Pulihkan Ekonomi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Jadi Prioritas Utama Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan program pemulihan ekonomi nasional harus dimulai dari masyarakat menengah ke bawah.

"Saya tegaskan, masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” ujar Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (18/8).

Ia menegaskan, pembangunan sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah tidak boleh melalaikan serta mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan mengarusutamakan SDM harus menjadi salah satu paradigma utama pemerintah dalam pembangunan yang dicanangkan.

Baca Juga:

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Cak Imin, Bakal Mangkir Lagi?

Cak Imin, sapaan Muhaimin, mengapresiasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020, cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"PEN secara jelas diarahkan untuk mendorong reformasi struktural. Tujuannya, meningkatkan produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, transformasi digital serta yang tak kalah penting mengantisipasi perubahan demografi.

Dengan modal itu, kata dia, ekonomi diharapkan akan tumbuh 4,5-5,5 persen. Sebuah target yang sesungguhnya berat tapi sangat mungkin dicapai ketika seluruh kekuatan, potensi, dan sumberdaya dikonsolidasikan menuju cita-cita bersama itu.

Namun, menurut Cak Imin, kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemulihan ekonomi sebagaimana tercermin dalam RAPBN yang disampaikan di hadapan kami. Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset," katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)

Muhaimin mencontohkan, dalam RAPBN 2021, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus Ami, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema perlindungan sosial sebesar Rp110, 2 triliun. Selain itu untuk dana UMKM sebesar Rp48,8 triliun, pembiayaan koperasi Rp14,9 triliun, dan insentif dunia usaha sebesar Rp20,4 triliun.

Menurut Gus Ami, dengan anggaran sebesar itu masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal itu penting agar mereka tidak menjadi klaster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.

"Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawutan data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi," kata Gus Ami.

Baca Juga:

Kurangi Beban Komjen Firli, IPW Desak Agus Rahardjo Cs Bongkar Dugaan Korupsi Cak Imin

Ke depan, sebagaimana dikutip Antara, dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, negara memang harus hadir untuk menyantuni kelas-kelas sosial rakyat yang diasuhnya.

"Itulah sesungguhnya esensi tugas negara. Kehadiran negara salah satunya terwujud dalam penganggaran dalam RAPBN, yang di dalamnya harus menunjukkan secara jelas keberpihakan negara sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya. RAPBN 2021 ini baru akan bermakna ketika berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Video Panas Mirip Artis
Indonesia
Polisi Tangkap Pelaku Penyebar Video Panas Mirip Artis

Polda Metro Jaya menangkap pelaku penyebaran video syur yang diduga melibatkan artis.

PA 212 Tolak Ahok jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru
Indonesia
PA 212 Tolak Ahok jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk jadi salah satu kandidat Badan Otorita ibu kota baru.

Update COVID-19 Jumat (15/5): 16.496 Positif, 3.803 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (15/5): 16.496 Positif, 3.803 Sembuh

"Total 16.496 kasus positif, angka kesembuhan mencapai 3.803 pasien," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Ahmad Yurianto

Gugus Tugas Distribusikan Alat PCR Deteksi COVID-19 ke 12 Provinsi
Indonesia
Gugus Tugas Distribusikan Alat PCR Deteksi COVID-19 ke 12 Provinsi

Perakitan alat ini membutuhkan waktu beberapa hari dan kehati-hatian yang tinggi.

Marinir Kawal Pengiriman 11 Truk Bantuan Korban Banjir Bandang di Bekasi dan Karawang
Indonesia
Marinir Kawal Pengiriman 11 Truk Bantuan Korban Banjir Bandang di Bekasi dan Karawang

Pasukan itu nantinya siap untuk melakukan evakuasi kepada warga

Ribuan Pekerja Malam Gerunduk Kantor Risma Minta Perwali No 33 Dicabut
Indonesia
Ribuan Pekerja Malam Gerunduk Kantor Risma Minta Perwali No 33 Dicabut

"Para pekerja seni ini menuntut hak mereka untuk di buka kembali lapangan pekerjaannya, sudah sekitar 4 bulan mereka dirumahkan dan tidak berpenghasilan apalagi tak ada bantuan buat mereka," imbuh Nurdin.

Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka
Indonesia
Kontras Desak Kemenkumham Bebaskan Pelaku Pemufakatan Makar Papua Merdeka

Kontras melanjutkan, mereka berhak mendapatkan hak atas kesehatan.

Mantan Presiden Maladewa Gayoom Positif COVID-19
Dunia
Mantan Presiden Maladewa Gayoom Positif COVID-19

Mantan Presiden Maladewa Maumoon Abdul Gayoom mengatakan bahwa dirinya positif terinfeksi virus corona (COVID-19).

7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja
Indonesia
7 Hari Beruntun, Gerakan Buruh Jakarta Gelar Demo Tuntut Batalkan UU Cipta Kerja

Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Sebut Dirinya Tak Pantas Dipidana
Indonesia
Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Sebut Dirinya Tak Pantas Dipidana

Napoleon menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri