Publik Minta Pilkada Serentak Ditunda Kerumunan massa saat daftar pilkada. (Ismail/Jawa Tengah).

MerahPutih.com - Pilkada Serentak 2020 diminta ditunda di seluruh daerah karena khawatir kerumunan massa dalam Pilkada menciptakan klaster baru COVID-19. Hal tersebut merupakan hasil survei Polmatrix Indonesia yang dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 melalui sambungan telepon dengan margin of error survei sebesar plus minus 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto memaparkan, sebanyak 12,1 persen lebih memilih Pilkada ditunda di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Sedangkan yang menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal sebanyak 10,6 persen, dan sisanya 4,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab. Pilkada sendiri sudah ditunda dari jadwal sebelumnya pada 9 September 2020.

Baca Juga:

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi



Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.

"Bisa dibayangkan luasnya daerah yang menggelar pilkada dan banyaknya kontestan yang akan beradu merebut suara pemilih di tiap daerah," ujarnya.

Dari data, sedikitnya 63 orang bakal calon kepala daerah diketahui positif COVID-19, dan jumlahnya masih terus bertambah. Demikian pula dengan penyelenggara pemilu, dari komisioner KPU dan KPUD, Bawaslu, hingga petugas di tingkat bawah yang terjangkit. Opsi protokol kesehatan dalam Pilkada diragukan efektivitas-nya, terbukti dari banyaknya pelanggaran yang ada.

Kerumunan saat pilkada
Kerumunan massa saat tahapan pilkada. (Foto: Tangkapan Layat Twitter)

Dendik mengatakan, tanpa ada Pilkada saja penyebaran virus masih terus berlangsung, apalagi bila Pilkada tetap diselenggarakan. Bahkan, dengan pola kampanye yang masih mengandalkan pengumpulan massa, virus akan lebih cepat menular.

"Dampaknya daerah-daerah tersebut bisa menerapkan kembali PSBB yang berujung pada hancurnya perekonomian dan penghidupan masyarakat," tutur Dendik.

Baca Juga:

Perintah Luhut Kendalikan Pandemi COVID-19 di 9 Provinsi



Alwan Ridha Ramdani

LAINNYA DARI MERAH PUTIH