Puan: Polemik Syarat Layanan Publik Karena Kurang Optimalnya Layanan Kesehatan BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rencana menjadikan kepersertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat masyarakat agar dapat mengakses sejumlah pelayanan publik terus disorot. Rencana ini bakal sukses jika dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan kesehatan peserta BPJS.

"Perbaikan layanan BPJS Kesehatan adalah keharusan agar masyarakat bisa menerima ketentuan baru ini," Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Jumat (25/2).

Baca Juga:

BPN Janji Tetap Proses Jual-Beli, Tapi Berkas Ditahan Sampai Punya BPJS Kesehatan

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengatakan, kepesertaan wajib BPJS Kesehatan memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kalau layanan BPJS semakin baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat luas, polemik terkait BPJS Kesehatan sebagai syarat pasti lambat laun akan mereda," tuturnya.

Puan menambahkan, optimalisasi kepesertaan BPJS menjadi kunci agar implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dapat terealisasikan dengan baik. Peningkatan transparansi pengelolaan dan pelayanan dinilai akan menarik partisipasi masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Perbaikan layanan BPJS Kesehatan ini menjadi pekerjaan rumah serius melihat sejumlah kasus-kasus yang semestinya tidak dialami masyarakat selama ini," sebut politisi PDI-Perjuangan.

Sejumlah persoalan BPJS Kesehatan yang sering ditemukan seperti repotnya birokrasi untuk bisa menerima manfaat layanan. Di antaranya mengenai lama dan berbelitnya sistem bagi pasien yang hendak mendapat surat rujukan ke rumah sakit.

Banyak juga pengaduan mengenai diskriminasi kepada peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan pihak rumah sakit. Tidak sedikit pasien yang mengeluhkan sulitnya mencari ruang perawatan di rumah sakit hingga diminta membeli obat yang masuk dalam paket BPJS Kesehatan.

Puan mengatakan, DPR banyak mendapat keluhan-keluhan tersebut dari masyarakat juga menyoroti soal banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif.

"Saya beberapa kali mendengar persoalan status nonaktif ini karena tunggakan biaya kepesertaan yang menumpuk," ungkapnya.

Ia menegaskan, negara harus memikirkan solusi mengenai masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan. Perlu ada program yang membantu warga menyelesaikan tunggakan tanpa memberatkan.

"Terutama untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19," sambung Cucu Proklamator RI Bung Karno tersebut.

Puan berharap, kurang optimalnya pelayanan BPJS dapat diperbaiki sehingga aturan-aturan turunan yang berlaku bisa berjalan diterima masyarakat.

"Niscaya masyarakat berbondong-bondong bersedia menjadi peserta BPJS," papar Puan.

Puan meminta, agar ada peningkatan sosialisasi mengenai aturan kewajiban kepesertaan BPJS sebagai syarat layanan publik, sehingga masyarakat bisa lebih memahami tujuan dibuatnya aturan tersebut.

"Dengan pemahaman dan edukasi yang baik terhadap pentingnya jaminan kesehatan, saya yakin masyarakat akan menerima regulasi ini dengan lebih baik," katanya.

Layanan BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)
Layanan BPJS Kesehatan. (Foto: Antara)

Puan kembali mengingatkan Pemerintah mengenai PR perbaikan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sebab ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah sebelumnya mengenai cleansing PBI mengingat banyak data PBI yang diduga tidak akurat.

Komitmen dari Pemerintah untuk membereskan PBI BPJS Kesehatan masih ia tunggu progresnya.

"Jika permasalahan data ini sudah beres, kami yakin pelayanan BPJS Kesehatan akan lebih optimal," katanya.

Syarat wajib BPJS Kesehatan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sejumlah layanan publik tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diteken pada 6 Januari 2022.

Kepesertaan BPJS Kesehatan diwajibkan untuk calon jemaah haji dan umrah, permohonan SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Selain itu juga untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bahkan untuk jual beli tanah hingga pemohonan perizinan berusaha. (Knu)

Baca Juga:

Urus STNK, SIM hingga SKCK Kini Wajib Jadi Peserta Aktif BPJS Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendag Klaim Harga Kebutuhan Pokok Stabil dan Inflasi Oktober Terkendali
Indonesia
Mendag Klaim Harga Kebutuhan Pokok Stabil dan Inflasi Oktober Terkendali

Harga barang-barang kebutuhan pokok yang stabil menjadi faktor penting dalam mengendalikan laju inflasi pada bulan Oktober.

BPS: Minyak Goreng Andil Deflasi Selama Tiga Bulan Berturut-turut
Indonesia
BPS: Minyak Goreng Andil Deflasi Selama Tiga Bulan Berturut-turut

Minyak goreng memberikan andil deflasi selama tiga bulan berturut-turut dari periode bulan Mei, Juni dan Juli.

Awal Agustus, 805.570 Sapi telah Divaksin PMK
Indonesia
Awal Agustus, 805.570 Sapi telah Divaksin PMK

805.570 ekor sapi telah menjalani vaksinasi PMK hingga Senin, 1 Agustus 2022.

Ketua DPD: Kasus Korupsi Impor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit
Indonesia
Ketua DPD: Kasus Korupsi Impor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit

Penentuan DMO sebesar 30 persen oleh pemerintah sebenarnya untuk menjaga pasokan kebutuhan dalam negeri. Termasuk menjaga suplay and demand pabrik minyak goreng.

Bantah Tuntutan Jaksa, Terdakwa Ungkap Penyebab Kelangkaan Migor
Indonesia
Bantah Tuntutan Jaksa, Terdakwa Ungkap Penyebab Kelangkaan Migor

Master Parulian membantah tuntutan jaksa yang menyebutnya telah menyebabkan kelangkaan minyak goreng di Indonesia

Rincian Tarif Angkot Berbagai Jurusan di Depok
Indonesia
Rincian Tarif Angkot Berbagai Jurusan di Depok

Tarif penumpang untuk 24 trayek yang ada di Kota Depok naik. Khusus pelajar dikenakan tarif Rp 3.000 per penumpang.

[HOAKS atau FAKTA]: Penceramah Dipaksa Turun dari Mimbar karena Bicara Isu Politik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penceramah Dipaksa Turun dari Mimbar karena Bicara Isu Politik

Beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa petugas tengah menghentikan ceramah seseorang dari atas podium.

Menu Makanan yang akan Dihidangkan di Acara Ngunduh Mantu Kaesang-Erina
Indonesia
Menu Makanan yang akan Dihidangkan di Acara Ngunduh Mantu Kaesang-Erina

Ada beberapa hidangan yang akan disajikan pada acara tersebut. Makanan-makanan itu berasal dari hidangan lokal dan sebagian internasional.

Ketua MK Bakal Jadi Ipar Jokowi, Pimpinan DPR: Ranah Pribadi, Tidak Perlu Dibahas
Indonesia
Ketua MK Bakal Jadi Ipar Jokowi, Pimpinan DPR: Ranah Pribadi, Tidak Perlu Dibahas

“Saya pikir soal itu sebenarnya soal pribadi yang tidak tidak perlu dibahas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).

Biaya Pembuatan SIM C tidak Berubah Meski Dibagi jadi 3 Golongan
Indonesia
Biaya Pembuatan SIM C tidak Berubah Meski Dibagi jadi 3 Golongan

“Tidak ada, perubahan hanya di penggolongan saja,” ungkap Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus