Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) sebagai salah satu gim yang masuk dalam radar pengawasan ketat pemerintah untuk segera diblokir.
PUBG, sebuah permainan bergenre battle royale yang sangat populer, dinilai secara eksplisit mempertontonkan penggunaan berbagai jenis senjata api dalam simulasi perang.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pendampingan orang tua dan sekolah merupakan kunci utama agar anak-anak tidak terpapar dampak negatif dunia digital, khususnya akses konten game yang mengandung unsur kekerasan.
"Yang paling penting, pengawasan itu jangan hanya administratif, harus melibatkan sekolah dan orang tua secara aktif,” ujar Trubus di Jakarta, Senin (10/11).
Baca juga:
PUBG Masuk Target Pemerintah Batasi Game Online Buntut Aksi Peledakan SMAN 72
Pernyataan Trubus tersebut disampaikan menanggapi kasus ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Pelaku yang juga pelajar tersebut dikabarkan mengalami perundungan (bullying) yang diduga menjadi motif untuk melakukan aksi tersebut.
Di lokasi juga ditemukan benda yang diduga mirip senjata airsoft gun dan revolver yang setelah pemeriksaan dipastikan bahwa senjata itu adalah mainan seperti di game-game online.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait wacana untuk membatasi hingga menutup peredaran sejumlah game online di Indonesia, sebagai buntut tragedi ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11).
“Tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah (pusat) untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali,” ujar Pramono.
Pemerintah sedang mencari solusi untuk menekan dampak negatif dari fenomena ini. Alasannya, beberapa gim daring terindikasi mengandung elemen yang tidak baik dan berpotensi merusak moral generasi muda terutama imbas dari ledakan di SMAN 72.
