Publisher Rights Bakal Selamatkan Pers Indonesia dari Gempuran Platform Digital Asing Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Saat membacakan deklarasi nasional tentang kemerdekaan pers dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Dewan Pers mengingatkan pemerintah terkait publisher rights yang ditunggu Pers Indonesia.

Regulasi hak cipta jurnalistik (publisher rights) ini, diyakini untuk mengatasi fenomena feodalisme digital, yaitu penguasaan dunia digital oleh platform-platform global.

Baca Juga:

Jokowi Dukung Penataan Ekosistem Industri Pers Dengan Platform Digital Asing

"Kita tidak ingin terjadi digital feudalism (feodalisme digital). Agar tidak terjadi digital feudalism, dibutuhkan publisher rights," ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (9/2).

Ia pun menekankan bahwa publisher rights akan mampu membantu dunia pers Indonesia untuk mengatasi gempuran digital yang berpotensi membahayakan kedaulatan digital ataupun kepentingan nasional.

Mantan Menteri Pendidikan ini mengatakan, pihaknya telah merampungkan naskah regulasi "publisher rights" dan telah diberikan kepada pemerintah untuk diproses lebih lanjut.

"Draf untuk publisher rights sudah kami sampaikan. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih. Dorongan dari Bapak Presiden sungguh sangat mulia untuk segera memberi payung yang dapat memayungi kawan-kawan pers supaya terhindar dari gempuran digital," kata mantan Rektor ITS Surabaya ini.

Ia mengatakan Dewan Pers akan menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa elemen pemerintahan, seperti Kapolri, Panglima TNI, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Penandatanganan nota kesepahaman itu, kata Mohammad Nuh, merupakan wujud upaya insan pers agar mampu melebur menjadi satu bagian dalam NKRI bersama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurutnya, karena Indonesia menggunakan sistem demokrasi, pers dapat diibaratkan sebagai "saudara kandung" dari pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam mengelola bangsa Indonesia.

"Jadi, kita ini adalah keluarga besar yang bernama NKRI. Bapak nya sama, ibunya sama, yaitu Ibu Pertiwi," ujar mantan Mendikbud ini.

Presiden Joko Widodo mengingatkan, insan pers Indonesia agar tidak terjebak pragmatisme di tengah perubahan drastis lanskap persaingan media yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

"Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan," kata Presidennya. (Knu)

Baca Juga:

Puncak HPN 2022, Pers Tagih Aturan Publisher Rights ke Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem Tegaskan Belum Berkoalisi dengan Partai Manapun
Indonesia
NasDem Tegaskan Belum Berkoalisi dengan Partai Manapun

Surya Paloh juga menegaskan NasDem belum resmi berkoalisi dengan partai manapun untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang, melainkan hanya pertemuan biasa atau sekedar tukar pendapat.

IDI Diminta Bersinergi Bersama Pemerintah Mewujudkan Transformasi Kesehatan
Indonesia
IDI Diminta Bersinergi Bersama Pemerintah Mewujudkan Transformasi Kesehatan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengharapkan sinergi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama pemerintah dalam mewujudkan transformasi sistem kesehatan yang merata dan berkualitas.

PPKM Level 3, Aktivitas Ekonomi Surabaya Tetap Jalan
Indonesia
PPKM Level 3, Aktivitas Ekonomi Surabaya Tetap Jalan

Mulai hari ini, Selasa (15/2), Kota Surabaya berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Kuburan Massal Ditemukan di Daerah Berjarak 37 Kilometer dari Kiev
Dunia
Kuburan Massal Ditemukan di Daerah Berjarak 37 Kilometer dari Kiev

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memperingatkan lewat video, jika daerah tersebut dipasang banyak ranjau.

Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini
Indonesia
Penjualan Offline Tiket MotoGP Mandalika Dibuka Hari Ini

Tiket dapat dibeli di berbagai gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotel yang tersebar di Indonesia.

Komisi III DPR RI Tegaskan Dokter Sunardi Anggota Teroris
Indonesia
Komisi III DPR RI Tegaskan Dokter Sunardi Anggota Teroris

"Dokter Sunardi memang jaringan dari anggota terorisme. Kita ikut berduka kepada keluarga dokter Sunardi," tegas dia.

Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS
Indonesia
Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS

Masyarakat sipil dinilai sangat berperan dalam terealisasinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang digagas sejak satu dekade lalu itu.

(HOAKS atau FAKTA) : Kalau Jokowi Tiga Periode Ibu-Ibu Bayar Apapun Pakai Kartu
Indonesia
(HOAKS atau FAKTA) : Kalau Jokowi Tiga Periode Ibu-Ibu Bayar Apapun Pakai Kartu

Akun Facebook Boneka Cuan menyebarluaskan tangkapan layar sebuah artikel yang menunjukkan bahwa Ma’ruf Amin mengkampanyekan Jokowi untuk terpilih di periode ketiga, dengan imbuhan bahwa ibu-ibu akan cukup membayar apapun dengan kartu.

BPS Catat Penduduk Miskin Capai 26,16 Juta Orang
Indonesia
BPS Catat Penduduk Miskin Capai 26,16 Juta Orang

Tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level sebelum pandemi COVID-19. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan masih berada di 9,41 persen.

BNN Segera Temui PPATK Bahas Rekening Gendut Sindikat Narkoba
Indonesia
BNN Segera Temui PPATK Bahas Rekening Gendut Sindikat Narkoba

Akan dilakukan upaya penindakan sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika