Pukat UGM: Sanksi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Sangat Ringan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)

MerahPutih.com - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai, sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik terlalu ringan.

"Sangat ringan, apalagi hanya pemotongan gaji pokok," kata Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin (31/8).

Ia memandang, sanksi tersebut terlalu ringan mengingat gaji pokok Wakil Ketua KPK hanya bagian kecil dari total penghasilan yang diterima setiap bulan.

Baca Juga:

MAKI Minta Lili Pintauli Mengundurkan Diri dari KPK

Ia menyebutkan, gaji pokok Wakil Ketua KPK berkisar Rp 4,6 juta sementara untuk take home pay (THP) sekitar Rp 89 juta per bulan.

"Jadi potongan gaji pokok tidak banyak berpengaruh terhadap penghasilan bulanan," ujar dia.

Zaenur mengatakan, sanksi yang layak dan tepat dijatuhkan kepada Lili adalah diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 4 huruf b Perdewas 02/2020.

"Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan KPK karena telah menyalahgunakan kewenangan yakni berhubungan dengan pihak berperkara," kata dia.

Menurutnya, Lili tidak sekadar melanggar kode etik, melainkan telah merambah perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 36 UU 30/2002 jo Uu 19/2019 tentang KPK.

Pasal tersebut, kata Zaenur, melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apa pun. Berdasarkan pasal 65 UU KPK, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun penjara.

"Mengapa berhubungan dengan pihak berperkara menjadi perbuatan terlarang di KPK? Karena dapat menjadi pintu masuk jual beli perkara atau pemerasan oleh insan KPK," kata dia.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

Perbuatan serupa, menurut dia, pernah dilakukan eks penyidik KPK Suparman atau eks penyidik KPK Robin.

"Perkara menjadi rawan bocor kepada pihak luar jika ada hubungan antara insan KPK dengan pihak berperkara," kata dia.

Dengan pelanggaran semacam itu, menurut dia, KPK akan kesulitan menangani perkara tersebut bahkan bisa gagal diusut.

Putusan ringan oleh Dewas KPK tersebut, kata dia, bisa berdampak buruk bagi KPK karena semakin menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu.

Baca Juga:

Lili Pintauli Masih Kantongi Rp 87 Juta Per Bulan Meski Gaji Dipotong 40 Persen

Berdasarkan putusan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli adalah penyalahgunaan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani.

Adapun yang dimaksud dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani adalah Wali Kota nonaktif Tanjung Balai M Syahrial yang tersandung perkara dugaan suap lelang jabatan.

Atas pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Lili Pintauli, Dewas KPK memberi sanksi berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. (*)

Baca Juga:

Langgar Kode Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terima Putusan Dewas

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya
Indonesia
Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya

Youtuber Magdalena Fridawati atau yang dikenal dengan Mgdalenaf mengaku ditipu oleh asitennya sendiri. Ia mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 miliar.

BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh
Indonesia
BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh

BPBD Kulon Progo berencana menambah alat sistem peringatan dini (early warning system/EWS) tanah longsor di kawasan Bukit Menoreh.

Jokowi Perintahkan Bupati Ngerti Detail dan Monitor Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Perintahkan Bupati Ngerti Detail dan Monitor Vaksinasi COVID-19

Presiden mengarahkan agar vaksinasi didahulukan untuk mereka yang beraktivitas di tempat-tempat yang memiliki interaksi tinggi, seperti pasar, terminal dan sebagainya.

Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Momentum HUT DKI Ke-494, Ketua DPRD Dorong Ali Sadikin Jadi Pahlawan Nasional

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan kembali gelar pahlawan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

DLH DKI Segel Saluran Outlet Limbah Pabrik Farmasi di Jakut
Indonesia
DLH DKI Segel Saluran Outlet Limbah Pabrik Farmasi di Jakut

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan saluran outlet air limbah pabrik farmasi di Jakarta Utara, yaitu PT. B pada Selasa (30/11).

Ini Duit Suap dan Penyuap Pejabat Pajak Angin Prayitno dan Anak Buahnya
Indonesia
Ini Duit Suap dan Penyuap Pejabat Pajak Angin Prayitno dan Anak Buahnya

Suap puluhan miliar diberikan lantaran Angin membantu mengurus pemeriksaan tahun pajak 2016.

Bioskop di Kediri Mulai Beroperasi, Penonton Wajib Serahkan Data Diri
Indonesia
Bioskop di Kediri Mulai Beroperasi, Penonton Wajib Serahkan Data Diri

Transaksi pembelian tiket dilakukan secara online dan juga offline. Namun, pengelola menyarankan agar semua pengunjung menggunakan sistem pembelian secara online

Menko PMK Tekankan Pentingnya Karantina Terbatas Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Menko PMK Tekankan Pentingnya Karantina Terbatas Tekan Penyebaran COVID-19

Ia pun menekankan pentingnya karantina terbatas mulai tingkat desa/kelurahan sampai RT/RW untuk menekan penularan corona.

Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar
Indonesia
Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar

Berdasarkan Inmendagri, Kota Solo, Jawa Tengah masih berstatus PPKM Level 4 sehingga belum bisa membuka sekolah tatap muka.

Terkait Jam Malam, Ini Jalan-Jalan di Jakarta Terkena Penyekatan
Indonesia
Terkait Jam Malam, Ini Jalan-Jalan di Jakarta Terkena Penyekatan

Polda Metro Jaya malam ini menyekat 10 titik ruas jalan ibu kota terkait pembatasan mobilitas pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.