degradasi etika yang cukup serius. Pelanggaran kode etik, pencurian barang bukti, dan praktek penerimaan gratifikasi serta suap untuk menghentikan perkara korupsi, telah merusak reputasi KPK yang sejak lama justru jadi barometer badan antikorupsi yang cukup ideal.

Selain itu, sambung Kurnia, proses pengesahan revisi UU KPK juga diwarnai dengan permasalahan serius, terutama ihwal proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Sebagaimana Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi ketahui, Undang-Undang KPK hasil perubahan dikerjakan secara kilat selama 14 hari oleh pemerintah dan DPR. Tentu secara kasat mata sudah dapat dipahami bahwa pembahasan regulasi itu juga telah mengabaikan partisipasi masyarakat karena prosesnya tertutup dan tidak akuntabel," beber Kurnia.

Padahal, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan tahapan legislasi. Jika praktik ini dianggap benar, bukan hanya isu tertib hukum saja yang dilanggar, namun jauh lebih esensial, yakni mempertaruhkan masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pada konteks lain, kata Kurnia, kepercayaan publik kepada KPK juga merosot drastis. Sepanjang tahun 2020 semenjak UU KPK baru berlaku, KPK semakin menjauh dari ekspektasi publik. "Dalam pemantauan kami, setidaknya delapan lembaga survei telah mengonfirmasi hal tersebut," imbuhnya.

Baca Juga:

Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar

Padahal, selama ini KPK praktis selalu mendapatkan apresiasi dan citra positif di mata publik. Karena itu, berangkat dari permasalahan ini, menaruh harapan besar pada MK untuk mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti sedia kala.

"Harapan itu hanya akan terealisasi jika Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi UU KPK hasil revisi. Jika itu dilakukan, kami yakin penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, akan kembali pada ke khittahnya," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Siapkan KUR Khusus Dengan Plafon Rp20 Miliar
Indonesia
Pemerintah Siapkan KUR Khusus Dengan Plafon Rp20 Miliar

Rencana ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30 persen pada 2024.

Pemerintah Janjikan Layanan Keuangan Formal di Daerah Tertinggal
Indonesia
Pemerintah Janjikan Layanan Keuangan Formal di Daerah Tertinggal

Saat ini sekurang-kurangnya 76,19 persen dari seluruh penduduk dewasa di Indonesia telah menggunakan layanan keuangan formal.

Kasus Dugaan LGBT Jenderal Polisi Jadi Evaluasi Pimpinan Polri
Indonesia
Kasus Dugaan LGBT Jenderal Polisi Jadi Evaluasi Pimpinan Polri

Kasus ini mulai menguak setelah ada kabar yang menyebut jika adanya kelompok LGBT dilingkup TNI-Polri

Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh Diduga Berafiliasi dengan JAD
Indonesia
Lima Terduga Teroris yang Ditangkap di Aceh Diduga Berafiliasi dengan JAD

Lima terduga teroris yang ditangkap di wilayah Aceh diduga berafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Diduga kelima orang itu terlibat dalam bom di Polrestabes Medan.

KPK Prihatin 3 Wali Kota Cimahi Berturut-turut Jadi Tersangka Korupsi
Indonesia
KPK Prihatin 3 Wali Kota Cimahi Berturut-turut Jadi Tersangka Korupsi

Ajay diduga telah menerima suap sebesar Rp1,66 miliar dari Hutama Yonathan secara bertahap dari kesepakatan suap sebesar Rp3,2 miliar.

Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat
Indonesia
Rocky Gerung: Moeldoko Enggak Mengkudeta Demokrat

Artinya seluruh dunia menganggap Indonesia sudah dalam gerak menuju otoritarianism

Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir
Indonesia
Anies Diminta Komisi A Berikan Perahu Karet ke Kelurahan Sering Banjir

Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk memberikan perahu-perahu karet bagi Kelurahan/RW yang rawan bencana banjir.

5 Bank Nasional dan Daerah Belum Optimal Salurkan Kredit Rumah FLPP
KPR
5 Bank Nasional dan Daerah Belum Optimal Salurkan Kredit Rumah FLPP

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), idealnya bank pelaksana yang ada per September ini telah menyalurkan dana minimal 70 persen.

Kominfo Buka Pendaftaran S2 Dalam Dan Luar Negeri, Ini Syaratnya
Indonesia
Kominfo Buka Pendaftaran S2 Dalam Dan Luar Negeri, Ini Syaratnya

Sebagai bentuk kebijakan di masa pandemi COVID-19, metode pembelajaran Program Beasiswa S2 Dalam Negeri akan mengikuti kebijakan pemerintah.

Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi di Istiqlal, Kapolsek: Kami Kaget
Indonesia
Terjadi Kerumunan Saat Vaksinasi di Istiqlal, Kapolsek: Kami Kaget

Penghentian sementara ini juga berdasarkan koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan selaku penyelenggara