Puan Perintahkan Jajaran Polri Tumpas Pinjol Ilegal Sampai ke Akar-akarnya Tangkapan layar Ketua DPR RI Puan Maharani sedang memberikan kuliah umum pada mahasiswa baru UNP angkatan 2021, Jumat. (ANTARA/Mutiara)

MerahPutih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani memerintahkan jajaran Polri untuk menumpas praktik pinjaman online (Pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat dengan melakukan penindakan tegas hingga ke akar-akarnya

"Penindakan jangan sampai terhenti sampai di operator atau pekerjanya, tapi harus sampai bos atau pemiliknya. Kalau hanya sampai operator, tidak akan ada efek jera untuk para pemilik, dan bukan tidak mungkin mereka akan kembali membuka pinjol ilegal dengan merekrut pekerja baru," ucap Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (16/10).

Baca Juga

Satgas Anti Rentenir Kota Bandung Terima Aduan 4.000 Terkait Pinjol

Menurut Puan, penindakan hukum dari kejahatan pinjol ilegal harus menjerat sampai kepada pemilik atau pemodalnya, sekalipun yang bersangkutan merupakan warga negara asing (WNA).

Untuk itu, Puan berharap jajaran kepolisian dan instansi terkait terus menggencarkan pemberantasan pinjol ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

"Saya mengapresiasi langkah Kapolri dan jajarannya untuk memberantas pinjaman online ilegal yang selama ini telah menyusahkan masyarakat. Pemberantasan lintah darat online ini harus terus digencarkan hingga tidak ada lagi jeritan rakyat yang data pribadinya disalahgunakan dan diintimidasi," tegas Puan.

Penggerebegan kantor pinjaman online ilegal. (Foto: Polresta Jakpus)
Penggerebegan kantor pinjaman online ilegal. (Foto: Polresta Jakpus)

Mantan Menteri Koordiantor PMK ini juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kominfo dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan sementara izin pinjol baru untuk meminimalisir penyalahgunaan lewat layanan aplikasi digital itu.

Lewat momen tersebut, Puan kembali mengajak pemerintah untuk menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) demi mencegah penyalahgunaan data pribadi warga dan menghukum pelakunya lebih berat lagi.

Sebab, kata dia, selama ini pelaku pinjol ilegal hanya dijerat dengan KUHP, UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

"Dengan adanya UU PDP nanti, pelaku pinjol ilegal yang menyalahgunakan data pribadi warga akan diganjar hukuman lagi, sehingga hukumannya semakin berlipat," tandasnya.

Selain itu, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini juga mendorong pemerintah untuk terus menggencarkan literasi digital dan literasi keuangan ke masyarakat dalam rangka pencegahan dari jeratan utang dari praktik pinjol, baik yang ilegal maupun legal (terdaftar di OJK).

"Kalau pencegahan dan penindakan bisa berjalan bersamaan, masyarakat akan semakin terlindungi dari jeratan lintah darat digital ini," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pelaku Pinjol Ilegal Kerap Ancam Sebar Konten Pornografi ke Debitur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat
Indonesia
KPK Geledah Kantor Dinsos Pemkab Bandung Barat

KPK tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19

Pangdam Jaya Siapkan Babinsa Jadi Tracer COVID-19 Turun ke Seluruh Wilayah
Indonesia
Polisi Pastikan Penembakan Dekat Kompleks Pati Polri tidak Terkait Teror
Indonesia
Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 menuai keprihatinan mendalam.

Desak Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang, PKS: Tidak Ada Tempat Bagi Penista Agama
Indonesia
Desak Polisi Tangkap Jozeph Paul Zhang, PKS: Tidak Ada Tempat Bagi Penista Agama

"Kita serahkan semua pada aparat dan proses hukum yang berlaku karena kita yakin penistaan agama dan keyakinan di republik ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan konstitusi. Dan tidak ada tempat bagi penista agama," kata Jazuli.

Semakin Baik, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tak Sampai Seribu Orang
Indonesia
Semakin Baik, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Tak Sampai Seribu Orang

Kasus COVID-19 di Jakarta makin hari semakin membaik. Sampai hari ini, kasus aktif di Jakarta tak sampai 1.000 orang.

Ini yang Harus Diwaspadai dari Virus Corona Varian Baru
Indonesia
Ini yang Harus Diwaspadai dari Virus Corona Varian Baru

Dunia tengah dihebohkan dengan adanya virus corona varian baru.

Bersiap Vaksinasi, Jabar Latih 11 Ribu Vaksinator COVID-19
Indonesia
Bersiap Vaksinasi, Jabar Latih 11 Ribu Vaksinator COVID-19

Pemda Provinsi Jabar terus memperkuat persiapan logistik vaksinasi COVID-19. Mulai dari cold chain, cold room, alat pemantau suhu, vaccine carrier, cold box, sampai kendaraan pendingin.

Ketua MPR Minta TNI-Polri Habisi KKB, Urusan HAM Bicarakan Kemudian
Indonesia
Ketua MPR Minta TNI-Polri Habisi KKB, Urusan HAM Bicarakan Kemudian

Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom

Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara
Indonesia
Konglomerat Sjamsul Nursalim Cicil Utang Rp 150 Miliar ke Negara

Satgas yang dibentuk pemerintah itu telah menerima pembayaran utang sebesar Rp 150 miliar dari konglomerat Sjamsul Nursalim.