Puan Tunggu Taring Mahendra Siregar Lawan Investasi Bodong Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Anggota DK OJK periode 2022-2027 telah dipilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR. Hasil keputusan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan.

Ketua DPR Puan Maharani berharap, anggota DK OJK terpilih bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen, di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal.

Baca Juga:

Wamenlu Mahendra Siregar Terpilih Jadi Ketua OJK 2022-2027

"Selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan, OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan dapat semakin profesional," kata Puan, Jumat (8/4).

Salah satu yang dipilih Komisi IX adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang terpilih sebagai Ketua DK OJK. Mahendra dihatapkan, dapat mewujudkan visi misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK agar lebih terintegrasi dan lebih berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat.

"Dan secara khusus saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan bapak Wimboh Santoso yang sebentar lagi akan purna tugas," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan meminta kepada anggota DK OJK terpilih untuk dapat terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Selain itu, melakukan berbagai langkah untuk mencegah investasi ilegal.

OJK. (Foto: Antara)
OJK. (Foto: Antara)

"Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal. Kami berharap OJK dapat lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia,” ungkap Puan.

Mantan Menko PMK tersebut memintan komisioner anyar menunjukkan taringnya dalam memerangi praktik-praktik investasi bodong.

OJK, kata ia, harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal.

"Kami semua menantikan OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan sehingga berbagai upaya penyelewengan dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalisir," tegasnya. (Pon)

Baca Juga:

OJK Terima Kembali Pejabat Yang Diputus Bebas di Kasus Korupsi Jiwasraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024
Indonesia
Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024

Kemenkominfo telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber, dan penangkal konten negatif.

Jokowi Direncanakan Resmikan Monumen Perjuangan Pandemi COVID-19
Indonesia
Jokowi Direncanakan Resmikan Monumen Perjuangan Pandemi COVID-19

Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat plus Gasibu itu sudah mereka kelola dan tata mulai tahun 2014 hingga 2016

HUT ke-495 Jakarta, Pemprov DKI Gelar Rangkaian Acara Bertajuk "Jakarta Hajatan"
Indonesia
HUT ke-495 Jakarta, Pemprov DKI Gelar Rangkaian Acara Bertajuk "Jakarta Hajatan"

Rangkaian kegiatan itu dimulai pada Rabu (24/5) hingga Sabtu (25/6) dengan tajuk "Jakarta Hajatan"

[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Robot Dirancang untuk Memberikan Vaksinasi Secara Paksa

Beredar video di Facebook yang menampilkan robot mengetuk pintu dan memberikan suntikan kepada manusia.

Polisi Bongkar Pengiriman Puluhan Kilogram Narkoba dari Malaysia ke Indonesia
Indonesia
Polisi Bongkar Pengiriman Puluhan Kilogram Narkoba dari Malaysia ke Indonesia

Pengiriman narkoba dari Malaysia ke Tanah Air kembali terjadi. Kali ini, Polres Metro Jakarta Pusat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu puluhan kilogram.

75 Parpol Berbadan Hukum, Kemenkumham: 32 yang Aktif Laporan Administrasi
Indonesia
75 Parpol Berbadan Hukum, Kemenkumham: 32 yang Aktif Laporan Administrasi

Direktur Tata Negara pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Baroto mengatakan sudah ada 75 parpol yang saat ini telah berbadan hukum

Ketua DPD RI Sebut Big Data Luhut Berita Bohong
Indonesia
Ketua DPD RI Sebut Big Data Luhut Berita Bohong

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti kembali menyinggung soal big data yang dimiliki oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. LaNyalla menyebut big data yang diklaim Luhut memuat keinginan masyarakat untuk menunda Pemilu 2024 adalah sebagai berita bohong.

Pemprov DKI dan DPRD Tanding di Lapangan JIS, Anies: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Indonesia
Pemprov DKI dan DPRD Tanding di Lapangan JIS, Anies: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Pertandingan antara Pemprov DKI melawan DPRD DKI ini merupakan wujud dari kerja sama antara badan Eksekutif dan Legislatif dalam perencanaan berdirinya stadion berstandar FIFA tersebut.

DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji
Indonesia
DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji

Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya operasional haji reguler dan khusus sekitar Rp 1,5 triliun. Salah satunya untuk untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair. Atas dasar itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menyatakan pihaknya tengah membahas kemungkinan adanya revisi dua undang-undang yakni UU Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) serta UU Haji dan Umrah.

Penambahan Kasus COVID-19 Hari Ini di Atas 500
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Hari Ini di Atas 500

Akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 4,2 juta kasus atau sebanyak 4.264.669 kasus.