Puan Sambut Perintah Jokowi Percepat Pengesahan RUU TPKS Demo dukung RUU PKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan para menteri, mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

"DPR mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR," Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (4/1).

Baca Juga:

Panja Dukung Percepatan Pembahasan RUU TPKS

Puan menegaskan, komitmen DPR bersama-sama pemerintah untuk cepat mengesahkan RUU TPKS sesuai harapan masyarakat untuk segera menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

DPR, tegas Mantan Menko PMK ini, akan segera mengesahkan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR karena pihaknya sudah berkali-kali menyatakan institusinya siap bekerja cepat agar RUU tersebut bisa disahkan.

"Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah menyelesaikan pembahasan RUU TPKS. Pengesahan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna setelah reses," ujarnya.

Ia menyambut langkah Presiden Jokowi yang telah meminta Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU TPKS untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU yang telah disiapkan DPR.

Oleh karena itu, dia berharap setiap mekanisme yang berjalan terkait dengan pembahasan RUU TPKS dapat berjalan dengan lancar.

"Respons positif Bapak Presiden ini kami harap agar ditindaklanjuti dengan dikirimkannya Surat Presiden (Surpres) setelah nantinya RUU TPKS sah sebagai inisiatif DPR," katanya.

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)
Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Ismail)

Puan memastikan, DPR RI siap bekerja optimal dalam pembahasan RUU TPKS bersama pemerintah. Tapi, meminta Pemerintah juga memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan pembahasan karena RUU TPKS sudah sangat dibutuhkan terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.

"Kami berharap adanya pembahasan yang progresif dari perwakilan Pemerintah bersama DPR agar pengesahan RUU TPKS bisa dikebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku," katanya.

Puan berharap, dukungan dari semua elemen bangsa terhadap RUU TPKS agar korban-korban kekerasan seksual dapat lebih mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan hukum.

"Dengan adanya UU TPKS, kata Puan, negara bisa memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap warganya lebih maksimal, khususnya kaum perempuan dan anak," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Minta RUU TPKS Segera Disahkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tolak 3 Periode Kecuali Dipaksa Rakyat
Berita
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Tolak 3 Periode Kecuali Dipaksa Rakyat

Akun Facebook Agus Syabana pada 4 April 2022 pukul 02.26 memposting sebuah gambar tangkapan layar artikel milik Deik.com. Artikel tersebut berjudul “Jokowi: saya tidak berminat tiga periode kecuali dipaksa rakyat”.

Naik ke Penyidikan, Bareskrim Polri Beberkan Status Hukum Muhammad Kece
Indonesia
Naik ke Penyidikan, Bareskrim Polri Beberkan Status Hukum Muhammad Kece

Bareskrim Polri menaikkan status perkara dugaan penistaan agama YouTuber Muhammad Kece ke tahap penyidikan.

Cek Lokasi IKN Baru, Tim Perumus DPR ke Kaltim Awal Januari 2022
Indonesia
Cek Lokasi IKN Baru, Tim Perumus DPR ke Kaltim Awal Januari 2022

Tim perumus akan mengunjungi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk mengecek lokasi ibu kota negara baru tersebut.

KPK Bingung Cara Tangkap Harun Masiku
Indonesia
KPK Bingung Cara Tangkap Harun Masiku

"Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri), kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun," kata Karyoto

DPD Gerindra DKI Belum Terima Surat Pengunduran Diri M Taufik dari DPRD
Indonesia
DPD Gerindra DKI Belum Terima Surat Pengunduran Diri M Taufik dari DPRD

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI M Taufik mengaku akan keluar dari anggota DPRD DKI Jakarta.

ICDX Ambil Kesempatan Antisipasi Dampak Konflik Rusia-Ukraina
Indonesia
ICDX Ambil Kesempatan Antisipasi Dampak Konflik Rusia-Ukraina

Situasi panas ini memperburuk volatilitas harga komoditi yang bahkan sebelum terjadi konflik, mengalami kenaikan nilai seiring dengan pemulihan ekonomi dunia di masa pandemi COVID-19.

Kemenkes Tegaskan tak Ada Kebocoran Data di Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Kemenkes Tegaskan tak Ada Kebocoran Data di Aplikasi PeduliLindungi

"Diduga kebocoran ini bukan terkait dengan aplikasi eHAC yang ada di PeduliLindungi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI Anas Ma'ruf saat diskusi virtual, Selasa (31/8).

Gibran Minta Maaf Buntut Kerusuhan Oknum Suporter Solo di Yogyakarta
Indonesia
Gibran Minta Maaf Buntut Kerusuhan Oknum Suporter Solo di Yogyakarta

"Saya bertanggung jawab penuh jika ada kerusakan. Mohon maaf sebesar-besarnya pada warga Yogyakarta yang kemarin merasa tidak nyaman atas kejadian ini," ujar Gibran

RSDC Wisma Atlet Rawat 4.814 pasien COVID-19
Indonesia
RSDC Wisma Atlet Rawat 4.814 pasien COVID-19

Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran hingga Selasa (1/2) mencapai 4.814 orang.

Ketua DPRD Tegaskan Pembiayaan Formula E dari APBD DKI
Indonesia
Ketua DPRD Tegaskan Pembiayaan Formula E dari APBD DKI

"Jangan bikin kesan Pemprov tidak lagi mengucurkan APBD untuk Formula E. Yang benar, Pemprov mengusulkan PMD kepada DPRD untuk Jakpro yang akan digunakan untuk Formula E," tegas Prasetyo