Puluhan Anak di Jateng Putus Sekolah karena Terjerat Kasus Hukum Anak Berhadapan Hukum binaan Bapas Klaten, Jawa Tengah, Jumat (23/7). (MP/Bapas Klaten)

MerahPutih.com - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jawa Tengah mencatat sebanyak 65 anak putus sekolah saat menjalani proses hukum. Data tersebut tercatat dari Januari sampai Juni 2021.

Kepala Bapas Klas II Klaten, Eko Bekti mengatakan, Bapas Klaten saat ini pihaknya menangani empat klien anak putus sekolah atau atau Anak berkonflik dengan Hukum (AKH). Keempat anak itu berasal dari Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri.

Baca Juga

Ketua DPR Sebut Anak-Anak Kelompok Rentan Terinfeksi COVID-19

"Hak pendidikan anak tidak boleh terputus karena status pidana," ujar Eko, Sabtu (24/7)

Dikatakannya, pendidikan adalah hak yang penting dan mendasar bagi setiap orang. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Dimana setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

"Sesuai Pasal 3 UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) anak yang terlibat dalam masalah pidana juga diberikan hak-hak khusus, salah satunya yaitu hak untuk tetap memperoleh pendidikan," katanya.

Anak Berhadapan Hukum binaan Bapas Klaten, Jawa Tengah menerima bantuan dari LSM Kapas, (MP/Bapas Klaten)

Data Bapas Jawa Tengah sepanjang tahun ini, kata dia, sebanyak 65 anak putus sekolah karena terjerat masalah hukum. Penyebab utama anak putus sekolah, yaitu selama proses hukum berlangsung 49,4 persen anak dikeluarkan dari sekolah secara sepihak; 6,3 persen anak diminta untuk mengundurkan diri dari pihak sekolah, dan 44,3 persen anak mengundurkan diri karena keinginan pribadi.

"Yang kami terima.mereka seharusnya tetap mendapatkan hak pendidikannya, tetapi dikeluarkan atau diminta mengundurkan karena sedang menjalani proses hukum," kata dia.

Ia mengatakan alasan yang kerap muncul dari pihak sekolah adalah menghindari stigma masyarakat terhadap nama baik sekolah. Padahal, mereka terjerat masalah hukum karena akibat salah pergaulan.

"Dibutuhkan penanganan anak yang bersifat lebih humanis. Stigma yang dilekatkan masyarakat termasuk sekolah terhadap mereka kian memperburuk psikis mereka," tutur dia.

Juru bicara LSM Khusus Anak Sahabat Kapas Ajeng Solo, menambahkan jaminan keberlanjutan dan kemudahan akses pendidikan bagi AKH akan sangat berarti bagi masa depan anak. Melalui pendidikan, mereka akan mampu meningkatan kepercayaan dirinya dan kualitas hidupnya.

"Karena apapun status hukum anak, mereka memiliki hak yang sama atas pendidikan dan setiap anak berhak atas kesempatan kedua. Selamat Hari Anak Nasional," pungkas Ajeng. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Peringati Hari Anak Nasonal, Ancol Gelar Vaksinasi Khusus Anak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sembilan Titik di Jakarta Diberlakukan Crowd Free Night Setiap Hari
Indonesia
Sembilan Titik di Jakarta Diberlakukan Crowd Free Night Setiap Hari

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menerapkan kebijakan Crowd Free Night di kawasan DKI Jakarta dalam rangka mengurangi kerumunan di tengah naiknya kasus COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Anak SD di Afrika Selatan Meninggal Dunia Setelah Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anak SD di Afrika Selatan Meninggal Dunia Setelah Vaksin COVID-19

13 anak meninggal tidak berselang lama setelah menerima tembakan vax c-19 di sekolahnya.

Tetap Taat Prokes, Biar 32.061 Kematian di Periode 1-29 Juli Tidak Terulang
Indonesia
Tetap Taat Prokes, Biar 32.061 Kematian di Periode 1-29 Juli Tidak Terulang

pemerintah telah memberlakukan pembatasan mobilitas melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penularan COVID-19.

Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Indonesia
Masuk ke Seluruh Fasilitas Publik Bakal Diwajibkan Pakai Aplikasi Peduli Lindungi

Penggunaan Peduli Lindungi agar mencegah laju pertumbuhan COVID-19 di tengah pelonggaran aktivitas warga yang saat ini telah berlaku.

Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku di Tengah Ledakan Kasus Omicron
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta Tetap Berlaku di Tengah Ledakan Kasus Omicron

Dengan demikian, penindakan hukum terhadap kendaraan yang melanggar kawasan ganjil-genap tetap berjalan seperti biasa.

STRP Masih Jadi Syarat Keluar Masuk Wilayah Aglomerasi
Indonesia
STRP Masih Jadi Syarat Keluar Masuk Wilayah Aglomerasi

Kemenhub kembali menerapkan kebijakan sesuai SE Menhub Nomor 14

Tito Izinkan ASN Kemendagri dan BNPP Laksanakan WFH
Indonesia
Tito Izinkan ASN Kemendagri dan BNPP Laksanakan WFH

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengizinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers
Indonesia
Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers

"Kami sangat menyesalkan putusan ini. Karena bagaimanapun keputusan ini akan menjadi preseden buruk kebebesan pers," kata Direktur LBH Ade dalam keterangannya, Selasa (23/11).

Holding BUMN Pangan Lakukan Pencegahan Wabah Penyakit Kuku dan Mulut
Indonesia
Holding BUMN Pangan Lakukan Pencegahan Wabah Penyakit Kuku dan Mulut

Saat ini, Berdikari memiliki stok hewan ternak 1.408 ekor sapi di wilayah Jawa Barat, NTB dan Sulawesi Selatan, serta 1.213 ekor domba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sosok Figur yang Dilirik PKS untuk Pilpres 2024
Indonesia
Sosok Figur yang Dilirik PKS untuk Pilpres 2024

Partai dakwah itu sudah melirik sejumlah figur dengan kepemilikan elektabilitas tinggi untuk bisa diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,