Publik Silakan Tempuh Jalur Hukum jika Tak Puas dengan KUHP Baru Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. ANTARA/HO-Wisnu Adhi/pri.

MerahPutih.com - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang, meski ditolak sejumlah elemen masyarakat.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau yang karib disapa Bambang Pacul mempersilakan kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan kehadiran KUHP baru untuk menempuh jalur hukum.

"Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Baca Juga:

AJI Sebut 17 Pasal di RKUHP Ancaman Kebebasan Pers

"Kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilakan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo," sambung dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta publik yang tidak sepakat dengan KUHP baru agar tidak melakukan unjuk rasa. Pacul menyarankan mereka mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang belum sepakat terhadap pasal yang ada silakan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review," ujar Pacul. (Pon)

Baca Juga:

Pengesahan RKUHP Perkuat Hukum Pidana Nasional

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perasaan Rosti Simanjutak Hancur Dengar Kabar Brigadir J Tewas Dibunuh
Indonesia
Perasaan Rosti Simanjutak Hancur Dengar Kabar Brigadir J Tewas Dibunuh

"Saya secara manusia sebagai ibunya perasaan saya hancur mendengarkan kabar anak saya ini (tewas dibunuh)," kata Rosti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/10).

Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik
Indonesia
Skema Menuju Endemi COVID-19 Menunggu Evaluasi Mudik

Masa transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi akan berlangsung selama enam bulan. Masa transisi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Legislator NasDem Usul Pembentukan Panja Obat Sirop
Indonesia
Legislator NasDem Usul Pembentukan Panja Obat Sirop

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengusulkan Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait obat sirup yang diduga menyebabkan kasus gangguan ginjal akut.

Anggota DPRD Nilai Gengsi Jadi Alasan Anies Banding soal Kali Mampang
Indonesia
Anggota DPRD Nilai Gengsi Jadi Alasan Anies Banding soal Kali Mampang

"(Banding itu) Akhirnya apa? Yang dicari benar dan salah, di atas benar dan salah itu ada namanya gengsi, (karena) 'gue kalah nih!'," ujar Syarif di Jakarta, Rabu (9/3).

Disnaker Solo Terima Aduan Pekerja Terkait THR yang Dicicil Lima Kali
Indonesia
Disnaker Solo Terima Aduan Pekerja Terkait THR yang Dicicil Lima Kali

Disnaker sudah mendapatkan aduan dari pekerja yang menyebut bahwa perusahaannya akan membayar THR Idul Fitri secara dicicil selama lima kali.

Praktisi Hukum Nilai Mukernas Pemecatan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Tidak Sah
Indonesia
Praktisi Hukum Nilai Mukernas Pemecatan Suharso Monoarfa dari Ketum PPP Tidak Sah

Mukernas yang menghasilkan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP tidak sah.

Jokowi Sebut Stasiun Manggarai Salah Satu yang Tersibuk di Indonesia
Indonesia
Jokowi Sebut Stasiun Manggarai Salah Satu yang Tersibuk di Indonesia

Kepala Negara menyebut Stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun dengan lalu lintas kereta tersibuk di Indonesia.

Raih Banyak Dukungan, Aang Sunadji Siap Maju di Munaslub PB IWbA
Indonesia
Raih Banyak Dukungan, Aang Sunadji Siap Maju di Munaslub PB IWbA

Aang Sunadji yang juga Wakil Bendahara Umum NOC Indonesia siap maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum PB IWbA

Ketum PPP Harap Pemilu 2024 Jadi Proses Demokrasi yang Substansial
Indonesia
Ketum PPP Harap Pemilu 2024 Jadi Proses Demokrasi yang Substansial

Seusai memimpin partainya mendaftar, Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya berharap Pemilu 2024 yang akan datang bisa menjadi pemilu yang lebih cerdas.

Prabowo Sebut Gerindra-Demokrat Punya Persamaan Ideologi
Indonesia
Prabowo Sebut Gerindra-Demokrat Punya Persamaan Ideologi

"Kita sama-sama sangat komitmen sangat berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu kita sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi ini dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo