PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi Ketua PUKAT UGM Oce Madril (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi UGM menilai RUU Omnibuslaw Cipta Kerja membuka celah korupsi lebih besar. Kepala PUKAT UGM, Oce Madril menjelaskan secara substansi RUU Cipta Kerja mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap potensi korupsi.

Oce menjelaskan RUU Ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah pusat yang dapat mengurangi desentralisasi di Indonesia. Sentralisasi yang berlebihan rentan terhadap potensi korupsi, salah satunya karena akan semakin minimnya pengawasan.

“Pemusatan kewenangan pada presiden (presiden heavy) dapat menyisakan persoalan bagaimana memastikan kontrol persiden atas kewenangan itu,” ujar Oce melalui keterangan pers di Yogyakarta seperti ditulis pada Jumat (9/10).

Baca Juga:

Demo UU Cipta Kerja Picu Lonjakan Kasus COVID-19

RUU Cipta Kerja bukan solusi atas persoalan regulasi yang ada di Indonesia. Banyak pendelegasian wewenang yang terdapat dalam RUU ini tidak mencerminkan simplifilkasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19. Rapat-rapat pembahasan diselenggarakan secara tertutup dan perkembangan pembahasan draft tidak didistribusikan kepada publik. Menurutnya, pembahasan yang terus berlangsung selama pandemi dan dilakukan tanpa partisipasi publik yang maksimal hanya semakin menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap suara dan masukan publik.

“Minimnya keterbukaan dan partisipasi publik membuat draft RUU Cipta Kerja rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja,” jelas dia.

Peneliti korupsi dari PUKAT UGM
Ilustrasi: PUKAT UGM (Foto: Humas UGM)

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang berbahaya karena pengelolaan sumber daya negara diarahkan diolah secara ekstraktif.

"Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan arus global bahwa pengelolaan sumber daya negara itu diarahkan pada proses yang inovatif dan sangat memperhatikan aspek lingkungan sebagai fundamental dari pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di negara,"

Ia menilai RUU itu menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan pandangan pendiri bangsa.

Baca Juga:

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

RUU itu pada saat yang sama disebutnya justru mengesampingkan perlindungan kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.

Sebelumnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10). Uu ini menuai tanggapan banyak pihak. (Teresa Ika/Yogyakarta)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perusahaan Jasa Penerbangan Ini Tawarkan Tes PCR dengan Harga Rp 285 Ribu
Indonesia
Perusahaan Jasa Penerbangan Ini Tawarkan Tes PCR dengan Harga Rp 285 Ribu

Yakni mulai Rp 285 ribu untuk tes PCR dan tes cepat antigen Rp 35 ribu di sejumlah fasilitas kesehatan mitra yang ditunjuk di sejumlah daerah.

Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata
Indonesia
Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata

Munculnya siklon tropis seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bukti bahwa perubahan iklim global itu nyata.

[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi

Berdasarkan keterangan tanggal dan jam, tidak ditemukan artikel dengan tampilan sampul serta judul seperti demikian.

Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar
Indonesia
Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar

Eks Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara, akhirnya memenuhi panggilan polisi soal dugaan korupsi. Sebelumnya, keduanya tidak hadir karena ada kegiatan lain.

Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir
Indonesia
Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir

"Kalau terjadi pembangkangan meskipun ini perdata, supaya ini diingat kalau disengaja, melanggar keperdataan, ini bisa saja nanti berbelok ke pidana," kata Mahfud.

Ketimpangan Distribusi Vaksin COVID-19 Bagi Negara Miskin
Dunia
Ketimpangan Distribusi Vaksin COVID-19 Bagi Negara Miskin

Indonesia menargetkan bisa melakukan vaksinasi sebanyak 181. Sehingga dibutuhkan ketersediaan sekitar 426 juta dosis vaksin.

BNPT Kutuk Teror Bom di Kabul Afghanistan
Indonesia
BNPT Kutuk Teror Bom di Kabul Afghanistan

Serangan bom di Kabul, Afghanistan yang menewaskan puluhan orang menuai kecaman dunia internasional.

Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021
Indonesia
Tok! Anies Tetapkan UMP DKI 2021

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan

Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan
Indonesia
Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan

MK telah menyelesaikan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan I gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Isu Baiat Mencuat, Polri Ingatkan Orang Tua Tak Boleh Lengah Awasi Anaknya
Indonesia
Isu Baiat Mencuat, Polri Ingatkan Orang Tua Tak Boleh Lengah Awasi Anaknya

Apabila ada perilaku-perilaku yang berubah, harus cepat tanggap