Puluhan Bandar Narkoba Dijebloskan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan Ditjen PAS Kemenkumham, Reynhard Silitonga (empat kiri), saat memberi keterangan pers di dermaga Wijayapura, Cilacap, Jumat (5/6). ANTARA/Sumarwoto

Merahputih.com - Kementerian Hukum dan HAM memindahkan 41 narapidana bandar narkoba dari wilayah DKI Jakarta dan Banten ke Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Karanganyar.

Mereka ditempatkan di Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 11 narapidana seumur hidup dan 10 terpidana hukuman mati.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 4 Juni 2020 pukul 09.00 WIB, terdapat 229.309 warga binaan yang terdiri dari 177.418 orang narapidana dan 51.891 orang tahanan. Sementara itu, kapasitas hunian hanya sebesar 132.107 orang.

Baca Juga

Kasus Positif Corona Meningkat, Pemerintah Diminta tak Main-main Kendorkan PSBB

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga mengatakan, narapidana bandar narkoba yang kami pindahkan adalah bandar-bandar besar dan dipindahkan berdasarkan assessment dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Banten.

"Selain itu juga hasil dari informasi yang didapatkan dari rekan aparat penegak hukum lainnya yaitu Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Narkotika Nasional," ujar Reyhnahrd kepada wartawan, Jumat (5/6).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 narapidana berasal dari Lapas Kelas I Cipinang, 7 narapidana dari Rutan Kelas I Jakarta Pusat, 3 narapidana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, 4 narapidana dari Lapas Kelas I Tangerang, 1 narapidana dari Lapas Kelas IIA Cilegon, 4 narapidana dari Lapas Kelas IIA Pemuda Tangerang dan 1 narapidana dari Lapas Kelas IIA Serang.

Reynhard mengungkapkan, proses pemindahan narapidana bandar narkoba telah berlangsung sejak 4 Juni 2020 pukul 23.00 WIB dan tiba di Pulau Nusakambangan pada 5 Juni 2020 pukul 05.00 WIB.

Sejumlah anggota Dit Narkoba Polda Metro Jaya memeriksa paket-paket sabu yang gagal diselundupkan di Dermaga eks Hotel Mandalika, Anyer, Serang, Banten, Kamis (13/7). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Pemindahan ini merupakan bentuk komitmennya untuk memberantas peredaran narkotika di dan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan Negara (rutan). "Ini baru rangkaian pertama, tentu ada rangkaian-rangkaian berikutnya," ungkapnya.

Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang tengah terjadi, Reynhard juga mengungkapkan bahwa seluruh proses pemindahan narapidana menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Pandemi ini tidak menghalangi kami untuk terus berkinerja. Ini juga sebagai langkah persiapan kami menuju new normal, dimana seluruh aktivitas nantinya harus berdasarkan protokol kesehatan," ujar jenderal Polisi ini.

Reyhard juga memberikan apresiasi terhadap aparat penegak hukum lainnya yang bekerja sama dalam pemberantasan narkotika.

"Kami juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Badan Narkotika Nasional. Apresiasi kami sampaikan atas kerja sama yang baik hingga saat ini," ungkap Reynhard.

Baca Juga

Kasus Gratifikasi THR yang Diduga Libatkan Rektor UNJ Dinilai Memalukan

Reynhard juga menegaskan tidak ada toleransi bagi petugas maupun warga binaan yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

"Terapkan tata nilai PASTI. tidak ada toleransi bagi siapa pun yang berusaha untuk melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya terkait tindak pidana narkotika," tegas Reynhard. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Mengaku Ada Petugas Medis di Jakarta Terpapar Corona
Indonesia
Anies Mengaku Ada Petugas Medis di Jakarta Terpapar Corona

Pemprov DKI menyampaikan penghargaan tertinggi

Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya
Indonesia
Gagal Bayar Dinilai Jadi Penyebab Anjloknya Saham Jiwasraya

Dia dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan lanjutan

Belasan Nakes Positif COVID-19, Pemkab Bantul Tutup 3 Puskesmas
Indonesia
Belasan Nakes Positif COVID-19, Pemkab Bantul Tutup 3 Puskesmas

Banyaknya nakes yang terkena covid-19 disebabkan masifnya pemeriksaan Swab dan rapid test.

 Bila Terpilih Jadi Wagub DKI, PDIP Harap Riza Patria Tidak Jadi Ban Serep
Indonesia
Bila Terpilih Jadi Wagub DKI, PDIP Harap Riza Patria Tidak Jadi Ban Serep

Terlepas dari itu, Gembong berpesan kepada Riza supaya bisa mengisi kekosongan dari Gubernur Anies Baswedan bila ada kegiatan atau jangan semata-mata jadi ban serep.

Didakwa Selundupkan Handpone, Putra Siregar Ngaku Jadi Korban Pembunuhan Karakter
Indonesia
Didakwa Selundupkan Handpone, Putra Siregar Ngaku Jadi Korban Pembunuhan Karakter

Menurut kesaksian Putra Siregar, barang tersebut didapatnya dari seseorang teman bernama Jimmy.

NasDem Merapat ke Mantu Jokowi di Pilkada Medan
Indonesia
NasDem Merapat ke Mantu Jokowi di Pilkada Medan

Bobby Nasution sudah menerima rekomendasi dukungan dari lima partai, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan NasDem.

 Gerindra Percaya Diri Riza Patria Didukung Banyak Fraksi DPRD DKI
Indonesia
Gerindra Percaya Diri Riza Patria Didukung Banyak Fraksi DPRD DKI

"Saya sih mengatakan jujur karena Riza kan temennya banyak di DPRD itu menurut saya," kata Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Layani Perekaman e-KTP, Pegawai Disdukcapil Sleman Kenakan APD
Indonesia
Layani Perekaman e-KTP, Pegawai Disdukcapil Sleman Kenakan APD

"Kami sudah mengubah ruangan perekaman KTP El dan ruangan mengantri pengurusan surat-surat juga melengkapi pegawai dengan APD esuai standar keamanan COVID-19," Jelas Jazim

Update COVID-19 Kamis (14/5): 16.006 Positif, 3.518 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (14/5): 16.006 Positif, 3.518 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 568 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

PSI Soroti Kebijakan Pemprov DKI Legalkan PKL Jualan di Trotoar
Indonesia
PSI Soroti Kebijakan Pemprov DKI Legalkan PKL Jualan di Trotoar

“Sampai saat ini kita belum tahu konsep penataan PKL yang diusulkan Pemprov seperti apa. Padahal, ini penting supaya kita bisa evaluasi," kata Anggota DPRD Fraksi PSI Eneng Malianasari