Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Mahkamah Konstitusi (mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (4/5).

Puluhan guru besar yang menamakan Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia mengharapkan MK bisa mengembalikan marwah KPK melalui jalur konstitusi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, mewakili 51 guru besar, menyatakan nasib pemberantasan korupsi sedang berada di ujung tanduk. Sebab, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020 turun dari peringkat 40 ke 37.

Baca Juga:

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

"Alih-alih memperkuat, eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Situasi ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan," kata Kurnia dalam keterangannya, Jumat (30/4).

Menurut Kurnia, UU Nomor 19 Tahun 2019 secara terang benderang telah melumpuhkan KPK baik dari sisi profesionalitas dan integritas. Dia menilai independensi KPK mulai hilang, karena hadirnya Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada alih status kepegawaian KPK ke ASN.

Sehingga, akibat perubahan politik hukum pemerintah dan DPR itu, terdapat persoalan serius yang berimplikasi langung pada penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dua di antaranya, kegagalan KPK memperoleh barang bukti saat melakukan penggeledahan di Kalimantan Selatan dan penerbitan SP3 untuk perkara mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tak hanya itu, KPK juga mengalami degradasi etika yang cukup serius. Pelanggaran kode etik, pencurian barang bukti, dan praktek penerimaan gratifikasi serta suap untuk menghentikan perkara korupsi, telah merusak reputasi KPK yang sejak lama justru jadi barometer badan antikorupsi yang cukup ideal.

Selain itu, sambung Kurnia, proses pengesahan revisi UU KPK juga diwarnai dengan permasalahan serius, terutama ihwal proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Sebagaimana Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi ketahui, Undang-Undang KPK hasil perubahan dikerjakan secara kilat selama 14 hari oleh pemerintah dan DPR. Tentu secara kasat mata sudah dapat dipahami bahwa pembahasan regulasi itu juga telah mengabaikan partisipasi masyarakat karena prosesnya tertutup dan tidak akuntabel," beber Kurnia.

Padahal, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan tahapan legislasi. Jika praktik ini dianggap benar, bukan hanya isu tertib hukum saja yang dilanggar, namun jauh lebih esensial, yakni mempertaruhkan masa depan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pada konteks lain, kata Kurnia, kepercayaan publik kepada KPK juga merosot drastis. Sepanjang tahun 2020 semenjak UU KPK baru berlaku, KPK semakin menjauh dari ekspektasi publik. "Dalam pemantauan kami, setidaknya delapan lembaga survei telah mengonfirmasi hal tersebut," imbuhnya.

Baca Juga:

Deputi Penindakan Sebut KPK Tak Butuh Keterangan Sekjen KKP Antam Novambar

Padahal, selama ini KPK praktis selalu mendapatkan apresiasi dan citra positif di mata publik. Karena itu, berangkat dari permasalahan ini, menaruh harapan besar pada MK untuk mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti sedia kala.

"Harapan itu hanya akan terealisasi jika Bapak dan Ibu Yang Mulia Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi UU KPK hasil revisi. Jika itu dilakukan, kami yakin penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, akan kembali pada ke khittahnya," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perlakuan Antara Bandar dan Pecandu Dalam UU Narkotika Belum Adil
Indonesia
Perlakuan Antara Bandar dan Pecandu Dalam UU Narkotika Belum Adil

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan ada keinginan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur soal penyempurnaan ketentuan mekanisme rehabilitasi pencandu, penyalahguna, dan korban narkoba.

KPK Cecar 3 Ketua DPC Demokrat Soal Aliran Uang Pencalonan Ketua DPD Kaltim
Indonesia
KPK Cecar 3 Ketua DPC Demokrat Soal Aliran Uang Pencalonan Ketua DPD Kaltim

Tiga Ketua DPC Partai Demokrat rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (31/3).

Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, Umat Diminta Perkuat Semangat Gotong Royong Hadapi COVID-19
Indonesia
Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, Umat Diminta Perkuat Semangat Gotong Royong Hadapi COVID-19

Spirit hijrah salah satunya adalah kemampuan melakukan perpindahan, perubahan, dan adaptasi

Pemprov DKI Siapkan Enam Lokasi Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Cerita Pemudik Terjebak Macet 12 Jam di Jalur Jakarta-Merak
Indonesia
Cerita Pemudik Terjebak Macet 12 Jam di Jalur Jakarta-Merak

"Jalan dari rumah Kamis 28 April jam 10 malam, sampe Merak Jumat 29 April jam 8.30 pagi. Luar biasa hampir 12 jam di mobil," ucapnya.

Jelang Nataru, Penumpang KRL di Jakarta dan Yogya Melonjak
Indonesia
Jelang Nataru, Penumpang KRL di Jakarta dan Yogya Melonjak

Peningkatan volume juga disumbang oleh para pengguna yang mulai kembali menggunakan KRL setelah beberapa waktu beraktivitas dari rumah

Permendikbudristek 30/2021 Dinilai Bikin Hak Berpikir Mahasiswa dan Mahasiswi Sama
Indonesia
Permendikbudristek 30/2021 Dinilai Bikin Hak Berpikir Mahasiswa dan Mahasiswi Sama

Ia mengapresiasi pendefinisian kekerasan seksual di dalam Pasal 1 ayat (1) Permendikbudristek PPKS

Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di Jakpus Lebih dari 80 Persen
Indonesia
Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di Jakpus Lebih dari 80 Persen

Harapan besarnya dengan vaksinasi yang menyeluruh pandemi bisa segera berakhir

Perbolehkan Road Bike di JLNT Dinilai Berbahaya
Indonesia
Perbolehkan Road Bike di JLNT Dinilai Berbahaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas jalur khusus kepada para pesepeda road bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang (JLNT Casablanca) setiap akhir pekan.

Aturan Baru Naik Kereta: Anak Usia 6-17 Tahun Tak Perlu Tes COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Naik Kereta: Anak Usia 6-17 Tahun Tak Perlu Tes COVID-19

anak usia 6-17 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen, namun wajib sudah divaksinasi dosis kedua.