Frengky Aruan
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mendukung supaya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disahkan secepatnya. Ia mengklaim tak ingin RUU Perampasan Aset dibahas secara tergesa-gesa.
Hal itu disampaikan Puan kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5). Puan menyatakan perlunya penampungan aspirasi dari berbagai pihak sebelum RUU itu dibahas DPR.
"Kita awalnya tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapat pendapat dari elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa pendapatnya, dari seluruh elemen masyarakat setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset," kata Puan.
Ia menjelaskan DPR bakal mengutamakan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelahnya barulah DPR berencana membahas RUU Perampasan Aset.
Baca juga:
Ketua Baleg Pastikan Tidak Ada Kendala dalam Penyusunan RUU Perampasan Aset
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini beralasan DPR tidak ingin terburu-buru membahas RUU itu supaya tak melanggar prosedur yang berlaku.
"Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak akan sesuai dengan mekanisme yang ada itu akan rawan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo berkomitmen bakal segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Ia menilai pengesahan RUU itu termasuk bentuk komitmennya demi pemberantasan korupsi.
"Saudara-saudara dalam rangka pemberantasan korupsi saya mendukung UU Perampasan Aset," ucap Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). (Pon)
