Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang Paripurna DPR. (Foto: dpr.go.id)

MerahPutih.com - Rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 digelar hari ini. Salah satu agenda rapat adalah pengesahan dua calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027, yang sebelumnya sudah menjalani fit and proper test dan pemilihan di Komisi XI DPR.

"Agenda sidang tersebut sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 28 Maret 2022," Ketua DPR RI Puan Maharani ujar Puan di Jakarta, Selasa (29/3).

Baca Juga:

Puan dan Luhut Bertemu, Hasto: Big Data 110 Juta Sudah Enggak Perlu Dibahas

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah melakukan fit and proper test kepada para calon anggota BPK, dan telah memilih dua nama yakni, Isma Yatun dan Haerul Saleh.

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Anggota BPK RI Periode 2022–2027 semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah," ujar Puan.

Selain pengesahan calon anggota BPK, agenda rapat paripurna lainnya adalah laporan Komisi I DPR RI atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (Pon)

Baca Juga:

Puan Bahas Transisi Pandemi COVID-19 ke Endemi dengan Thailand

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ban Mobil Tularkan Virus Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Ban Mobil Tularkan Virus Omicron

Omicron untuk COVID-19 varian Omicron adalah dengan huruf "c", tidak seperti Omikron yang menggunakan huruf "k".

Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif
Indonesia
Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif

Hasto menjelaskan bahwa ada kontradiksi dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres khususnya oleh parpol yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

[HOAKS atau FAKTA] Minum Air Rebusan Daun Putri Malu Bisa Sembuhkan Stroke
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Minum Air Rebusan Daun Putri Malu Bisa Sembuhkan Stroke

Beredar informasi di media sosial Facebook dengan klaim bahwa mengonsumsi air rebusan daun putri malu dapat menyembuhkan berbagai penyakit.

Libur Nataru, Kepala Daerah Harus Aktifkan Satgas COVID-19 Mikro
Indonesia
Libur Nataru, Kepala Daerah Harus Aktifkan Satgas COVID-19 Mikro

Upaya pengendalian bakal difokuskan pada sektor yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Misalnya rangkaian ibadah dan perayaan Tahun Baru.

Ditanya soal Hasil Survei Pilgub Jateng, Gibran Pilih Fokus Kerja
Indonesia
Ditanya soal Hasil Survei Pilgub Jateng, Gibran Pilih Fokus Kerja

Suami Selvi Ananda ini lebih memilih fokus kerja karena di Solo masih banyak pekerjaan.

Naik Dalam 24 Jam, Kasus Aktif COVID-19 Capai 21.037 Orang
Indonesia
Naik Dalam 24 Jam, Kasus Aktif COVID-19 Capai 21.037 Orang

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali memperbarui data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Per Jumat (22/4), kasus harian positif COVID-19 bertambah 651, atau meningkat dibandingkan Kamis (21/4) kemarin sebanyak 585.

Ketua DPR: Jangan Euforia Karena Kebijakan Lepas Masker
Indonesia
Ketua DPR: Jangan Euforia Karena Kebijakan Lepas Masker

Kebijakan Pemerintah terkait pelonggaran penggunaan masker di tengah masyarakat mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya, pembolehan lepas masker masyarakat di ruang terbuka telah sesuai dengan perkembangan transisi menuju endemi COVID-19 yang semakin membaik.

Jokowi Bagikan BLT Minyak Goreng dan Uang Rp 300 Ribu
Indonesia
Jokowi Bagikan BLT Minyak Goreng dan Uang Rp 300 Ribu

Tingginya harga minyak goreng seolah jadi beban bagi masyarakat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.

Puluhan Ribu Pekerja Kereta Api di Inggris Mogok Kerja
Dunia
Puluhan Ribu Pekerja Kereta Api di Inggris Mogok Kerja

Puluhan ribu pekerja kereta api tersebut melakukan pemogokan pada Selasa dan akan berlanjut pada Kamis dan Sabtu.

Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi
Indonesia
Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi

Sebelum lahirnya KPK, Polri dan Kejaksaan sudah memiliki bagian dalam menangani tindak pidana korupsi misalnya di Polri dinamakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor).