Pulang Mudik, Warga Diperingatkan untuk Tak Keluar Rumah Pengendara melintasi spanduk peringatan untuk pemudik di kawasan Sawah Besar, Jakarta, Minggu (16/5/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

MerahPutih.com - Seluruh pemudik ataupun masyarakat yang kembali dari bepergian pada saat libur Lebaran tahun ini diminta melakukan isolasi mandiri. Apalagi jika mereka datang dari zona merah dan oranye.

Upaya ini perlu dilakukan untuk mencegah potensi lonjakan kasus akibat adanya transmisi penularan COVID-19, khususnya di masa arus balik mudik Lebaran 2021.

"Imbauan kami kepada seluruh pimpinan, seluruh komunitas untuk mengingatkan mereka yang kembali dari daerah-daerah zona merah dan zona oranye, mohon berkenan melakukan karantina mandiri di kediaman," kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/5).

Baca Juga:

Kelurahan Kebon Melati Tanah Abang Tempel Stiker Rumah Pemudik

Yang perlu diperhatikan sekarang, lanjut Doni, adalah bagaimana agar kasus ini tidak melonjak seperti pengalaman libur tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu faktor utamanya adalah melakukan program karantina secara mandiri bagi mereka yang kembali dari bepergian.

Menurut Doni, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, bahwa posko telah berperan menghimbau kepada masyarakat yang berpergian melakukan karantina mandiri.

Ilustrasi - Petugas kepolisian memang stiker tanda isolasi mandiri bagi warga mudik. (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Selatan)
Petugas kepolisian memang stiker tanda isolasi mandiri bagi warga mudik. (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Selatan)

Ia menyebut pascalibur panjang diprediksi akan terjadi kenaikan kasus COVID-19. Seperti halnya yang diprediksi akan terjadi pascalibur Lebaran tahun ini.

Menurutnya, belajar dari pengalaman setahun terakhir, kasus aktif yang meningkat setelah libur panjang itu berada pada kisaran 78 persen sampai dengan 116 persen.

Baca Juga:

Pulang Mudik, Puluhan Warga Mangga Dua Selatan Digiring ke Posko Tes COVID-19

Sedangkan angka kematiannya berkisar antara 46 persen dan 75 persen.

"Ini terjadi setiap libur panjang,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo, kata dia, akan memastikan tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19 seperti sebelumnya.

“Kita semua sudah banyak pelajaran pengalaman dari apa yang terjadi pada periode sebelumnya,” tutup dia. (Knu)

Baca Juga:

Pangdam Jaya Sebut RSD Wisma Atlet Siap Tampung Pemudik Positif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diseret dan Ditutup Mata, Penangkapan Munarman Diprotes Pengacara
Indonesia
Diseret dan Ditutup Mata, Penangkapan Munarman Diprotes Pengacara

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan advokat termasuk penegak hukum. Menurut Hariadi, jika dipanggil secara patut, Munarman pasti akan patuh.

Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa Sulbar Capai 91 Jiwa
Indonesia
Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa Sulbar Capai 91 Jiwa

Potensi bahaya lain yaitu gempa bumi yang dapat terjadi setiap saat

Cara Pemprov DKI Peringati Hari Pangan Sedunia
Indonesia
Cara Pemprov DKI Peringati Hari Pangan Sedunia

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) mengajak masyarakat ibu kota untuk mengkomsumsi makanan lokal. Hal itu sebagai rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah
Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Penanganan Pandemi COVID-19 Butuh Sila Kedua Pancasila
Indonesia
Penanganan Pandemi COVID-19 Butuh Sila Kedua Pancasila

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Wagub Akui Jajaran Pemprov DKI Sering Tertipu Pelaku Usaha
Indonesia
Wagub Akui Jajaran Pemprov DKI Sering Tertipu Pelaku Usaha

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui jajaran satpol PP kerap dikelabui oleh pelaku usaha saat pelaksanaan pengawasan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Lemahnya Kemenkes Jadi Lahan Bisnis RS Swasta Mainkan Harga Rapid Test
Indonesia
Lemahnya Kemenkes Jadi Lahan Bisnis RS Swasta Mainkan Harga Rapid Test

Menurut Trubus, harga rapid test sebesar Rp150 yang ditetapkan Kemenkes masih terbilang normal

Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta
KPR
Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta

Sudah saatnya masyarakat berpenghasilan rendah dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang membantu.

PDIP Klaim Menangkan 4 Pilkada di Sumbar
Indonesia
PDIP Klaim Menangkan 4 Pilkada di Sumbar

Berdasarkan hitung cepat, PDIP berhasil menempatkan 4 kader partai menjadi kepala daerah di Pilkada Sumatera Barat.

Kasus COVID-19 di Jakarta Mengkhawatirkan, Anies Didesak Lockdown RT/RW Zona Merah
Indonesia