PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi Ketua PUKAT UGM Oce Madril (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi UGM menilai RUU Omnibuslaw Cipta Kerja membuka celah korupsi lebih besar. Kepala PUKAT UGM, Oce Madril menjelaskan secara substansi RUU Cipta Kerja mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang rentan terhadap potensi korupsi.

Oce menjelaskan RUU Ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah pusat yang dapat mengurangi desentralisasi di Indonesia. Sentralisasi yang berlebihan rentan terhadap potensi korupsi, salah satunya karena akan semakin minimnya pengawasan.

“Pemusatan kewenangan pada presiden (presiden heavy) dapat menyisakan persoalan bagaimana memastikan kontrol persiden atas kewenangan itu,” ujar Oce melalui keterangan pers di Yogyakarta seperti ditulis pada Jumat (9/10).

Baca Juga:

Demo UU Cipta Kerja Picu Lonjakan Kasus COVID-19

RUU Cipta Kerja bukan solusi atas persoalan regulasi yang ada di Indonesia. Banyak pendelegasian wewenang yang terdapat dalam RUU ini tidak mencerminkan simplifilkasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19. Rapat-rapat pembahasan diselenggarakan secara tertutup dan perkembangan pembahasan draft tidak didistribusikan kepada publik. Menurutnya, pembahasan yang terus berlangsung selama pandemi dan dilakukan tanpa partisipasi publik yang maksimal hanya semakin menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap suara dan masukan publik.

“Minimnya keterbukaan dan partisipasi publik membuat draft RUU Cipta Kerja rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja,” jelas dia.

Peneliti korupsi dari PUKAT UGM
Ilustrasi: PUKAT UGM (Foto: Humas UGM)

Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan menjadi undang-undang berbahaya karena pengelolaan sumber daya negara diarahkan diolah secara ekstraktif.

"Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan arus global bahwa pengelolaan sumber daya negara itu diarahkan pada proses yang inovatif dan sangat memperhatikan aspek lingkungan sebagai fundamental dari pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di negara,"

Ia menilai RUU itu menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan pandangan pendiri bangsa.

Baca Juga:

Berikut Sikap Pemerintah Menanggapi Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja

RUU itu pada saat yang sama disebutnya justru mengesampingkan perlindungan kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.

Sebelumnya UU Omnibuslaw Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10). Uu ini menuai tanggapan banyak pihak. (Teresa Ika/Yogyakarta)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi
Indonesia
Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan acara akad nikah dan upacara pernikahan di dalam gedung selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga
Indonesia
Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga

"280 perahu karet kami sifatnya standby untuk penyelamatan dan evakuasi, pos pemadam kita ada 139 pos. Baik di kecamatan atau kelurahan satu pos minimal satu atau dua perahu karet,” jelas Satriadi.

Pemprov DKI Siap Uji Coba Sekolah Tatap Muka 7 April
Indonesia
Pemprov DKI Siap Uji Coba Sekolah Tatap Muka 7 April

Ada kurang lebih 96 sekolah dari tingkat SD sampai SMA yang mengikuti uji coba ini

H-1 Larangan Mudik, Penumpang Bandara YIA Naik 58 Persen
Indonesia
H-1 Larangan Mudik, Penumpang Bandara YIA Naik 58 Persen

Jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, naik 58 persen menjelang pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Kenaikan mulai terjadi sejak Rabu (28/4).

[Hoaks atau Fakta]: Sinar X TV Tabung Bisa Membunuh Virus
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sinar X TV Tabung Bisa Membunuh Virus

Sinar X sendiri dihasilkan melalui suatu tabung yang memiliki mekanisme bertemunya elektron dan anoda. Elektron sendiri dihasilkan melalui katoda yang dipanaskan.

Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa
Indonesia
Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terutama di Bidang Intelijen dapat memonitor seluruh penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik Vaksinasi COVID-19 Helena Lim
Indonesia
Polisi Selidiki Unsur Pidana di Balik Vaksinasi COVID-19 Helena Lim

“Ini kita lagi mau selidiki ada nggak pidananya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat

Penumpang Pesawat Daerah PPKM Level 1 dan 2, Cuma Tunjukan Hasil Negatif COVID-19
Indonesia
Penumpang Pesawat Daerah PPKM Level 1 dan 2, Cuma Tunjukan Hasil Negatif COVID-19

Bandara-bandara AP II didukung oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan yang akan melakukan validasi dokumen kesehatan.

Mendagri Larang Penjabat Daerah Gelar Open House Lebaran
Indonesia
Mendagri Larang Penjabat Daerah Gelar Open House Lebaran

Melalui SE tersebut kepala daerah diminta tidak menggelar buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan open house saat Idul Fitri 1442 H.

Mahfud MD Izinkan Anak Buah Rizieq Shihab Bentuk FPI
Indonesia
Mahfud MD Izinkan Anak Buah Rizieq Shihab Bentuk FPI

Jadi mendirikan organisasi yang kemudian disingkat FPI tak bisa dilarang asal tidak melanggar hukum dan tidak melanggar ketertiban umum.